Pembinaan Kepegawaian, Ini Kewenangan Pjs Bupati yang Diberikan Kemendagri

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Rabu , 09 Oct 2024 - 08:48

Pjs Bupati Mukomuko, M. Rizon, S.Hut, M.Si-Endi/Bengkuluekspress-

"Tujuan dari mutasi tersebut tentu untuk perbaikan kinerja, seperti pengisian jabatan yang kosong dan evaluasi kinerja pejabat. Kalau nanti dilakukan, itu lebih pada pengisian jabatan kosong, atau terhadap pejabat yang melanggar ketentuan," jelasnya.

Ia juga berharap agar ASN di Kabupaten Mukomuko mampu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

"Mudah-mudahan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Kami selalu mengingatkan agar mereka menjunjung tinggi disiplin dan profesionalisme, sehingga dapat terhindar dari sanksi dan tetap berkontribusi positif dalam pembangunan daerah," tegas Rizon.

Langkah Mendagri ini dianggap sebagai salah satu upaya untuk memperkuat sistem birokrasi di daerah, terutama dalam hal pembinaan dan pengelolaan ASN.

Dengan kewenangan penuh yang diberikan kepada Pjs Bupati, diharapkan proses pemerintahan di Kabupaten Mukomuko dapat berjalan lebih lancar, serta pelayanan publik dapat lebih optimal tanpa kendala administratif yang berlarut-larut.

Melalui kebijakan ini, ASN di Mukomuko diimbau untuk meningkatkan kualitas kerja dan tetap berpegang teguh pada prinsip pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pemerintah berharap, dengan disiplin yang lebih ketat dan mekanisme mutasi yang lebih mudah, Mukomuko dapat menjadi contoh daerah dengan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di masa mendatang. (end)

pembinaan kepegawaian, ini kewenangan pjs bupati yang diberikan kemendagri                            harianbengkuluekspress.id – menteri dalam negeri (mendagri) republik indonesia, muhammad tito karnavian, memberikan wewenang penuh kepada penjabat sementara (pjs) bupati mukomuko untuk mengambil langkah tegas terhadap aparatur sipil negara (asn) yang melanggar aturan. 
kewenangan ini mencakup pemberhentian, pemberhentian sementara, hingga penjatuhan sanksi atau tindakan hukum lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
langkah ini diambil guna memastikan disiplin asn dan optimalisasi kinerja di lingkungan pemerintah daerah mukomuko.
keputusan ini resmi dituangkan dalam surat mendagri nomor 821/5492/sj, yang menegaskan bahwa pjs bupati memiliki otoritas untuk melakukan tindakan administratif dan hukum tanpa harus menunggu persetujuan tertulis terlebih dahulu.
baca juga:pjs bupati mukomuko waspadai cuaca buruk, imbau masyarakat lakukan ini 
baca juga:hari pertama bertugas, ini yang dilakukan pjs bupati mukomuko
selain itu, pjs bupati juga diberi kewenangan untuk melakukan mutasi asn antar daerah atau antar instansi pemerintahan, dengan tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
dalam keterangannya pada selasa, 8 oktober 2024, pjs bupati mukomuko, m. rizon, s.hut, m.si, menyatakan bahwa kebijakan ini akan membuat pengelolaan kepegawaian di daerah menjadi lebih efisien. 
“diterbitkannya surat edaran ini bertujuan agar pembinaan kepegawaian di daerah bisa lebih efektif. sebelumnya, kewenangan pj, plt, dan pjs kepala daerah terbatas hanya pada tindakan administratif yang memerlukan persetujuan tertulis. namun kini, kami bisa bertindak langsung, baik dalam pemberhentian maupun mutasi asn yang diperlukan,” ujar rizon.
rizon menekankan bahwa meski kewenangan sudah diberikan penuh, pihaknya akan tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. 
"kami tetap bekerja sesuai aturan yang ada. semua keputusan yang diambil akan melalui pertimbangan yang matang, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. saya berharap seluruh asn tetap bersemangat dan terus bekerja maksimal demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," lanjutnya.
baca juga:muncul 2 nama calon pjs bupati mukomuko, sekdaprov: keputusan ada di mendagri
baca juga:pemkab mukomuko siapkan perbup untuk pembentukan dua uptd rumah sakit, ini tujuannya
terkait apakah dirinya akan memanfaatkan izin ini untuk mutasi, rizon mengatakan bahwa sejauh ini belum ada rencana, namun jika nanti dibutuhkan, mutasi dapat saja dilaksanakan. 
"tujuan dari mutasi tersebut tentu untuk perbaikan kinerja, seperti pengisian jabatan yang kosong dan evaluasi kinerja pejabat. kalau nanti dilakukan, itu lebih pada pengisian jabatan kosong, atau terhadap pejabat yang melanggar ketentuan," jelasnya.
ia juga berharap agar asn di kabupaten mukomuko mampu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. 
"mudah-mudahan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh asn. kami selalu mengingatkan agar mereka menjunjung tinggi disiplin dan profesionalisme, sehingga dapat terhindar dari sanksi dan tetap berkontribusi positif dalam pembangunan daerah," tegas rizon.
langkah mendagri ini dianggap sebagai salah satu upaya untuk memperkuat sistem birokrasi di daerah, terutama dalam hal pembinaan dan pengelolaan asn.
dengan kewenangan penuh yang diberikan kepada pjs bupati, diharapkan proses pemerintahan di kabupaten mukomuko dapat berjalan lebih lancar, serta pelayanan publik dapat lebih optimal tanpa kendala administratif yang berlarut-larut.
baca juga:jelang pemilu 2024, kpu mukomuko siapkan badan ad hoc untuk hadapi pelanggaran kode etik
baca juga:rekrutmen pppk di mukomuko, kuota 850 formasi, sudah daftar 677 pelamar
melalui kebijakan ini, asn di mukomuko diimbau untuk meningkatkan kualitas kerja dan tetap berpegang teguh pada prinsip pelayanan yang baik kepada masyarakat.
pemerintah berharap, dengan disiplin yang lebih ketat dan mekanisme mutasi yang lebih mudah, mukomuko dapat menjadi contoh daerah dengan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di masa mendatang. (end)