Tersangka Korupsi RSUD Mukomuko Berpotensi Bertambah, Jaksa Telusuri Aliran Dana Rp 4,8 Miliar

Reporter: Budi Hartono |

Editor: Dendi Supriadi |

Sabtu , 16 Mar 2024 - 17:58

Usai menetapkan tersangka, Penyidik Kejari Mukomuko terus menelusuri aliran dana korupsi dengan kerugian mencapai Rp 4,8 miliar lebih. Tersangka pun berpotensi bertambah.-BUDI/BE -

“Kalau potensi atau bakal ada tersangka lainnya, berkemungkinan ada. Jika nanti dalam pengembangan atau mengungkapkan pihak lain dan cukup dua alat bukti maka sudah pasti kita tetapkan tersangka tambahan,” katanya. Dalam perkara dugaan Tipikor ini menyebabkan kerugian negara (KN) dari tahun 2016 hingga tahun 2021 sebanyak Rp4,8 miliar lebih setelah dihitung

oleh tim auditor Kejati Bengkulu.

Rinciannya, tahun 2016 KN mencapai Rp 892,6 juta lebih, tahun 2017 sebesar Rp 901,1 juta lebih, tahun 2018 Rp 1,1 miliar lebih, tahun 2019 Rp 1,3 miliar lebih, tahun 2020 Rp 198,6 juta lebih dan tahun 2021 sebesar Rp 285,6 juta lebih.

Total KN selama enam tahun tersebut sebesar Rp 4.841.952.577. Modus yang dilakukan tersangka, melakukan belanja yang tidak dilaksanakan (fiktif), belanja pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran, mark up, dan belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti SPJ.

Ke tujuh tersangka ditahan selama 20 hari pertama untuk lebih mempermudah dan memperlancar proses penyidikan lebih lanjut.

Kasi Pidsus juga menyampaikan dugaan Tipikor pengelolaan keuangan

RSUD banyak poin yang menjadi perhatian penyidik, diantaranya utang obat, utang alat kesehatan (Alkes), pembayaran honor dan gaji pegawai. Dan banyak saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan, termasuk melakukan penyitaan berkas dokumen-dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran di RSUD Mukomuko dari 2016 hingga 2021.

Dalam proses pengungkapan perkara ini, saksi yang telah diperiksa lebih dari 500 orang.

Mulai dari Manejemen RSUD yang memiliki tanggungjawab atas penggunaan anggaran dari tahun 2016 sampai dengan Desember 2021. Pimpinan pemasok obat dan alat kesehatan, seluruh tenaga kesehatan termasuk tenaga non medis RSUD Mukomuko, puluhan pemilik

toko di Kabupaten Mukomuko, yang menjadi tempat berbelanja pihak manajemen RSUD Mukomuko.

“Yang pastinya perkara ini masih dalam tahap pengembangan, tidak menutup kemungkian ada pihak-pihak lain yang bertanggung jawab,” pungkas Kasi Pidsus.

Sebagaimana diketahui, setelah dinaikannya status tipikor keuangan RSUD Mukomuko ke penyidikan, proses hukum terus berproses, mulai dari melakukan penyitaan berkas dokumen-dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran manajemen RSUD Mukomuko dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Pemeriksaan saksi untuk dimintai keterangan berkaitan isi dari laporan, baik uang masuk, uang keluar, permintaan barang, dan kebutuhan lainnya. Termasuk penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap pihak

BPJS, berkaitan dengan dana claim BPJS, pihak perusahaan obat dan melakukan pencocokan data penerima gaji dan honor terhadap 500 pegawai RSUD baik medis dan non medis.

Alhasil dalam pemeriksaan-pemeriksaan tersebut Kejari banyak menemukan kejanggalan.

tersangka korupsi rsud mukomuko berpotensi bertambah, jaksa telusuri aliran dana rp 4,8 miliar                            harianbengkuluekspress.id - setelah menetapkan dan menahan 7 tersangka kasus korupsi penggelolaan keuangan rsud mukomuko, yang merugikan negara mencapai rp 4,8 miliar lebih, penyidik kejaksaan negeri (kejari) mukomuko kini menelusuri aliran dana tersebut. 
sebab, beredar isu bahwa uang rakyat yang diduga hasil korupsi itu disinyalir mengalir ke sejumlah oknum-oknum. baik oknum di jajaran eksekutif maupun oknum di jajaran legislatif mukomuko saat itu. 
kajari mukomuko, rudi iskandar sh mh melalui kasi pidsus agung malik rahman hakim sh mh ketika dikonfirmasi menyampaikan, dugaan korupsi penggelolaan keuangan rsud mukomuko telah ditetapkan tujuh tersangka dan ditahan. 
ia juga sedikit menyampaikan bahwa pengakuan para tersangka ketika diperiksa penyidik bahwa ada dana yang tidak dianggarkan. hanya saja tidak disebutkan aliran dana tersebut.
baca juga:breaking news: jaksa tahan mantan direktur dan 6 pegawai rsud mukomuko 
baca juga:bongkar habis dugaan korupsi di rsud mm, jaksa tahan 7 tersangka
 
agung menjelaskan, dana itu diambil dari sejumlah transaksi keuangan atau belanja yang dilakukan pihak manajemen rsud mukomuko. 
“modus operandi tersangka, kira-kira setiap pencairan,
menurut pengakuan mereka, itu mereka sisihkan 3,5 persen. itu digunakan untuk non budgeter,” ujarnya. 
“ini sebenarnya materi penyidik dipersidangan nantinya, saya hanya bisa
bocorkan sedikit. jadi tidak terlalu saya lebarkan lebih jauh. yang jelas para tersangka mengaku ada menyisikan uang 3,5 persen setiap pencairan,” lanjutnya. 
ia juga menyampaikan potensi adanya tersangka tambahan dalam dugaan tipikor rsud mukomuko bisa saja terjadi. pasalnya, saat ini pengembangan perkara. 
kemudian jika terungkap fakta-fakta baru dalam persidangan yang melibatkan pihak lain dan memenuhi dua alat bukti cukup, maka penyidik akan menetapkan tersangka baru. 
“kalau potensi atau bakal ada tersangka lainnya, berkemungkinan ada. jika nanti dalam pengembangan atau mengungkapkan pihak lain dan cukup dua alat bukti maka sudah pasti kita tetapkan tersangka tambahan,” katanya. dalam perkara dugaan tipikor ini menyebabkan kerugian negara (kn) dari tahun 2016 hingga tahun 2021 sebanyak rp4,8 miliar lebih setelah dihitung
oleh tim auditor kejati bengkulu. 
rinciannya, tahun 2016 kn mencapai rp 892,6 juta lebih, tahun 2017 sebesar rp 901,1 juta lebih, tahun 2018 rp 1,1 miliar lebih, tahun 2019 rp 1,3 miliar lebih, tahun 2020 rp 198,6 juta lebih dan tahun 2021 sebesar rp 285,6 juta lebih.
total kn selama enam tahun tersebut sebesar rp 4.841.952.577. modus yang dilakukan tersangka, melakukan belanja yang tidak dilaksanakan (fiktif), belanja pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran, mark up, dan belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti spj. 
ke tujuh tersangka ditahan selama 20 hari pertama untuk lebih mempermudah dan memperlancar proses penyidikan lebih lanjut. 
kasi pidsus juga menyampaikan dugaan tipikor pengelolaan keuangan
rsud banyak poin yang menjadi perhatian penyidik, diantaranya utang obat, utang alat kesehatan (alkes), pembayaran honor dan gaji pegawai. dan banyak saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan, termasuk melakukan penyitaan berkas dokumen-dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran di rsud mukomuko dari 2016 hingga 2021.
dalam proses pengungkapan perkara ini, saksi yang telah diperiksa lebih dari 500 orang.
mulai dari manejemen rsud yang memiliki tanggungjawab atas penggunaan anggaran dari tahun 2016 sampai dengan desember 2021. pimpinan pemasok obat dan alat kesehatan, seluruh tenaga kesehatan termasuk tenaga non medis rsud mukomuko, puluhan pemilik
toko di kabupaten mukomuko, yang menjadi tempat berbelanja pihak manajemen rsud mukomuko. 
“yang pastinya perkara ini masih dalam tahap pengembangan, tidak menutup kemungkian ada pihak-pihak lain yang bertanggung jawab,” pungkas kasi pidsus.
sebagaimana diketahui, setelah dinaikannya status tipikor keuangan rsud mukomuko ke penyidikan, proses hukum terus berproses, mulai dari melakukan penyitaan berkas dokumen-dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran manajemen rsud mukomuko dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. 
pemeriksaan saksi untuk dimintai keterangan berkaitan isi dari laporan, baik uang masuk, uang keluar, permintaan barang, dan kebutuhan lainnya. termasuk penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap pihak
bpjs, berkaitan dengan dana claim bpjs, pihak perusahaan obat dan melakukan pencocokan data penerima gaji dan honor terhadap 500 pegawai rsud baik medis dan non medis.
alhasil dalam pemeriksaan-pemeriksaan tersebut kejari banyak menemukan kejanggalan.
baik itu mark up belanja, dan spj fiktif. untuk manajemen rsud yang telah diperiksa mulai dari seluruh pimpinan rsud mukomuko, bendahara uang masuk dan bendahara pengeluaran, kepala bidang, pimpinan pemasok obat, dan alkes, pimpinan bpjs kesehatan mukomuko, seluruh pegawai rsud penerima gaji dan honor, termasuk pemilik riteal tempat
belanja rsud mukomuko telah dilakukan pemanggilan oleh penyidik dengan status saksi.
serta informasinya pula bahwa pihak bpkp perwakilan bengkulu terkait dengan penggelolaan keuangan rsud pernah melakukan audit atas permintaan dari pemerintah kabupaten mukomuko. 
hasil audit bpkp ditemukan utang rsud mukomuko untuk enam tahun itu sekitar rp 14 miliar kepada pihak ketiga penyedia barang berupa obat-obatan. 
sebelumnya, ketua komisi iii dprd kabupaten mukomuko, antonius dalle  menyampaikan, pihaknya terus melakukan pengawasan
di rsud mukomuko. pasalnya rsud masih banyak meninggalkan utang miliaran rupiah kepada pihak ketiga yang mendistribusikan obat-obatan dan bahan habis pakai. agar rsud tetap berjalan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, utang harus dibayar.
pihaknya mengingatkan komitmen rsud menyisihkan pendapatannya untuk membayar utang tersebut kepada pihak ketiga. 
”pihak manajemen rsud mukomuko sudah kami ingatkan. dari asumsi atau estimasi pendapatannya sebesar rp 27 miliar di tahun 2024 ini,
kita minta sisihkan untuk bayar utang,” katanya. 
anton juga mengatakan hal itu karena rsud mukomuko sampai saat ini masih berutang untuk salah satunya membeli obat-obatan dan
bahan habis pakai kepada pihak ketiga. dan diingatkan rsud bayar utang. ia juga menyebutkan, dari utang sekitar rp 6 miliar tahun 2022, masih ada sisa utang sebesar rp1,6 miliar, dan utang 2021 ke bawah sebesar rp 1 miliar, jadi rsud diminta mencicil utang sebesar rp2,6 miliar. 
anggaran yang ada untuk membayar utang, lanjut anton, diutamakan
penyedia obat karena kalau itu tidak dibayar mereka tidak mau ngasih obat. "untuk itu, makanya cadangkan dana sebesar rp2,6 miliar itu untuk bayar utang kenapa kita utamakan bahan habis pakai biar rsud bisa berjalan. terkait dengan pendapatan dari blud tahun 2024," ujarnya. 
ia berharap, mudah-mudahan asumsi pendapatan dari blud tahun 2024 dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh rsud. untuk pendapatan tahun 2023 setelah dihitung sebesar rp24 miliar, atau kurang sedikit dari target rp 26 miliar.
“manajemen rsud berani membuat asumsi pendapatan rp27 miliar tahun 2024 karena ada perbaikan alat mereka juga mengurus izin ct scan dan radiologi yang selama ini tidak jalan ternyata sangat dibutuhkan. mudah-mudahan tahun depan sudah berjalan dan otomatis nantinya
pendapatan akan meningkat,” ungkapnya.
untuk diketahui, adapun 7 tersangka yang sudah ditetapkan  dan langsung ditahan yakni ta mantan direktur rsud, af mantan bendahara
pengeluaran blud, a mantan kepala bidang keuangan.
selanjutnya, hi mantan kepala bidang pelayanan medis, inisial kn mantan kasi perbendaharaan dan verifikasi bidang keuangan rsud, jm mantan bendahara pengeluaran blud rsud dan hf yang juga mantan kepala bidang keuangan rsud mukomuko. (900)
 
rincian kerugian negara korupsi rsud mukomuko
- tahun 2016 kn rp 892,6 juta.
- tahun 2017 rp 901,1 juta
- tahun 2018 rp 1,1 miliar
- tahun 2019 rp 1,3 miliar
- tahun 2020 rp 198,6 juta
- tahun 2021 rp 285,6 juta
total rp 4,841 miliar.