"Rapat ini sudah berkali-kali digelar, namun belum ada keputusan. Nah, tadi kita rapat sudah dapat benang merahnya," jelas Rosjonsyah.
Menurutnya, benang merah itu, salah satunya soal pembuangan limbah hasil pengerukan alur dan kolam yang terjadi abrasi. Jika dibuang jauh, biaya yang dibutuhkan sangat besar. Namun, jika dibuang dekat, terdapat regulasi yang harus dipenuhi.
"Tadi dari Dirjen Kementerian Perhubungan menyampaikan tidak apa untuk membuang limbah lebih dekat. Artinya, tidak ada masalah dari sisi regulasi," ungkapnya.
Tinggal lagi, lanjut Rosjonsyah, Pelindo harus membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sehingga limbah hasil pengerukan itu bisa dibuang di wilayah darat pelabuhan.
"Silahkan dibuat Amdalnya," terang Rosjonsyah.
Kemudian, untuk biaya pengerukan, menurut Rosjonsyah, Pelindo dan Asosiasi Perusahaan Batubara (APBB) untuk segera menghitung biaya yang dibutuhkan untuk pengerukan dan pembuangan limbah. Tentunya bisa dinilai lebih efektif dan efisien.
"Segara tentukan biaya yang dibutuhkan," ujarnya.
Rosjonsyah menegaskan, dirinya tidak ingin rapat terus-menerus tanpa ada hasil. Apalagi rapat itu mengumpulkan seluruh Forkopimda.
"Artinya, kita semua sepakat untuk segera pengerukan itu dilakukan," jelasnya.
Rosjonsyah mengatakan, Pelabuhan Pulau Baai adalah urat nadi perekonomian Bengkulu. Jika dibiarkan mengalami kerusakan, maka akan berdampak sangat besar bagi masyarakat.
"Terlebih lagi, jika terjadi bencana alam, kita akan kehilangan pelabuhan. Ini tidak boleh terjadi," tandas Rosjonsyah. (151)