Pasal Penting UU ASN 2023, 9 Penyebab Kontrak PPPK Dihentikan, Nomor 7 Paling Sering Terjadi

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Rabu , 29 Jan 2025 - 10:39

tenaga honorer akan segera menerima SK PPPK TMT 1 Maret 2025-Istimewa/Bengkuluekspress.-

8. Putusan pidana penjara minimal dua tahun atas tindak pidana tertentu

9. Menjadi anggota atau pengurus partai politik

“Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak serius pada status kepegawaian seseorang. Mereka yang terbukti melanggar akan kehilangan jabatan sekaligus statusnya sebagai ASN,” ungkap pejabat tersebut.

Dengan regulasi ini, pemerintah menekankan pentingnya kedisiplinan dan profesionalisme bagi PPPK dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, aturan ini memberikan jaminan hukum yang lebih jelas untuk mendukung pelaksanaan tugas PPPK.

“Pemerintah ingin memastikan bahwa ASN, khususnya PPPK, bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan menjaga integritas. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah,” tegasnya.

Regulasi ini juga mengatur batas usia pensiun bagi PPPK. Pemberhentian akan otomatis dilakukan jika pegawai telah mencapai usia pensiun atau masa perjanjian kerjanya berakhir.

“PPPK yang ingin melanjutkan kontrak kerja harus memastikan kinerja yang baik dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh instansi terkait,” tambah pejabat KemenPAN-RB.

Dengan diberlakukannya UU ASN 2023, setiap PPPK diimbau untuk memahami aturan baru ini agar tidak terkena sanksi yang dapat berujung pada pemberhentian.

Pemerintah berharap aturan ini dapat mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan memastikan ASN tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Patuhi aturan yang berlaku dan jadikan regulasi ini sebagai pedoman untuk terus meningkatkan kinerja. Keberhasilan Anda sebagai PPPK adalah cerminan dari keberhasilan pelayanan negara kepada masyarakat,” pungkasnya.

Dengan aturan baru ini, PPPK diharapkan dapat bekerja lebih disiplin dan profesional, serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan demi menjaga karier dan pengabdian mereka sebagai abdi negara. (**)

pasal penting uu asn 2023, 9 penyebab kontrak pppk dihentikan, nomor 7 paling sering terjadi                            harianbengkuluekspress.id – pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) kini memiliki pedoman baru yang tertuang dalam undang-undang aparatur sipil negara (uu asn) nomor 20 tahun 2023. 
regulasi ini, yang telah resmi ditandatangani presiden, memberikan kejelasan tentang hak, kewajiban, dan mekanisme pemberhentian bagi para pppk, termasuk ketentuan tegas terkait pelanggaran yang dapat berujung pada pencabutan jabatan.
pasal 52 uu asn 2023 menjadi sorotan utama karena memuat aturan tentang pemberhentian kontrak kerja pppk. terdapat dua jenis pemberhentian yang diatur: atas keinginan sendiri dan tidak atas keinginan sendiri.
“pemberhentian atas keinginan sendiri berlaku jika pppk secara sukarela mengundurkan diri. namun, pemberhentian tidak atas keinginan sendiri mencakup sembilan alasan yang harus dipahami oleh setiap pegawai,” jelas seorang pejabat kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb).
baca juga:aksi 'ninja sawit' berakhir di tangan polisi mukomuko, mobil grand max dan alat curian diamankan
baca juga:ada 40 penyedia akomodasi, kontrak layanan haji arab saudi mulai ditandatangani,
dalam uu asn 2023, pemberhentian tidak atas keinginan sendiri berlaku jika pppk memenuhi salah satu dari sembilan kriteria berikut:
1. penyelewengan terhadap pancasila dan uud 1945
2. meninggal dunia
3. mencapai usia pensiun atau masa perjanjian kerja berakhir
4. terdampak kebijakan perampingan organisasi atau perubahan kebijakan pemerintah
5. ketidakmampuan jasmani dan rohani dalam melaksanakan tugas
6. kinerja yang tidak memenuhi standar
7. pelanggaran disiplin berat
8. putusan pidana penjara minimal dua tahun atas tindak pidana tertentu
9. menjadi anggota atau pengurus partai politik
“ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak serius pada status kepegawaian seseorang. mereka yang terbukti melanggar akan kehilangan jabatan sekaligus statusnya sebagai asn,” ungkap pejabat tersebut.
dengan regulasi ini, pemerintah menekankan pentingnya kedisiplinan dan profesionalisme bagi pppk dalam menjalankan tugasnya. selain itu, aturan ini memberikan jaminan hukum yang lebih jelas untuk mendukung pelaksanaan tugas pppk.
“pemerintah ingin memastikan bahwa asn, khususnya pppk, bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan menjaga integritas. hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah,” tegasnya.
regulasi ini juga mengatur batas usia pensiun bagi pppk. pemberhentian akan otomatis dilakukan jika pegawai telah mencapai usia pensiun atau masa perjanjian kerjanya berakhir.
“pppk yang ingin melanjutkan kontrak kerja harus memastikan kinerja yang baik dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh instansi terkait,” tambah pejabat kemenpan-rb.
baca juga:lulusan sarjana pppk tahap 1 2025, gaji pertama bisa mencapai rp 4 juta, berikut rinciannya
baca juga:jadi pppk paruh waktu, ini 7 jabatan yang akan diisi para honorer
dengan diberlakukannya uu asn 2023, setiap pppk diimbau untuk memahami aturan baru ini agar tidak terkena sanksi yang dapat berujung pada pemberhentian.
 pemerintah berharap aturan ini dapat mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan memastikan asn tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“patuhi aturan yang berlaku dan jadikan regulasi ini sebagai pedoman untuk terus meningkatkan kinerja. keberhasilan anda sebagai pppk adalah cerminan dari keberhasilan pelayanan negara kepada masyarakat,” pungkasnya.
dengan aturan baru ini, pppk diharapkan dapat bekerja lebih disiplin dan profesional, serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan demi menjaga karier dan pengabdian mereka sebagai abdi negara. (**)