Jokowi Naikkan Tukin Bawaslu Jadi Sorotan, Ini Penyebabnya

Reporter: Rewa |

Editor: Dendi Supriadi |

Selasa , 13 Feb 2024 - 22:03

Ilustrasi kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Bawaslu RI. -Istimewa/Bengkulu Ekspress -

9. Kelas jabatan 9: Rp 3.781.000

10. Kelas jabatan 8: Rp 3.319.000

11. Kelas jabatan 7: Rp 2.928.000

13. Kelas jabatan 5: Rp 2.493.000

14. Kelas jabatan 4: Rp 2.350.000

15. Kelas jabatan 3: Rp 2.216.000

16. Kelas jabatan 2: Rp 2.089.000

17. Kelas jabatan 1: Rp 1.968.000

jokowi naikkan tukin bawaslu jadi sorotan, ini penyebabnya                            harianbengkuluekspress.id - presiden joko widodo (jokowi) secara mendadak menandatangani peraturan presiden (perpres) tentang tunjangan kinerja (tukin) bawaslu. 
hal ini menjadi sorotan, karena keputusan jokowi tersebut dinilai tidak tepat, karena dilakukan h-2 menjelang hari pencoblosan pemilu 2024. 
menyikapi hal tersebut, tim pemenangan nasional anies baswedan-muhaimin iskandar (amin) buka suara.
"tentu kami patut menduga ini adalah politisasi kewenangan untuk menyambut pemilu," kata juru bicara timnas amin, billy david nerotumelina kepada wartawan, selasa, 13 februari 2024.
baca juga:748 pppk lulus 2023 tak kunjung terima sk, begini penjelasan bkd provinsi bengkulu
baca juga:cegah serangan fajar, bawaslu lakukan ini
ia menilai kenaikan tukin tersebut terkesan dipaksakan.
"semua terkesan dipaksakan jika dilihat jangka waktunya," ungkapnya.
selain itu, billy juga menilai pemerintah seolah-olah ingin membayar suara dengan uang.
menurutnya, kewenangan penguasa sekarang adalah mencoba mengkonversikan suara dengan rupiah, menginjak-injak harga diri rakyat.
meski demikian, ia enggan mengomentari terkait maksud terselubung dibalik kenaikan tukin tersebut. ia menyerahkan semuanya kepada masyarakat untuk menilai.
"biarlah rakyat indonesia dan pemilih rasional yang menilai hal tersebut," tutupnya.
 
timingnya tidak tepat!
sementara itu, deputi hukum tpn ganjar-mahfud, todung mulya lubis mengatakan bahwa setuju dengan keputusan itu. akan tetapi sangat disayangkan momentumnya kurang tepat.
"saya kira tunjangan kinerja itu sah-sah saja diberikan. tapi persoalannya adalah timing. waktunya tidak tepat," ujar todung saat melakukan konferensi pers di media centre, jalan cemara no.19, menteng, jakarta pusat, selasa 13 februari 2024.
menurutnya, masyarakat saat ini sedang berada dalam suatu proses pemilihan umum (pemilu). mungkin dari hal tersebut membuat publik semakin bertanya-tanya. 
"saat ini bawaslu dan kpu sedang banyak mendapatkan kritik dari berbagai kalangan. saya kira kritik ini juga bukan tanpa alasan, pasti ada alasannya," kata pria kelahiran medan itu.
namun, ia tidak mau mengatakan pemberian tunjangan kinerja ini sebagai sebuah penyuapan. 
sehingga mungkin saja persepsi yang muncul dari pemberian tunjangan kinerja dalam momen ini sebagai suatu rewards. 
"karena lebih baik kinerjanya ya pantas mendapatkan itu," tuturnya.
"saya tidak mau menyebut istilah 'bribery'. itu menurut saya tidak tepat. perlu digaris bawahi, momennya yang kurang tepat," lanjutnya.
ia menyarankan, sebaiknya kenaikkan tukin dilakukan setelah pemilu. agar masyarakat tidak bertanya-tanya dan menimbulkan sebuah spekulasi yang besar. 
"saya setuju-setuju saja, tapi kenapa disaat momen yang seperti ini. kenapa sekarang? kenapa tidak habis pemilu saja," tukasnya.
 
sebagai informasi, presiden joko widodo (jokowi) secara sah menandatangani peraturan presiden (perpres) tentang tukin bawaslu.
ada beberapa kelas berbeda dari jumlah tukin yang diterima dengan perbedaan nominal.
aturan tukin pegawai bawaslu tersebut sudah diatur dalam perpres nomor 18 tahun 2024 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan sekretariat jenderal bawaslu.
pasal 4 perpres nomor 18 tahun 2024 tersebut berbunyi
"tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan terhitung sejak peraturan presiden ini berlaku."
hitungan tukin yang dibagikan akan dilihat dari seluruh kriteria dari hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum.
menurut informasi yang ada, terdapat kebutuhan untuk mengganti peraturan presiden nomor 122 tahun 2017 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum.
hal ini dikarenakan peraturan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang terjadi saat ini.
berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan adanya penetapan peraturan presiden baru yang mengatur tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum.(**)
 
besaran tunjangan pegawai bawaslu:
1. kelas jabatan 17: rp 29.085.000
2. kelas jabatan 16: rp 20.695.000
3. kelas jabatan 15: rp 14.721.000
4. kelas jabatan 14: rp 11.670.000
5. kelas jabatan 13: rp 8.562.000
6. kelas jabatan 12: rp 7.271.000
7. kelas jabatan 11: rp 5.183.000
8. kelas jabatan 10: rp 4.551.000
9. kelas jabatan 9: rp 3.781.000
10. kelas jabatan 8: rp 3.319.000
11. kelas jabatan 7: rp 2.928.000
13. kelas jabatan 5: rp 2.493.000
14. kelas jabatan 4: rp 2.350.000
15. kelas jabatan 3: rp 2.216.000
16. kelas jabatan 2: rp 2.089.000
17. kelas jabatan 1: rp 1.968.000