BENGKULU, BE - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu, mendorong perluasan transaksi digital di Provinsi Bengkulu. Pasalnya hingga saat ini masih banyak desa di provinsi ini belum memanfaatkan transaksi digital. Semua transaksi keuangan bakal bergeser menuju transaksi digital. Oleh sebab itu, OJK berharap masyarakat yang tinggal di desa di Bengkulu bisa menggunakan transaksi digital.
"Kita harapkan semua masyarakat desa menggunakan transaksi digital atau transaksi non tunai," kata Perwakilan OJK Provinsi Bengkulu, Herman Achyar, Minggu 7 Januari 2024, kepada BE.
BACA JUGA:OJK Turunkan Bunga Pinjol
BACA JUGA:Pegadaian Hadirkan Program Kado Tahun Baru, Ini Dia Bentuknya
Meski begitu, Herman mengaku, perluasan transaksi digital di desa harus diimbangi dengan adanya keterampilan literasi yang memadai. Namun, literasi keuangan masih menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan survei literasi keuangan nasional yang dilakukan oleh OJK setiap tiga tahun, pada tahun 2022 indeks literasi keuangan di Bengkulu sebesar 30,39 persen atau masih di bawah indeks literasi keuangan nasional yaitu 49,68 persen.
"Kami berkomitmen akan terus mendorong dan meningkatkan literasi keuangan di Bengkulu salah satunya melalui desa," tutupnya.
Disisi lain, Kepala Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Darjana mengatakan, dalam mendorong digitalisasi di desa, salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah memperkenalkan transaksi yaitu QRIS (QR Code Indonesia Indonesian Standard). QRIS kini sudah menjadi opsi pembayaran non tunai berbasis digital yang paling diminati yang ditunjukkan dengan perkembangan jumlah merchant QRIS di Bengkulu hingga saat ini tercatat total lebih dari 100 ribu merchant.
"Kami terus mendorong dan memperkenalkan transaksi digital dengan QRIS untuk transaksi pembayaran," ujarnya.
Ia mengaku, BI terus mendorong perluasan penggunaan QRIS di Bengkulu, dalam rangka mendukung tata kelola keuangan inklusif dan meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, perluasan penggunaan tersebut juga dilakukan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik sebagai upaya untuk mendukung percepatan akses keuangan dan peningkatan kualitas pelayanan wisatawan serta menciptakan pemungutan yang transparan dan akuntabel.
"Ini adalah hal yang baik dan kami akan terus mendorong program ini di daerah termasuk di sejumlah desa di Bengkulu," tutupnya.(999)