Pemkot Pantau Pergerakan Politik Praktis, Ini yang Dilakukan Pemda Kota Bengkulu

BENGKULU, BE - Politik praktis yang rentan dilakukan oleh para pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, mendapat perhatian khusus. Menjelang pencoblosan, ASN (aparatur sipil negara) diingatkan tidak tergoda dengan ajakan-ajakan yang mengarah kepada dukungan terhadap calon.  

"Harus netral seperti komitmen yang sudah pernah disampaikan selama ini," kata Kepala Dinas Komunikasi Informas (Diskominfo) Kota Bengkulu Gita Gama.

Jika ditemukan pejabat tidak netaral, maka pejabat yang bersangkutan dinilai berani melanggar aturan sesuai perundang-undangan berlaku, dan akan diberikan sanksi disiplin berat. Bentuk keterlibatan yang dimaksud seperti ikut berkampanye, berfoto bersama, menjadi narasumber dalam pertemuan terbatas dan lain sebagainya. 

"ASN itu memiliki hak politik untuk mencoblos dalam Pemilu, tetapi tidak bisa melakukan mobilisasi, intimidasi, propaganda ataupun mempengaruhi orang lain untuk memilih para calon,"  ungkapnya. 

Agar komitmen netralitas ASN dalam Pemilu hingga Pilkada 2024 tetap terjaga, maka semakin mendekati hari pemungutan suara, telah dibentuk tim khusus agar turut mengawasi secara ketat. Masyarakat juga diminta berperan aktif memantau pergerakan ASN minimal para ASN yang tinggal dilingkungan rumahnya. Jika terbukti mempengaruhi atau terlihat secara jelas melakukan mobilisasi massa untuk mendukung salah satu calon, maka diminta untuk difoto dan dibuktikan secara jelas, sebelum dilaporkan ke pemerintah kota. 

"Kita mengawasi kalau itu nyata dan ada buktinya. Alhamdulillah sejauh ini masih kondusif dan diharapkan pemiu bisa berjalan aman dan adil," tukasnya. (805)