Disisi lain, Rohidin mengatakan, juga akan dilakukan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Bengkulu. Anggaran pembangunan jalan itu akan menggunakan dana Instruksi Presiden (Inpres). Jalan yang dibangun itu ada di 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.
"Sekarang masih dalam proses finalisasi dana Inpres 2024. Ditargetkan, bulan Mei nanti sudah mulai pekerjaannya," ungkap Rohidin.
Tidak hanya membangun proyek besar, Pemprov Bengkulu juga mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Anggaran belasan miliar itu berasal dari kompensasi kawasan hutan.
"Kita terus dorong agar kompensasi hutan ini bisa didapatkan setiap tahunnya," ujarnya.
Rohidin menjelaskan, pembangunan proyek besar itu juga membutuhkan dukungan semua pihak. Termasuk dari DPRD Provinsi Bengkulu agar ikut membantu berkomunikasi dengan pemerintah pusat, melalui saluran partai politik (parpol).
"Sehingga peningkatan ekonomi masyarakat itu, bisa benar-benar dirasakan," tutur Rohidin.
Menurut Rohidin, LJKP itu memang harus disampaikan setiap akhir tahun. Maksimal 3 bulan setelah penutupan APBD Provinsi Bengkulu.
"Apa yang menjadi masukan dari DPRD, tentu kita terima, sebagai upaya membangun Bengkulu," tegasnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, Irwan Eriadi mengatakan, ada beberapa catatan yang perlu diambil oleh Gubernur Bengkulu ke depannya. Selah satunya soal bangunan View Tower setinggi 45 meter di lapangan merdeka Bengkulu.
Kondisi bangunan tersebut saat ini sudah membahayakan bagi warga yang berada di sekitar Lapangan Merdeka.
Pemprov diminta untuk mengambil tindakan cepat. Agar tidak timbul korban jiwa, ketika material bangunan View Tower yang sudah rapuh itu terjatuh.
"Semua masyarakat sudah takut berada di bawah View Tower, sudah banyak keropos bangunannya. Tidak layak lagi untuk menjadi pariwisata. Mungkin perlu dikaji lagi untuk penghapusan aset," jelas Edi.
Edi juga menyinggung soal Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Provinsi Bengkulu yang terus melemah.
Dampaknya, program infrastruktur jalan yang dibiayai oleh APBD tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Padahal, infrastruktur jalan sangat mendukung perekonomian masyarakat.
"Transportasi menjadi mahal, karena jalan jelek, keuangan daerah lemah," tuturnya.
Tidak hanya itu, bukti KKD yang lemah itu, juga dipotongnya tunjangan anggota DPRD Provinsi sampai Rp 6 juta per bulannya.