Hingga 2025 Tak Ada Pemekaran Desa, Ini Dia Penyebabnya
Ilustrasi--
MUKOMUKO,BE – Unit Penggelola Transmigrasi (UPT) Lapindo urung di jadikan desa definitif tahun ini. Meski pemda Mukomuko dan pihak terkait lainnya sudah lama mengusulkan dan berbagai persyaratan di lengkapi. Pasalnya, Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri memutuskan hingga 2025 tidak ada pemekaran desa. Diketahui UPT Lapindo itu usulan nama desa barunya yakni Desa Talang Makmur yang merupakan pemekaran dari desa induk Lubuk Talang di Kecamatan Malin Deman. Belum adanya kepastian pemekaran desa itu dibenarkan Asisten I Pemkab Mukomuko Haryanto.
“Kemendagri telah menyampaikan bahwa untuk pemekaran desa belum dapat dilakukan. Karena ada moratorium hingga tahun 2025 mendatang.Artinya tahun 2023,2024 hingga 2025 tidak ada pemekaran desa. Berkemungkinan di tahun 2026 itu pun belum dapat kita pastikan” kata Haryanto
Meski demikian,kata Haryanto untuk secara administrasi persyaratan yang disiapkan pemkab Mukomuko lengkap. Tinggal menunggu apakah dari Kemendagri meminta masih ada persyaratan yang masih dibutuhkan.
“Berbagai persyaratan jika masih dibutuhkan Kemendagri disiapkan,”katanya. Ia juga menyampaikan tim dari Kemendagri juga telah merencanakan untuk turun ke Mukomuko.Tujuannya langsung melakukan survey di lokasi yang diusulkan untuk dijadikan desa definitif tersebut.”Itu pun kapan agendanya dan lainnya kami masih menunggu. Pada prinsipnya Kabupaten Mukomuko,Provinsi Bengkulu sudah siap jika usulan satu desa di definitifkan. Tinggal menunggu petunjuk dan kepastian dari Kemendagri,” ungkapnya.
Hal sama sebelumnya disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jodi SIP pemkab Mukomuko dan pihak-pihak terkait lainnya terus maksimal memperjuangkan agar UPT itu jadi desa definitif. Untuk secara administrasi persyaratan yang disiapkan pemkab Mukomuko lengkap. Seperti jumlah penduduk, geografis wilayah, potensi di desa itu dan lainnya. Tinggal menunggu apakah dari Kemendagri meminta masih ada persyaratan yang masih dibutuhkan.“Komunikasi terus dilakukan. Termasuk jikalau tim Kemendagri turun akan kita dampingi. Yang jelas dalam waktu dekat tidak ada pemekaran desa,”tegasnya. (900)