harianbengkuluekspress.id - Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Bengkulu Utara (BU) ditahun 2025 mendatang akan mengalokasikan dana bagi hasil (DBH) untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani perkebunan kelapa sawit dengan total 350 kuota orang pekebun. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Kepala Disbun BU, Desman Siboro SH, Jumat 25 Oktober 2024.
"Ya, untuk di tahun depan kita akan mengalokasikan anggaran untuk 350 orang pekebun untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Dimana alokasi anggarannya dari DBH kelapa sawit," ujarnya.
Ditambahkanya, bahwa untuk kriteria penerima BPJS ketenagakerjaan adalah pekebun atau petani kelapa sawit yang saat ini masih melakukan pendataan. Lanjut Desman, program ini dilukukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada para pekebun kelapa sawit yang ada dengan tujuan untuk memberikan perlindungan jaminan dari kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
"Kriterianya memang pekebun yang masuk dalam sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) yang telah melalui proses verifikasi dan validasi hingga ke lapangan untuk memastikan kelayakan penerima bantuan. Program ini juga merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada pekebun," ungkapnya.
BACA JUGA:Hibah Lahan Bawaslu Terganjal Tak Miliki Ini
BACA JUGA:Job Fair Kurangi Pengangguran, Ini Harapan Pjs Bupati Rejang Lebong
Diharapkankan dengan adanya perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, Desman menuturkan, produktivitas pekebun kelapa sawit dapat meningkat dan akan merasa lebih aman dan tidak cemas lagi jika terjadi risiko kecelakaan kerja hingga kematian. Karena risiko tersebut sudah dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
"Kita harap dengan adanya stimulus iuran ini, produktivitas mereka dapat meningkat dan akan merasa lebih aman dan tidak cemas lagi jika terjadi risiko kecelakaan kerja hingga kematian, karena risiko tersebut sudah dialihkan ke BPJS ketenagakerjaan," pungkasnya.(afrizal)