Pilkada Serentak 2024, Ini Syarat yang Wajib Dipenuhi Pasangan Cakada

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Sabtu , 29 Jun 2024 - 10:47

Pilkada Serentak 2024, Ini Syarat yang Wajib Dipenuhi Pasangan Cakada-istimewa/Bengkuluekspress.-

6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana

7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian

9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi

10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi

13. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota

14. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama

15. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon

16. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota

17. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan

pilkada serentak 2024, ini syarat yang wajib dipenuhi pasangan cakada                            harianbengkuluekspress.id-pilkada serentak 2024 tinggal menunggu waktu. pencoblosan pilkada serentak digelar pada 27 november mendatang.
sedangkan waktu pendaftaran digelar akhir agustus 2024 yakni 27 agustus 2024.
untuk mendaftar ke kpu, pasangan calon kepala daerah (cakada) baik itu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, juga calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota atau wakil walikota harus memenuhi persyaratan.
agar syarat dinyakan lengkap, para pasangan cakada harus mendapatkan dukungan perahu partai politik minimal 20 kursi di dprd kabupaten/kota untuk pasangan calon bupati/wakil bupati atau pasangan calon walikota/wakil walikota.
baca juga:perebutan kursi pimpinan dprd periode 2024-2029 mulai memanas, ini calon yang berpeluang mendudukinya
baca juga:inke maris & associates raih penghargaan maw talk awards 2024 perusahaan pr paling berpengaruh di indonesia
selain syarat dukungan kursi di dprd, pasangan calon juga harus memenuhi syarat lainnya.
persyaratan tersebut diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.
adapun syarat-syarat untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, serta bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut:
1. bertakwa kepada tuhan yang maha esa
2. setia kepada pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, dan negara kesatuan republik indonesia;
3. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
4. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota
5. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
6. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
baca juga:update harga emas, sabtu 29 juni 2024, produksi antam dan ubs di pegadaian
baca juga:pilbup benteng 2024, evi susanti kantongi rekomendasi partai nasdem
8. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian
9. menyerahkan daftar kekayaan pribadi
10. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
11. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
12. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi
13. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota
14. belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama
15. berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
16. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota
17. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan
baca juga:kejagung gelar rekrutmen cpns 2024, siapkan formasi untuk lulusan sma sederajat, berikut daftarnya
baca juga:kecanduan game online, ini dampak negatifnya
18. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota tentara nasional indonesia, kepolisian negara republik indonesia, dan pegawai negeri sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan
19. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
demikianlah informasi terkait syarat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota.
persyaratan tersebut sesuai undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. semoga bermanfaat. (end)