40% Dana Pilkada Cair November, Ini Pernyataan Ketua KPU Bengkulu Selatan

RENALD/BE Bupati BS, Gusnan Mulyadi SE MM bersama Ketua KPU BS, M Arif Lutfhi MPd dan Sahran SE menandatangani NPHD Pilkada 2024, Jumat (10/11).--

KOTA MANNA, BE - KPU Bengkulu Selatan (BS) menetapkan BRI sebagai pemenang beuty kontes bank untuk mitra penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Nantinya dana hibah penyelenggaraan pilkada disalurkan melalui BRI. Senesar 40% dana pilkada bakal dicairkan pada November ini.

Ketua KPU BS M Arif Lutfhi MPd menerangkan kepada BE, Sabtu (11/11), dari 7 bank yang ada di BS pada 26 dan 27 Oktober yang mengikuti beuty kontes, BRI terpilih karena dinilai telah teruji pada gelaran pesta demokrasi dalam pengelolaan dana. Sehingga, BRI dinilai dapat dijadikan mitra KPU untuk Pilkada 2024.

"Pertama BRI sudah berpengalaman dan bisa memberikan pelayanan kepada kami (KPU BS, red) untuk pelaksanakan tahapan dan kegiatan yang ada di BS, pada saat Pilkada dan Pemilu yang lalu," ujar Arif.

Lebih lanjut Arif menyampaikan, Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) sudah ditanda tangani bersama oleh Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) BS, yaitu Bupati BS, Gusnan Mulyadi SE MM dengan KPU BS yang disaksikan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) BS dan Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah (KOPD) di Kantor Bupati BS. Tidak hanya KPU BS, Bawaslu juga menanda tangani NPHD hibah dana Pilkada BS. 

"NPHD sudah ditandatangani dan dalam november ini akan turun 40% dana Pilkada BS," sampainya.

Arif juga menjelaskan, KPU BS menerima dana hibah Pilkada dari APBD BS sebesar RP 25 Miliar yang nantinya akan digunakan untuk semua tahapan seperti gaji untuk ADHOC yang diperkirakan sebesar Rp 13 Miliar, lalu sisahnya akan digunakan untuk persiapan pendaftaran 6 pasang calon bupati dan wakil bupati, serta selebihnya akan digunakan untuk menjalankan semua tahapan, seperti pengadaan surat suara, ATK, sosialisasi, pencalonan kepala daerah di pilkada mendatang.

"Untuk sisa anggarannya diterima tahun depan. Semua dana tersebut digunakan untuk pilkada, karena kalau pemilu semuanya dari APBN dari Pemerintah Pusat," pungkasnya. (117)

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan