Perjuangkan Nasib Honorer, Gubernur Lakukan Ini

IST/BE Gubernur Bengkulu Prof H Rohidin Mersyah menerima perwakilan tenaga honorer/GTT/PTT Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bengkulu di Ruang Rafflesia Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat 29 Desember 2023.--

BENGKULU, BE -  Gubernur Bengkulu Prof H Rohidin Mersyah menerima perwakilan tenaga honorer/GTT/PTT Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bengkulu di Ruang Rafflesia Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat 29 Desember 2023.

Gubernur Bengkulu  berjanji akan memperjuangkan aspirasi honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tentunya dengan menyampaikan aspirasi tersebut ke Pemerintah Pusat.

"Saya akan sampaikan ke Pemerintah Pusat, bagaimana solusi menyeluruh dari tenaga honorer berbagai latar pendidikan bisa terakomodir sesuai dengan UU ASN," ungkap Rohidin.

Menurut Rohidin, saat ini dalam undang-undang ASN tidak ada lagi istilah honorer kecuali Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.

Hanya saja, pada saat pembukaan penerimaan PPPK, Pemerintah pusat hanya mengakomodir formasi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan yang menjadi prioritas utama dalam seleksi penerimaan.

"Dalam penerimaan PPPK ternyata tidak semua tenaga honorer bisa di akomodir. Sekarang yang baru tersedia tenaga kesehatan, tenaga pendidikan. Sebenarnya tenaga-tenaga yang lain itu banyak sekali mulai dari cleaning servis, jaga malam, supir di dinas-dinas itu banyak sekali," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu Saidirman mengatakan pengangkatan honorer untuk menjadi PPPK harus benar-benar berdasarkan pertimbangan khusus.

"Kemungkinan untuk pengangkatan honorer menjadi PPPK ini harus benar-benar berdasarkan pertimbangan khusus dan proses dari pemerintah pusat," ujar Saidirman.

Di sisi lain, Ketua Forum Tenaga Honorer/GTT/PTT Provinsi Bengkulu  Yusak menegaskan, agar aspirasinya menjadi ASN,  dapat tersampaikan dan mendapatkan solusi yang tepat dari Pemerintah Pusat.

"Kami berharap aspirasi kami dapat tersampaikan dan mendapatkan solusi yang tepat dari Pemerintah Pusat," tandas Yusak. (151)

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan