Kemendikbudristek Lakukan Uji Publik RPP Pendidikan Tinggi dan RPM Dosen, Ini Tujuannya

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Jumat , 05 Jul 2024 - 10:34

Kemendikbudristek menggelar uji publik RPP tentang Pendidikan Tinggi dan RPM yenyang profesi dosen -istimewa/bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, mengadakan uji publik.

Terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Dan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, di Jakarta, Kamis 4 Juli 2024.

Uji publik merupakan penilaian terbuka terhadap implementasi keterbukaan yang dijalankan oleh publik.

Berdasarkan pres rilis dari Kemendikbudristek, uji publik tersebut sebagai langkah Kemendikbudristek menghimpun masukan dan aspirasi yang bersifat konstruktif

Dari para pemangku kepentingan dalam upaya penyempurnaan rancangan peraturan perundangan.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Abdul Haris, dalam paparannya menyampaikan bahwa pembentukan RPP dan RPM tersebut dilatarbelakangi oleh tiga hal.

Pertama Penyelarasan 6 (enam) peraturan pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU GD), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).

Kedua, penyelarasan 10 (sepuluh) peraturan menteri yang merupakan peraturan pelaksanaan UU GD, UU Dikti, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 mengenai Dosen (PP Dosen).

Selanjutnya, yang ketiga mengenai kebutuhan pemutakhiran pengaturan mengenai perguruan tinggi dan dosen, misalnya terkait: pendanaan pendidikan tinggi.

Governance dan otonomi perguruan tinggi, karier dosen, beban administrasi yang ditanggung oleh dosen, dan penghasilan dosen

kemendikbudristek lakukan uji publik rpp pendidikan tinggi  dan rpm dosen, ini tujuannya                             harianbengkuluekspress.id- kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (kemendikbudristek) melalui biro hukum, sekretariat jenderal, mengadakan uji publik.
terkait rancangan peraturan pemerintah (rpp) tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. 
dan rancangan peraturan menteri (rpm) tentang profesi, karier, dan penghasilan dosen, di jakarta, kamis 4 juli 2024. 
uji publik merupakan penilaian terbuka terhadap implementasi keterbukaan yang dijalankan oleh publik. 
berdasarkan pres rilis dari kemendikbudristek, uji publik tersebut  sebagai langkah kemendikbudristek menghimpun masukan dan aspirasi yang bersifat konstruktif
dari para pemangku kepentingan dalam upaya penyempurnaan rancangan peraturan perundangan.
baca juga:2 lembaga survey cabup rejang lebong, ini hasilnya, siapa lebih unggul ?
baca juga: mochammad afifuddin, plt ketua kpu ri, begini sosoknya
direktur jenderal pendidikan tinggi, riset, dan teknologi, abdul haris, dalam paparannya menyampaikan bahwa pembentukan rpp dan rpm tersebut dilatarbelakangi oleh tiga hal. 
pertama penyelarasan 6 (enam) peraturan pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (uu sisdiknas)
undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (uu gd), dan undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (uu dikti).
kedua, penyelarasan 10 (sepuluh) peraturan menteri yang merupakan peraturan pelaksanaan uu gd, uu dikti, dan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009 mengenai dosen (pp dosen). 
selanjutnya, yang ketiga mengenai kebutuhan pemutakhiran pengaturan mengenai perguruan tinggi dan dosen, misalnya terkait: pendanaan pendidikan tinggi.
governance dan otonomi perguruan tinggi, karier dosen, beban administrasi yang ditanggung oleh dosen, dan penghasilan dosen
baca juga:asean u19 boys championship dimulai 17 juli, ini jadwal pertandingan timnas indonesia
baca juga:pilkada 2024, bawaslu butuh peran aktif masyarakat, lakukan pengawasan partisipatif 
"penyelarasan peraturan ini dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika perubahan yang ada di perguruan tinggi saat ini,"  ungkap haris.
disisi lain, direktur jenderal pendidikan vokasi, kiki yuliati, menyampaikan bahwa rpp dan rpm yang disusun ini harus dapat menjadi pedoman bagi semua perguruan tinggi
baik itu yang berada di bawah kemendikbudristek, kementerian agama, dan perguruan tinggi kementerian/lembaga (ptkl). 
ia berharap dengan adanya uji publik ini, kemendikbudristek dapat memperoleh masukan yang lebih konkret dari para pakar pendidikan. 
sehingga rpp dan rpm yang saat ini disusun bisa menghasilkan peraturan yang relevan bagi seluruh pemangku kepentingan. 
"kami menyadari keberagaman perguruan tinggi kita, yang semuanya harus masuk di rpp ini. jadi, jika bapak dan ibu ada pemikiran ke arah yang lebih konkret itu akan sangat baik sebagai masukan untuk kami," tandasnya. (**)