Polemik Paskibraka Lepas Jilbab, Muncul Desakan Pencopotan Kepala BPIP

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Kamis , 15 Aug 2024 - 14:29

Presiden Joko Widodo saat mengucapkan selamat kepada Petugas Paskibraka yang dikukuhkan-istimewa/bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Muncul desakan pencopotan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi dari jabatannya.

Dengan tudingan memaksa Paskibraka muslimah melepas jilbab saat bertugas dalam acara pengukuhan dan pengibaran di upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI.

Pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah di tahun 2024 bertolak belakang dengan aturan sebelumnya memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Desakan pencopotan kepala BPIP dilontarkan wakil ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menuturkan kejadian lepas jilbab petugas Paskibraka menjadi preseden yang merusak persatuan dan berisiko memicu radikalisme.

"Saya usul Kepala BPIP segera diganti, merusak persatuan bangsa dan membangkitkan radikalisme baru penuh dendam," tulis dalam akun resmi X-nya @cakimiNOW.

Desakan pencopotan juga dilontarkan ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Tantan Taufiq Lubis.

Pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot kepala BPIP menyusul larangan penggunaan jilbab bagi muslimah.

Dia juga menilai larangan itu keliru, dan tidak mencerminkan semangat pancasila serta berpotensi memancing kegaduhan.

"Dengan segala hormat, kami DPP KNPI mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Kepala BPIP Yudian Wahyudi sebagai langkah strategis mencegah bangkitnya gerakan melawan Pancasila dan sikap Islamophobia di Tanah Air Indonesia," kata Tantan.

Menurut Tantan, kebijakan berpakaian tersebut tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang membebaskan untuk menggunakan jilbab.

polemik  paskibraka lepas jilbab, muncul desakan pencopotan kepala bpip                             harianbengkuluekspress.id- muncul desakan pencopotan kepala badan  pembinaan ideologi pancasila (bpip), yudian wahyudi dari jabatannya.
dengan tudingan  memaksa paskibraka muslimah melepas jilbab saat bertugas dalam acara pengukuhan dan pengibaran di  upacara hari ulang tahun (hut) ke-79 ri.
pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas paskibraka muslimah di tahun 2024 bertolak belakang dengan aturan sebelumnya memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. 
desakan pencopotan kepala bpip dilontarkan wakil ketua dpr ri, muhaimin iskandar. 
pria yang akrab disapa cak imin itu menuturkan  kejadian lepas jilbab petugas paskibraka menjadi preseden yang merusak persatuan dan berisiko memicu radikalisme. 
"saya usul kepala bpip segera diganti, merusak persatuan bangsa dan membangkitkan radikalisme baru penuh dendam," tulis dalam akun resmi x-nya @cakiminow.
baca juga: paskibraka diminta teken surat pernyataan hingga lepas jilbab, ini jawaban kepala bpip 
baca juga:bangga..mahasiswa indonesia raih 6 medali olimpiade matematika internasional 
desakan pencopotan juga dilontarkan ketua umum dewan pengurus pusat komite nasional pemuda indonesia (dpp knpi), tantan taufiq lubis. 
pihaknya mendesak presiden joko widodo  untuk mencopot kepala bpip menyusul larangan penggunaan jilbab  bagi muslimah. 
dia juga menilai larangan itu keliru, dan tidak mencerminkan semangat pancasila serta berpotensi memancing kegaduhan. 
"dengan segala hormat, kami dpp knpi mendesak presiden jokowi untuk mencopot kepala bpip yudian wahyudi sebagai langkah strategis mencegah bangkitnya gerakan melawan pancasila dan sikap islamophobia di tanah air indonesia,"  kata tantan. 
menurut tantan, kebijakan berpakaian tersebut tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang membebaskan untuk menggunakan jilbab. 
baca juga:paskibraka dipaksa lepas jilbab, mui : melecehkan ajaran islam 
baca juga:76 anggota paskibraka yang bertugas di ikn dikukuhkan presiden jokowi, berikut daftar nama-namanya
namun, badan pembinaan ideologi pancasila memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam surat edaran deputi diklat nomor 1 tahun 2024. 
dalam surat edaran itu tidak terdapat pilihan berpakaian jilbab bagi perempuan anggota paskibraka
"bagaimanapun sila ketuhanan yang maha esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama, " jelasnya. 
diketahui, badan pembinaan ideologi pancasila (bpip) mengkaim  tidak memaksa pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) putri untuk melepas jilbab, saat bertugas dalam pengukuhan dan pengibaran bendera pada 17 agustus 2024.
"sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada bpip melakukan pemaksaan lepas jilbab, bpip memahami aspirasi masyarakat. bpip menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," tegas kepala bpip yudian wahyudi. (**)