Viral,, Non Muslim Jadi Petugas Haji, Kemenag Ungkap Begini

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Selasa , 21 May 2024 - 14:39

viral petugas haji non muslim, terlihat petugas haji saat menyusun koper-koper jemaah -istimewa/bengkuluekspress-

Terdiri dari berbagai unsur baik Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Polresta, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Kominfo. Dan keterlibatan pegawai non-muslim kerap dilakukan tiap musim haji.

"Tidak ada keharusan semua petugas harus beragama islam, ini merupakan hal yang wajar tidak ada sesuatu aturan yang dilanggarm" tegasnya.

Disisi lain, Juru Bicara Kementerian Agama, Anna Hasbie menuturkan keterlibatan dua pegawai non islam dalam pemberangkatan jemaah haji memunculkan diinformasi dan misiinformasi, serta cenderung fitnah.

Anna Hasbie memastikan keterlibatan dua pegawai tersebut bukanlah petugas haji, melainkan panitia pemberangkatan jemaah haji.

"Kita sudah memastikan bahwa dua pegawai non Islam itu dilibatkan hanya sebagai bagian dari panitia pemberangkatan jemaah haji," terang Anna Hasbie

Menurut Anna, sebagai bagian dari panitia pemberangkatan, tugas mereka sebatas mengantar jemaah dari Parepare sampai ke Embarkasi Makassar (UPG) di Asrama Haji Sudiang, Makassar.

Dijelaskan Anna, kepanitiaan yang melibatkan pegawai lintas agama juga terjadi dalam banyak kegiatan Kementerian Agama.

Misalnya, Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) di sejumlah daerah juga melibatkan umat Islam. Demikian juga dengan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), dalam kepanitiannya juga melibatkan pegawai non Islam.

" Jadi ini wilayahnya kepanitiaan untuk bersama, bergotong royong, menyukseskan acara. Adapun pada hal-hal yang sifatnya peribadahan, itu tentu menjadi wilayah masing-masing pemeluk agama, tidak ada campur aduk," tegas Anna.

Dalam Undang-undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Dalam proses kepanitian penyelenggaraannya, tentu melibatkan beragam unsur, tidak hanya Pegawai Kementerian Agama, tapi juga pegawai Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait lainnya.

viral,, non muslim jadi petugas haji, kemenag ungkap begini                             harianbengkuluekspress.id-  adanya  pegawai non muslim menjadi petugas haji tahun 1445h/2024 m viral di media sosial.
diketahui dua petugas non muslim  itu adalah dominggus penyuluh agama kristen dan  yohannes salu tandi alla'  merupakan guru agama khatolik.
keduanya merupakan pegawai aparatur sipil negara kantor wilayah kementerian agama parepare. yang dilibatkan  dalam panitia pemberangkatan dan pemulangan  jemaah haji asal kota parepare  kloter  upg 3.
 para netizen mengkritik sekaligus mempertanyakan keterlibatan  pegawai non muslim dalam kepanitiaan haji kepada kementerian agama .
sejumlah netizen pun menarasikan secara detail tugas sebagai petugas haji. 
bahkan, ada yang mengkritik kementerian agama dengan mempertanyakan apakah tidak ada lagi pegawai muslim hingga menugaskan pegawai non muslim menjadi petugas haji. 
netizen  menilai toleransi yang dilakukan kemenag sudah  kekbabalasan dan merusak ajaran agama. 
baca juga:bau badan hilang, dengan menggunakan daun mangkokan, ini caranya 
baca juga:jemaah haji diberangkatkan, dewan bu do'akan sehat dan mabrur
terkait hal itu kepala kanwil kemenag parepare, fitriadi membenarkan jika ada pegawai non muslim yang menjadi petugas haji 1445h/2024m. 
"m kalau masalah pelibatan mereka non-muslim, mereka pegawai kemenag, bukan masyarakat biasa. mereka asn kemenag," ujar fitriadi. 
dia menegaskan keterlibatan dua non muslim bukanlah terkait ritual ibadah haji. banyak netizen yang menyangka bahwa panitia tersebut  akan bertugas sampai ke arab saudi sehingga muncul penolakan. 
" mereka bukan menjadi petugas penyelenggara ibadah haji (ppih) yang berangkat ke arab saudi," tegasnya. 
dijelaskannya, panitia pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji diwilayahnya  terdiri dari pegawai kementerian agama.
terdiri dari berbagai unsur  baik pemerintah daerah, dinas kesehatan, polresta, satpol pp, dinas perhubungan dan kominfo. dan keterlibatan pegawai non-muslim kerap dilakukan tiap musim haji. 
"tidak ada keharusan  semua petugas harus beragama islam, ini merupakan hal yang wajar tidak ada sesuatu aturan yang dilanggarm" tegasnya. 
disisi lain, juru bicara kementerian agama,  anna hasbie  menuturkan keterlibatan dua pegawai non islam dalam pemberangkatan jemaah haji  memunculkan diinformasi dan misiinformasi, serta cenderung fitnah. 
baca juga:10 tahun usia bpjs kesehatan, 97 persen masyarat indonesia jadi peserta 
baca juga:pt astra honda motor buka lowongan kerja terbaru, ini syaratnya
anna hasbie memastikan keterlibatan dua pegawai tersebut bukanlah petugas haji, melainkan panitia pemberangkatan jemaah haji. 
"kita sudah memastikan bahwa dua pegawai non islam itu dilibatkan hanya sebagai bagian dari panitia pemberangkatan jemaah haji," terang anna hasbie
 menurut anna, sebagai bagian dari panitia pemberangkatan, tugas mereka sebatas mengantar jemaah dari parepare sampai ke embarkasi makassar (upg) di asrama haji sudiang, makassar. 
dijelaskan anna, kepanitiaan yang melibatkan pegawai lintas agama juga terjadi dalam banyak kegiatan kementerian agama.
misalnya, pesta paduan suara gerejawi (pesparawi) di sejumlah daerah juga melibatkan umat islam. demikian juga dengan musabaqah tilawatil qur’an (mtq), dalam kepanitiannya juga melibatkan pegawai non islam.
baca juga:elon musk luncurkan starlink di indonesia, ahy pastikan kesiapan hak atas tanahnya
baca juga:kur bca rp 100 juta, tenor hingga 5 tahun, berikut tabel angsurannya
" jadi ini wilayahnya kepanitiaan untuk bersama, bergotong royong, menyukseskan acara. adapun pada hal-hal yang sifatnya peribadahan, itu tentu menjadi wilayah masing-masing pemeluk agama, tidak ada campur aduk," tegas anna.
dalam undang-undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah  mengatur bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. 
dalam proses kepanitian penyelenggaraannya, tentu melibatkan beragam unsur, tidak hanya pegawai kementerian agama, tapi juga pegawai kementerian/lembaga negara, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. 
"pelibatan dua pegawai non islam dalam kepanitian itu bukan tentang mayoritas dan minoritas atau tentang siapa mengalah dan siapa menang. ini justru bagian dari upaya menumbuhkan sikap saling gotong royong dengan tetap menghargai keyakinan dan kepercayaan masing-masing," tandasnya. (**)