Harianbengkuluekspress.id - Sesuai arahan Gubernur Bengkulu terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2024/2025 tingkat SMA/SMK agar tidak ada kecurangan dalam sistem zonasi.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi akan menurunkan tim untuk bisa melakukan pengawasan secara ketat di sekolah-sekolah.
Terkait dengan hal tersebut dikatakan langsung oleh Kepala Dinas (Kadis) Dikbud Provinsi Bengkulu, Saidirman SE MSi.
"Setiap tahun pelaksanaan PPDB ini memang selalu bermasalah dan rawan kecurangan. Seperti ada titip anak hingga pemalsuan Katu Keluarga (KK)," katanya, Selasa, 4 Juni 2024.
BACA JUGA:Kelulusan SD dan SMP 10 Juni, Diknas Surati Kepsek Larang Kegiatan Ini
BACA JUGA:Mendikbud Akan Berikan Seragam Gratis, Ini Jenis dan Ketentuannya
Oleh karena itu, dia menyebutkan melalui Dikbud Provinsi, Pemprov Bengkulu akan berupaya semaksimal mungkin sesuai dari arahan dari gubernur untuk bisa mencegah kecurangan yang terjadi agar tidak menimbulkan polemik di kalangan masyarakat terutama para orang tua siswa-siswi.
"Perlunya kita sampaikan bahwa terkait kecurangan yang sering dilakukan dan ditemukan ini biasanya penitipan KK di zona sekolah Favorit. Nanti, kalau masih ditemukan tentunya ada sanksi yang menanti," ucapnya.
Ia menjelaskan, untuk PPDB tahun 2024/2025 ini, hal ini juga sudah berulang kali ditegaskan oleh Gubernur Bengkulu, baik melalui lisan dan sudah dimasukkan ke dalam Juklak dan Juknis penerimaan siswa baru.
"Untuk memastikan agar tidak ada lagi kecurangan di tahun ini terutama dalam hal titip anak melalui Kartu Keluarga di dekat sekolah favorit sudah ditindaklanjuti dengan surat edaran (SE) bahwa tidak ada lagi yang namanya KK titipan," terang Kadisdikbud.
BACA JUGA:Korupsi Dana BOS, Rugikan Negara Rp 1 M, Oknum Kepala dan Sekretaris SMPN Ditahan,, Begini Modusnya
Ia juga menambahkan, mengingat kasus kecurangan penitipan KK ini berulang kali ditemukan, tentu ini akan menjadi prioritas pengawasan dan akan dilakukan sanksi tegas apabila masih ditemukan.
"Kita akan menurunkan tim langsung ke lapangan, tujuannya agar bisa melakukan pemantauan langsung kei sekolah-sekolah. Tentu, jika nanti ada kecurangan pasti akan diambil tindakan tegas maupun sanksi bagi para oknum maupun pihak sekolah," demikian ucapnya. (Budhi)