Pemprov Bengkulu MoU dengan BPH Migas, 2 Kriteria Kendaraan Ini Dilarang Beli BBM Subsidi

Reporter: eko |

Editor: Asrianto |

Sabtu , 20 Jan 2024 - 06:10

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menggelar Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)-Istimewa/Bengkulu Ekspress-

HARIANBE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menggelar Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

MoU Tersebut berisikan tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Pendistribusian BBM pada Konsumen Pengguna Provinsi Bengkulu.

Pemprov Bengkulu Mou dengan BPH Migas digelar di Hotel Holiday Inn Pasteur Bandung, Kamis 18 Januari 2024.

Hal itu dilakukan untuk memastikan agar bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan.

Setelah Pemprov Bengkulu Mou dengan BPH Migas, maka Pemprov Bengkulu menerapkan larangan pengisian bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk kendaraan berpelat non Bengkulu (BD).

Gubernur Bengkulu, Prof H Rohidin Mersyah mengatakan, kendaraan berpelat non-BD yang dilarang mengisi BBM subsidi yakni:

1. Kendaraan kegiatan usaha atau angkutan barang maupun orang.

2. Kendaraan sudah lebih 3 tahun beroperasi di Bengkulu dan belum balik nama ke pelat BD.

"Kendaraan kegiatan usaha diharuskan berpelat BD, apapun alasannya. Sehingga bisa mendapatkan BBM subsidi," ungkap Rohidin.

Namun, untuk kendaraan non BD yang masih 1 tahun atau 2 tahun beroperasi di Bengkulu, Pemprov Bengkulu masih memberikan keringanan diizinkan membeli BBM Subsidi.

Jika sudah 3 tahun beroperasi di Bengkulu wajib balik nama ke BD. Jika tidak, maka kendaraan tersebut tidak boleh lagi beli BBM Subsidi.

Kendaraan angkutan saat antrean untuk pembeli BBM di salah satu SPBU di Kota Bengkulu. Foto: Rio/Bengkulu Eksprees

Rohidin mengaku, sebelum Pemprov Bengkulu MoU dengan BPH Migas, banyak kendaraan berpelat non-BD yang beroperasi di Bengkulu membeli BBM subsidi.

Sehingga, dengan kebijakan pelat non-BD tidak mendapatkan BBM subsidi ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.

pemprov bengkulu mou dengan bph migas, 2 kriteria kendaraan ini dilarang beli bbm subsidi                            harianbe - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu menggelar memorandum of understanding (mou) dengan  badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (bph migas).
mou tersebut berisikan tentang pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam pendistribusian bbm pada konsumen pengguna provinsi bengkulu.
baca juga: non bd dilarang isi bbm subsidi, ini kriterianya

pemprov bengkulu mou dengan bph migas digelar di hotel holiday inn pasteur bandung, kamis 18 januari 2024.

hal itu dilakukan untuk memastikan agar bahan bakar minyak (bbm) subsidi tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan.
setelah pemprov bengkulu mou dengan bph migas, maka pemprov bengkulu menerapkan larangan pengisian bahan bakar minyak (bbm) subsidi untuk kendaraan berpelat non bengkulu (bd).
gubernur bengkulu, prof h rohidin mersyah mengatakan, kendaraan berpelat non-bd yang dilarang mengisi bbm subsidi yakni:
1. kendaraan kegiatan usaha atau angkutan barang maupun orang. 
2. kendaraan sudah lebih 3 tahun beroperasi di bengkulu dan belum balik nama ke pelat bd.
"kendaraan kegiatan usaha diharuskan berpelat bd, apapun alasannya. sehingga bisa mendapatkan bbm subsidi," ungkap rohidin. 
namun, untuk kendaraan non bd yang masih 1 tahun atau 2 tahun beroperasi di bengkulu, pemprov bengkulu masih memberikan keringanan  diizinkan membeli bbm subsidi.
jika sudah 3 tahun beroperasi di bengkulu wajib balik nama ke bd. jika tidak, maka kendaraan tersebut tidak boleh lagi beli bbm subsidi.
kendaraan angkutan saat antrean untuk pembeli bbm di salah satu spbu di kota bengkulu. foto: rio/bengkulu eksprees
rohidin mengaku, sebelum pemprov bengkulu mou dengan bph migas, banyak kendaraan berpelat non-bd yang beroperasi di bengkulu membeli bbm subsidi.
baca juga: pertamina minta masyarakat awasi bbm subsidi, ini maksudnya

sehingga, dengan kebijakan pelat non-bd tidak mendapatkan bbm subsidi ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) dari sektor pajak kendaraan bermotor.

"pemprov segera surati perusahaan angkutan, terutama kendaraan-kendaraan pengisi bbm solar yang menggunakan kendaraan non-bd," tuturnya. 
halnini mengingat kuota bbm subsidi bengkulu tahun 2024 ini hanya 267.716 kilo liter (kl) untuk bbm jenis pertalite. kemudian bbm jenis bio solar hanya  107.213 kl.
setelah pemprov bengkulu mou dengan bph migas, rohidin mengaku untuk memastikan penyaluran bbm agar tepat sasaran, pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah
yakni akan mencocokkan antara kuota yang diterima dengan bbm subsidi yang didistribusikan melalui spbu ataupun lembaga resmi lainnya.
selain itu, pemasangan cctv di spbu juga akan menjadi alat kontrol yang efektif. karena cctv di spbu juga akan terhubung dengan bph migas dan pt pertamina.
sehingga nantinya dapat terlihat apa yang menjadi kendala antrean panjang pengisian bbm subsidi selama ini. 
selama ini, sebelum pemprov mou dengan bph migas, ia mengaku melihat masyarakat yang mengantre bbm subsidi bisa mencapai 2-3 kilometer, bahkan hingga sehari semalam.
antrean kendaraan angkutan saat membeli bbm di salah satu spbu di kota bengkulu yang mengular hingga memakan badan jalan raya beberapa waktu lalu
"setelah mou ini, kita lihat bagaimana kualitas layanan penyaluran bbm subsidi ke masyarakat, apakah berjalan baik atau tidak," sambung rohidin.
rohidin menegaskan, harapan dari pemprov bengkulu mou dengan bph migas, agar semua permasalahan bbm subsidi di bengkulu dapat terurai. terlebih bbm subsidi itu  salah satu pendapatan daerah dari pajak bbm.
baca juga: kendaraan mati pajak dilarang isi bbm subsidi, begini penjelasan pemprov bengkulu

sementara itu, kepala bph migas, erika retnowati mengatakan, melalui mou tersebut, pemprov bengkulu dapat memberikan dukungan terkait bbm subsidi.

seperti pelaksanaan verifikasi terkait konsumen pengguna yang akan mendapatkan surat rekomendasi.
dukungan itu dalam penerbitan surat rekomendasi terkait konsumen pengguna bbm subsidi nantinya akan terintegrasi melalui sistem.
"termasuk dukungan dalam melakukan pengendalian, pengawasan dan pendistribusian alokasi volume kuota bbm subsidi yang diberikan kepada konsumen pengguna, berdasarkan surat rekomendasi yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar erika. 
di sisi lain, area manager communication, relation & csr sumbagsel, tjahyo nikho indrawan mengatakan, pertamina sebagai operator taat dan patuh terhadap regulasi-regulasi yang dibuat.
khususnya terkait pendistribusian bbm subsidi ke masyarakat.
"kami sangat mendukung pemprov bengkulu mou dengan bph migas, semoga ini dapat menjadi langkah mitigasi (antisipasi) melalui kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat juga daerah.," ujarnya.
ia berharap melalui hal tersebut, penyaluran bbm subsidi kepada konsumen yang tidak berhak dapat teratasi dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkannya.
baca juga: nelayan dijatahi 70 liter bbm, aturan dari sini

agar pendistribusian bbm subsidi tepat sasaran, pertamina mengajak masyarakat turut mengawasi dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyimpangan maupun pendistribusian yang tidak tepat sasaran.

"jika ada spbu melakukan kecurangan, pertamina tidak segan memberikan sanksi," ancamnya. 
artikel ini sudah terbit di harianbengkuluekspress.bacakoran.co dengan judul : non bd dilarang isi bbm subsidi, ini kriterianya
pemprov bengkulu tingkatkan pengawasan
sementara itu, untuk memastikan penyaluan bbm subsidi tepat sasaran, pemprov bengkulu terus intensif melakukan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (bbm) subsidi.
salah satunya dengan mencocokkan kuota yang diterima provinsi bengkulu dengan distribusi yang dilakukan melalui spbu dan lembaga resmi lainnya.
hal ini dilakukan guna memastikan transparansi dan keakuratan pendistribusian bbm subsidi.
"setelah dicocokkan hulu dan hilirnya dapat ketemu angkanya, maka kita akan tahu apakah bbm subsidi ini tepat sasaran atau ada kebocoran" ujar rohidin.
 dengan adanya cctv di spbu juga sebagai alat kontrol efektif.  sehingga, akan terlihat apakah ada kecurangan di spbu atau tidak.
baca juga: surat rekomendasi pembelian bbm nelayan bu berubah, begini perubahannya

"pemprov bengkulu akan membantu memonitor kualitas layanan penyaluran bbm subsidi ke masyarakat, sehingga kendala-kendala yang mungkin muncul dapat terungkap melalui alat kontrol tersebut," sambung rohidin.

"dengan adanya langkah ini, diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi bbm subsidi yang lebih efisien dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara adil, sambil meningkatkan pendapatan daerah."tutupnya (*)
artikel ini sudah terbit di radarbengkulu,bacakoran.co dengan judul : pemprov bengkulu tingkat pengawasan bbm subsidi