Tak Ada Alasan ASN Tambah Libur, Jika Tetap Nekat, Ini Sanksinya

Reporter: Eko, Budhi S |

Editor: Dendi Supriadi |

Senin , 15 Apr 2024 - 21:08

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler SIP MAP menegaskan tak ada alasan ASN menambah waktu libur. -Istimewa/Bengkulu Ekspress -

Di sisi lain, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Bengkulu, Syahjudin MPd meminta agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajarannya untuk kembali masuk kerja tepat waktu setelah libur panjang lebaran 1445 hijriah.

"Mereka (ASN, red) harus masuk kerja tepat waktu yakni Selasa,16 April 2024, tidak ada tawar menawar lagi, semua ASN sudah melaksanakan aktivitas kinerja seperti biasa dikantornya masing-masing," ungkap Syahjudin MPd, Senin, 15 April 2024.

Instruksi tesebut sesuai dengan surat yang disampaikan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah beberapa waktu lalu. Dimana libur lebaran idul fitri disesuaikan dengan kebijakan yang diterbitkan pemerintah.

Seperti biasa, pada hari pertama ngantor akan dipantau pemerintah provinsi melalui tim dengan melakukan inspeksi mendadak, mereka yang tidak masuk kerja tanpa adanya keterangan bisa dikenakan sanksi.

"Jadi jangan ada yang tidak masuk pada hari pertama kerja pasca lebaran," ucapnya.

Semua ASN harus patuh terhadap aturan. Jika diketahui ada ASN yang melakukan penambahan libur lebaran tanpa alasan yang jelas, maka sanksinya akan dipersiapkan. Sanksi tersebut akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Tentu ada sanksinya. Kita berharap itu tidak terjadi pada ASN kita (Pemprov), terutama di Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu," tuturnya.

Sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS, sanski yang disiapkan mulai sanksi ringan, sedang hingga berat.

Jika sanksi ringan maka akan diberikan tuguran lisan maupun tulisan. Lalu sanksi sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja. Sementara sanksi berat, bisa diberhentikan dengan hormat, penurunan jabatan, hingga dibebaskan dari jabatan selama 12 bulan ke depan.

"ASN yang tidak masuk tanpa alasan sah dan melanggar jam kerja ini yang akan diberikan sanksi," tegasnya.

Ia pun mengingatkan agar seluruh ASN untuk tetap masuk kerja pada jadwal yang telah ditetapkan. Untuk memastikan ASN masuk kerja pada hari pertama pasca libur lebaran, Gubernur telah menugaskan tim untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendata dan juga mengetahui mana saja ASN yang bolos kerja pada hari pertama.

Apabila dalam inspeksi mendadak tersebu ada ditemukan ASN yang tidak masuk, tanpa ada alasan dan keterangan yang tepat dan dipertanggungjawabkan, maka akn dilaporkan kepada BKD dan Inspektorat. Jika diketahui melakukan pelanggaran, maka sanksi akan diberikan sebagai bentuk efek jera, kepada semua ASN. Agar tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

ASN Kemenag Minta Tak Nambah Libur

tak ada alasan asn tambah libur, jika tetap nekat, ini sanksinya                            harianbengkuluekspress.id - aparatur sipil negara (asn) diwajibkan kembali bekerja mulai selasa, 16 april 2024 setelah libur panjang hari raya idul fitri. 
ketua komisi i dprd provinsi bengkulu dempo xler sip map menegaskan, tidak ada alasan asn menambah liburan lebaran. agar pelayanan pemerintah kembali normal, seperti sebelum libur panjang.
"mulai besok, tidak ada lagi pns yang menambah libur. semua harus sudah masuk kerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti biasa," tegas dempo, senin, 15 april 2024.
dempo menegaskan, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu untuk memastikan semua asn di organisasi perangkat daerah (opd) mematuhi surat keputusan bersama (skb) 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2024, yang mewajibkan mulai selasa, 16 april 2024 pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) masuk kerja kembali.
baca juga:pulang kampung ke kedurang, wakil ketua mpr ri ini perjuangkan bandara perintis
baca juga:harga bapok usai lebaran belum stabil, begini tanggapan pedagang dan pembelinya
"meskipun ada absen elektronik, jika perlu asn tersebut dilakukan absen manual juga, untuk memastikan kehadiran mereka," imbuhnya.
dempo juga menekankan pentingnya evaluasi bagi asn yang menambah libur tanpa alasan yang sah.
"bagi yang melanggar, harus dievaluasi dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. sanksi ini penting untuk memberikan efek jera dan menegakkan disiplin asn," tutur dempo.
namun, dempo memahami bahwa ada kondisi tertentu asn tidak dapat masuk kerja. seperti sakit, namun harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. begitupun alasan melahirkan.
"jika alasannya urgent tentu saja diizinkan untuk tidak masuk kerja," tuturnya.
sebagai pelayan publik, lanjut dempo, asn harus menjadi contoh bagi masyarakat. sehingga pelayanan publik tidak terganggu.
"masyarakat sudah kembali beraktivitas, maka asn pun harus demikian. layanan publik harus kembali normal lagi," ujar dempo.
sebelumnya, inspektur inspektorat provinsi bengkulu provinsi bengkulu dr h heru susanto se mm telah mengingatkan sanksi bagi asn menambah libur lebaran itu, akan disesuaikan dengan peraturan pemerintah (pp) nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns.  ada hukuman ringan, sedang hingga berat.
"sanksinya mulai teguran, potong tunjangan, hingga pemberhentian jabatan maupun status pns," terang heru.
dijelaskan heru, untuk pelanggaran jam kerja, khususnya bagi asn yang menambah libur lebaran tanpa alasan sah, akan dibagi dari sisi waktu tidak masuk kerjanya. 
seperti tidak masuk kerja kumulatif 3-10 hari kerja, sanksinya berupa teguran lisan, tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
lalu, jika tidak masuk kerja kumulatif 11-13 hari kerja, sanksinya pemotongan tunjangan 25 persen selama 6 bulan. 
tidak masuk kerja kumulatif 14-16 hari kerja dilakukan pemotongan tunjangan 25 persen selama 9 bulan. kumulatif tidak masuk kerja, 17-20 hari kerja pemotongan tunjangan 25 persen selama 12 bulan.
baca juga:175 kasus dbd, 3 meninggal dunia, dinkes seluma lakukan ini
namun jika tidak masuk kerja kumulatif 21-24 hari kerja, sanksinya penurunan jabatan selama 12 bulan, kumulatif 25-27 hari tidak masuk kerja pembebasan dari jabatan selama 12 bulan.
"lalu jika tidak masuk kerja kumulatif 28 hari kerja atau lebih, dilakukan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. terakhir, tidak masuk kerja 10 hari kerja berturut-turut dilakukan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri," tegas heru.
untuk memastikan semua asn masuk kerja pada hari pertama setelah libur lebaran, heru menegaskan, pihaknya bersama badan kepegawaian daerah (bkd) dan satpol pp akan melakukan sidak di beberapa organisasi perangkat daerah (opd). 
jika ditemukan ada yang tidak masuk kerja, maka akan disampaikan kepada gubernur bengkulu prof h rohidin mersyah melalui sekdaprov bengkulu isnan fajri.  
"kita minta semua asn bisa masuk kerja pada hari pertama. karena waktu libur sudah panjang," tandasnya.

asn disdikbud wajib ngantor
 
di sisi lain, sekretaris dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) provinsi bengkulu, syahjudin mpd meminta agar para aparatur sipil negara (asn) di jajarannya untuk kembali masuk kerja tepat waktu setelah libur panjang lebaran 1445 hijriah.
"mereka (asn, red) harus masuk kerja tepat waktu yakni selasa,16 april 2024, tidak ada tawar menawar lagi, semua asn sudah melaksanakan aktivitas kinerja seperti biasa dikantornya masing-masing," ungkap syahjudin mpd, senin, 15 april 2024.
instruksi tesebut sesuai dengan surat yang disampaikan gubernur bengkulu, rohidin mersyah beberapa waktu lalu.  dimana libur lebaran idul fitri disesuaikan dengan kebijakan yang diterbitkan pemerintah.
seperti biasa, pada hari pertama ngantor akan dipantau pemerintah provinsi melalui tim dengan melakukan inspeksi mendadak, mereka yang tidak masuk kerja tanpa adanya keterangan bisa dikenakan sanksi. 
"jadi jangan ada yang tidak masuk pada hari pertama kerja pasca lebaran," ucapnya.  
semua asn harus patuh terhadap aturan. jika diketahui ada asn yang melakukan penambahan libur lebaran tanpa alasan yang jelas, maka sanksinya akan dipersiapkan. sanksi tersebut akan disesuaikan dengan peraturan pemerintah (pp) nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil (pns). 
baca juga:jalur manna-pagar alam sempat putus, sekarang begini kondisinya
"tentu ada sanksinya. kita berharap itu tidak terjadi pada asn kita (pemprov), terutama di dinas dikbud provinsi bengkulu," tuturnya.
sesuai dengan pp nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns, sanski yang disiapkan mulai sanksi ringan, sedang hingga berat. 
jika sanksi ringan maka akan diberikan tuguran lisan maupun tulisan. lalu sanksi sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja. sementara sanksi berat, bisa diberhentikan dengan hormat, penurunan jabatan, hingga dibebaskan dari jabatan selama 12 bulan ke depan. 
"asn yang tidak masuk tanpa alasan sah dan melanggar jam kerja ini yang akan diberikan sanksi," tegasnya.
ia pun mengingatkan agar seluruh asn untuk tetap masuk kerja pada jadwal yang telah ditetapkan. untuk memastikan asn masuk kerja pada hari pertama pasca libur lebaran, gubernur telah menugaskan tim untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke semua organisasi perangkat daerah (opd) untuk mendata dan juga mengetahui mana saja asn yang bolos kerja pada hari pertama.
apabila dalam inspeksi mendadak tersebu ada ditemukan asn yang tidak masuk, tanpa ada alasan dan keterangan yang tepat dan dipertanggungjawabkan, maka akn dilaporkan kepada bkd dan inspektorat. jika diketahui melakukan pelanggaran, maka sanksi akan diberikan sebagai bentuk efek jera, kepada semua asn. agar tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

asn kemenag minta tak nambah libur 
sementara itu, kepala kantor kementerian agama (kemenag) kota bengkulu, h sipuan sag mm mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (asn) untuk kembali bekerja tepat waktu sesuai dengan pp no 8 tahun 2023 tentang cuti bersama asn tahun 2024.
"asn harus mengikuti aturan, dimana harus masuk kerja pada tanggal 16 april 2024," terangnya. 
bahkan, dirinya menegaskan, tak ada toleransi bagi asn yang menambah libur dari jadwal yang telah ditentukan dan  tanpa adanya keterangan, maka bisa dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
"nanti kita akan pantau kehadiran para asn," tutupnya. (529/151)