BPOM Larang Influencer Kosmetik Publikasikan Hasil Uji Laboratorium

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Sabtu , 18 Jan 2025 - 20:30

Produk kosmetik ilegal diamankan tim satgas -istimewa/bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id - Belakangan ini, review oleh influencer dan content creator terhadap produk kosmetik semakin marak di media sosial.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI memandang bahwa kehadiran ulasan tersebut di satu sisi memberikan dampak positif bagi edukasi masyarakat mengenai keamanan, manfaat, dan mutu produk kosmetik.

Namun, di sisi lain, BPOM mencatat bahwa beberapa ulasan tidak komprehensif dan bahkan melanggar peraturan.

Isi ulasan tentang kosmetik sangat bervariasi. Mulai dari edukasi mengenai cara menggunakan kosmetik yang aman dan sesuai dengan kondisi kulit.

Hingga ulasan para influencer dan konten kreator mengenai pengujian produk kosmetik tertentu yang dicurigai mengandung bahan berbahaya atau pelabelan yang berlebihan.

Ulasan-ulasan tersebut dikemas sesuai dengan tren untuk menarik perhatian publik dan mempengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih kosmetik.

Sesuai dengan peraturan, laporan hasil uji laboratorium bersifat rahasia bagi pihak yang bertanggung jawab dan tidak dipublikasikan.

Pihak yang bertanggung jawab, yaitu pemegang izin edar, dapat menguji produk di laboratorium yang terakreditasi untuk kepentingannya sendiri untuk memastikan bahwa produk kosmetik selalu memenuhi persyaratan.

"Hanya BPOM yang memiliki kewenangan untuk mempublikasikan hasil pengawasan produk kosmetik," ujar Kepala BPOM, Taruna Ikrar.

Dijelaskannya, kewenangan publikasi hasil pengawasan produk kosmetik tersbeut sesuai dengan Peraturan Presiden No. 80 Presiden Republik Indonesia tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

bpom larang influencer kosmetik  publikasikan hasil uji laboratorium                            harianbengkuluekspress.id - belakangan ini, review oleh influencer dan content creator terhadap produk kosmetik semakin marak di media sosial. 
badan pengawas obat dan makanan (bpom) ri memandang bahwa kehadiran ulasan tersebut di satu sisi memberikan dampak positif bagi edukasi masyarakat mengenai keamanan, manfaat, dan mutu produk kosmetik.
namun, di sisi lain, bpom mencatat bahwa beberapa ulasan tidak komprehensif dan bahkan melanggar peraturan. 
isi ulasan tentang kosmetik sangat bervariasi. mulai dari edukasi mengenai cara menggunakan kosmetik yang aman dan sesuai dengan kondisi kulit.
hingga ulasan para influencer dan konten kreator mengenai pengujian produk kosmetik tertentu yang dicurigai mengandung bahan berbahaya atau pelabelan yang berlebihan. 
baca juga:waspada! kosmetik berbahaya masih beredar di bengkulu
baca juga:ribuan link kosmetik ilegal, bpom usulkan penghapusan konten ke sini 
ulasan-ulasan tersebut dikemas sesuai dengan tren untuk menarik perhatian publik dan mempengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih kosmetik. 
sesuai dengan peraturan, laporan hasil uji laboratorium bersifat rahasia bagi pihak yang bertanggung jawab dan tidak dipublikasikan.
pihak yang bertanggung jawab, yaitu pemegang izin edar, dapat menguji produk di laboratorium yang terakreditasi untuk kepentingannya sendiri untuk memastikan bahwa produk kosmetik selalu memenuhi persyaratan.
"hanya bpom yang memiliki kewenangan untuk mempublikasikan hasil pengawasan produk kosmetik," ujar kepala bpom, taruna ikrar.
dijelaskannya, kewenangan publikasi hasil pengawasan produk kosmetik tersbeut sesuai dengan peraturan presiden no. 80 presiden republik indonesia tahun 2017 tentang badan pengawas obat dan makanan.
baca juga: wacana libur sekolah selama ramadan batal, pemerintah pilih opsi ini
baca juga:viral di medsos, 1 unit mobil sedan baleno terbakar di bundaran ketahun, diduga ini pemicunya
bagi pihak yang tidak berwenang mempublikasikan hasil pengawasan, tindakan tersebut termasuk dalam pelanggaran dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk proses pro-justisia.
berdasarkan pasal 17 uu no. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, pihak-pihak yang dengan sengaja atau tanpa izin menggunakan rahasia dagang orang lain dapat diancam hukuman penjara hingga dua tahun dan denda hingga rp300 juta.
selain itu, para influencer/pembuat konten kosmetik sering kali memberikan pernyataan 'disetujui' untuk produk yang mereka ulas. hal ini merupakan bentuk pelanggaran karena dapat membingungkan dan mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih produk kosmetik yang akan digunakan.
"hanya bpom, badan yang berwenang untuk melakukan pengawasan, yang memiliki hak untuk menyatakan produk kosmetik yang 'disetujui'," tegasnya.
lebih lanjut dikatakannya "pengesahan dan pengawasan produk kosmetik setelah beredar merupakan bagian integral dari bpom, sebuah otoritas yang kewenangannya melekat pada bpom. untuk itu, bpom bertanggung jawab untuk mengawasi pihak-pihak yang menyatakan produk kosmetik 'berizin',” bebernya. 
sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengawasan peredaran kosmetik, bpom berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya tanpa terkecuali terhadap semua pihak yang terlibat dalam peredaran kosmetik.
“langkah-langkah yang dilakukan bpom antara lain dengan memperkuat pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran, memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha, melakukan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai produk kosmetik yang aman, bermanfaat dan bermutu,” ujar. 
baca juga:mulai maret, kemenag bangun 160 unit green kua, ini kriterianya
baca juga:solidaritas menguatkan di tengah duka, bantuan mengalir untuk keluarga korban serangan harimau di mukomuko
edukasi mengenai produk kosmetik yang aman, bermanfaat dan bermutu. “badan pom secara berkala menyampaikan hasil pengawasan terhadap produk kosmetik yang berbahaya bagi kesehatan setelah melakukan serangkaian kegiatan pengawasan secara komprehensif.
"terungkapnya pelanggaran peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, seperti kosmetik suntik, kosmetik stamina dan kosmetik merek la meira, membuktikan bahwa bpom bekerja, meskipun tidak tersebar di media sosial,” lanjut taruna iklar,
ia mengimbau para influencer dan content creator kosmetik untuk lebih fokus dalam mengedukasi masyarakat dan menghilangkan motivasi lain seperti persaingan bisnis, mengejar popularitas dan keuntungan dari publikasi mereka.
adanya motif lain dapat menimbulkan pelanggaran yang meresahkan masyarakat, seperti persaingan tidak sehat antar pelaku usaha kosmetik dalam negeri. maraknya review oleh para influencer/konten kreator kosmetik, jika dilakukan secara tidak benar, dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kosmetik lokal.
"bpom tidak akan tinggal diam dengan hal ini. kami akan bekerja sama dengan kepolisian republik indonesia untuk menertibkan pelanggaran review kosmetik yang tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan ketentuan,' tambahnya.
"apa yang kami lakukan ini untuk menghindari risiko yang dapat meresahkan masyarakat dan menurunkan daya saing kosmetik lokal," tandasnya. (**)