harianbengkuluekspress.id - Sempat dinyatakan lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) tahun lalu, akan tetapi gagal dilantik karena terbentur aturan administrasi di kementerian terkait. Sebanyak 8 bidan honorer Kabupaten Kepahiang berharap nasibnya diperjuangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang Dr Hartono SPd SH MPd MH mengatakan, akan memperjuangkan mereka melalui jalur PPPK. Kedepan jika Pemkab Kepahiang mendapatkan kuota pengangkatan PPPK baru, maka Pemkab akan berjuang agar 8 honorer bidan ini jadi sekala prioritas.
"Tadi para bidan ini datang menghadap, berdiskusi terkait dengan nasib mereka. Alhamdulillah ada kejelasan, mereka sudah menghadap ke Kemenkes. Tentunya bila ada kuota PPPK, mereka jadi prioritas. Mereka juga sebenarnya sudah lulus seleksi PPPK sebelum, akan tetapi belum dilantik karena ada kendala di pusat," ucap Hartono.
Hartono menegaskan, masalah bidan honorer bukan hanya di Kabupaten Kepahiang. Namun persoalan serupa terjadi secara nasional. Sebab para bidan ini terkendala masalah administrasi seperti Ijazah. Sehingga tidak dapat mengikuti pelantikan seperti pegawai PPPK lainnya yang dinyatakan lulus tahun lalu.
"Kita perjuangkan nasib mereka, para bidan ini sudah lama mengabdikan dirinya di Kabupaten Kepahiang," sebut Hartono.
BACA JUGA:22 Peserta CPNS Lolos SKD, Ini Penjelasan Kepala BKPSDM Kota Bengkulu
BACA JUGA:3 Unsur Pimpinan Dewan Segera Dilantik, Ini Jadwalnya
Ditahun 2024 ini Kabupaten Kepahiang tidak melakukan rekrutmen CPNS dan PPPK. Tidak adanya seleksi CPNS 2024 di Kabupaten Kepahiang dikarena kendala APBD Kabupaten Kepahiang yang masih kecil, sehingga secara keuangan Kabupaten Kepahiang belum bisa meningkatkan jumlah pegawai. (doni)