10 Paket Proyek Masuk UKPBJ, Segini Nilai Proyeknya

Harianbengkuluekspressbacakoran.co - Sekarang ini, baru ada10 paket pekerjaan masuk dalam Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Ditargetkan, pertengahan Februari ini seluruh paket pengerjaan sudah dilakukan pelelangan.Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, Ir Abdul Hafizh MSi di dalam upaya mempercepat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024 ini, terutama pengerjaan fisik 2024.

''Kami terus mempercepat realisasi program kegiatan tahun anggaran 2024. Mengingat, Gubernur Bengkulu Prof Dr H Rohidin Mersyah MMA, juga sudah menyampaikan imbauan terkait dengan percepatan realisasi anggaran ini, pada pelaksanaan penandatanganan perjanjian kinerja di masing-masing OPD beberapa hari lalu,'' kata Abdul.

Salah satu upaya percepatan tersebut dengan mempercepat proses lelang tender proyek fisik yang diajukan OPD ke UKPBJ. 

Menindaklanjuti arahan gubernur pada saat penandatanganan kinerja beberapa waktu lalu, Setda Provinsi Bengkulu, sudah membuat surat edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda), menyusul SE Gubernur yang sudah dilakukan pada awal Januari lalu," terang Hafizh, Senin, 5 Februari 2024.

BACA JUGA:Logistik Pemilu ke Enggano Dikirim, Ini Waktunya

BACA JUGA:Jalan Amblas di Benteng Segera Diperbaiki dengan Menggunakan Anggaran Ini

Hafizh mengatakan, dari 10 paket yang sudah dilelang, 8 diantaranya juga sudah dilelang dibulan lalu. Yakni, pengerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu.

"Dari 10 itu, lima sudah diproses atau sudah ada pemenangnya. Sementra itu, lima paket lagi masih dalam proses tayang," ungkapnya.

Hafizh juga menyebutkan, dari sepuluh paket tersebut juga merupakan milik Dinas PUPR Provinsi Bengkulu. Delapan paket proyek diantranya merupakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bengkulu-Benteng-Seluma (Spam Kobema) untuk item pengawasan dan perencanaan. 

"Dari 10 proyek ini nilai totalnya kurang lebih Rp 100 miliar," tuturnya.

BACA JUGA:OPD di Kepahiang Diminta Sampaikan Data Ini

Khusus untuk OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang memiliki pengerjaan fisik yang cukup banyak, dikatakan Hafizh sudah dilakukan rapat koordinasi khusus (Rakorsus). Upaya yang dilakukan tersebut untuk bisa mempercepat proses realisasi kegiatan dan juga anggaran pada OPD yang bersangkutan, mengingat OPD tersebut kerap realisasi anggaran tidak optimal.

"Kita sudah melakukan rapat koordinasi khusus dengan kepala dinas dan staf yang berkaitan dengan pekerjaan agar segera dilakukan percepatan. Biasanya Diknas yang agak molor," katanya.

Ia menjelaskan, percepatan realisasi kegiatan tersebut sebenarnya telah ditekankan sejak akhir tahun 2023 lalu. Meski begitu, dikatakannya dengan adanya proses panjang yang haruslah dilakukan seperti proses penetapan PPTK setiap OPD, pengesahan DPA dan sebagainya, sehingga membuat saat ini baru ada 10 paket yang telah dilelang.