Hadiri Paripurna Atas Nama Plt Bupati Lebong, Asisten II Mengaku Diminta Anggota Dewan

Reporter: Erik |

Editor: Dendi Supriadi |

Rabu , 23 Oct 2024 - 21:52

Asisten II Setda Kabupaten Lebong, Zulhendri memberikan penjelasan terkait dirinya menggantikan Plt Bupati Lebong menghadiri rapat paripurna meskipun tidak memiliki surat perintah tugas.- ERICK/BE -

Ia mengaku, bukan kapasitas dewan menunjuk seseorang, akan tetapi siapapun yang menyampaikan dari pihak eksekutif, maka akan diterima oleh dewan selagi yang menyampaikannya memenuhi syarat.

“Pastinya ini harus jalan karena tanggal 30 November 2024 sudah harus disahkan,” tegasnya.

Pihaknya yakin dan percaya bahwa dari pihak eksekutif tidak ada maksud apa-apa dan diharapkan polemik yang saat ini terjadi bisa secepatnya terselesaikan. Sehingga APBD Lebong tahun 2025 bisa selesai tepat waktu sesuai yang telah dijadwalkan.

“Kami yakin masalah seperti ini bisa diselesaikan dengan baik,” tutupnya.

Untuk diketahui, adapun surat Plt Bupati Lebong yang ditujukan kepada Ketua DPRD Lebong yang keberatan Asisten II mengatasnama Plt Bupati tanpa surat tugas tersebut berbunyi sebagai berikut:

Sehubungan dengan tahapan penyusunan Rancanagan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebog tahun anggaran 2025 yang jadwal pembahasan telah disepakati oleh badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabuaten Lebong, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa semenjak saya menjabat sebagai Plt Bupati Lebong, Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) tidak pernah melaporkan kepada saya maupun kepada Pj Sekda Lebong, Donni Swabuana ST MSi baik secara lisan maupun tulisan terkait kondisi, proses maupun tahapan yag sedang dan akan dilakukan terkait RAPBD kabuaten Lebong TA 2025.

Hal tersebutlah yang menjadi alasan kami untuk belum dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebong terkait pembahasan APBD Kabupaten Lebong TA 2025.

Kemudian, bahwa apabila saya berhalangan hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebong, pejabat struktural di lingkungan Pemkab Lebong yang mewakili kehadiran saya, wajib membawa surat perintah tugas atau mandat dari saya selaku Plt Bupati Lebong.

Apabila ada oknum pejabat struktural di lingkungan Pemkab Lebong mengatasnamakan Plt Bupati Lebong, untuk mengikuti rapat paripurna atau rapat-rapat lainnya yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Lebong tetapi tidak dapat menunjukan surat perintah tugas atau surat mandat dari saya, harap untuk tidak diindahkan dan ditanggapi.

Terakhir, Plt Bupati Lebong tidak bertanggungjawab terhadap risiko hukum baik materil maupun non materil yang timbul, apabila masih saja ada pejabat struktural di lingkungan Pemkab Lebong yang mengatasnamakan Plt Bupati Lebong, dalam menghadiri agenda Pemda yang di dalamnya terdapat pengambilan keputusan kebijakan daerah.(614)

hadiri paripurna atas nama plt bupati lebong, asisten ii mengaku diminta anggota dewan                            harianbengkuluekspress.id – asisten ii sekretariat daerah (setda) lebong, zulhendri ssos yag mengatasnamakan plt bupati lebong, drs fahrurrozi mpd membacakan nota pengantar apbd lebong 2025 dalam rapat paripurna dprd lebong beberapa hari lalu, mengakui memang tidak mendapatkan surat perintah. namun, ia mengaku diminta oleh anggota dprd lebong untuk menggantikan plt bupati yang tidak hadir pada paripurna tersebut.
“pada rapat paripurna hari rabu dan kamis, 16-17 oktober 2024 saya hadir selaku asisten ii diundang,” kata zulhendri, rabu, 23 oktober 2024.
lanjut zulhendri, rapat paripurna yang dilaksanakan tersebut sudah masuk dan telah diagendakan oleh badan musyawarah (banmus) dprd lebong. pada saat itu para pimpinan menyepakati untuk menggantikan plt bupati lebong, untuk menyampaikan nota pengantar apbd lebong 2025.
“karena bukan mengambil kebijakan, saya menyampaikan sambutan tersebut, saya juga wakil ketua iii tapd,” jelasnya.
baca juga:wahyu yuwana hidayat jabat kepala perwakilan bank indonesia bengkulu gantikan darjana 
baca juga:bank bengkulu raih penghargaan the finance award 2024, predikat sangat bagus kategori aset rp 5-10 t
masih dijelaskan zulhendri, pada saat itu anggota dprd tidak mempersoalkan siapa yang hadir, sementara dirinya yang diminta pada saat itu maka dirinya maju ke depan mewakili plt bupati lebong, karena tahapan sendiri sudah terjadwal dan apa yang dilakukannya bukan terkait mengambil kebijakan.
“yang hadir pada saat itu, saya bersama pak hambali dan saya yang diminta,” ucapnya.
terkait kejadian ini, zulhendri menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat untuk mendahului plt bupati lebong dan bukan dirinya yang menawarkan diri. selain itu, dirinya tidak gila dengan jabatan.
“memang untuk surat tugas saya memang tidak menerima,” tutupnya 
sementara itu, wakil ketua (waka) i dprd lebong, ahmad lutfi sh mengatakan bahwa pada saat memang zulhendri membacakan nota pengantar apbd lebong tahun 2025 dan tahapan tersebut memang sudah harus dilaksanakan.
“karena semua sudah terjadwal dan memang harus dilaksanakan,” ucapnya.
ditambahkan ahmad, jika asisten ii mengatakan bahwa yang meminta dirinya maju adalah anggota dewan, itu salah. karena terkait siapa yang memabacanya, pihaknya tidak mempersoalkannya, karena undangan yang diberikan bukan person, yang diundang plt bupati, pj sekda serta unsur terkait lainnya.
“siapapun yang menyampaikannya dan masuk ranah tapd, maka silahkan saja,” tuturnya.
ia mengaku, bukan kapasitas dewan menunjuk seseorang, akan tetapi siapapun yang menyampaikan dari pihak eksekutif, maka akan diterima oleh dewan selagi yang menyampaikannya memenuhi syarat.
baca juga:plt bupati lebong surati bank bengkulu, terkait persoalan ini
baca juga:hadiri paripurna atas nama plt bupati tanpa surat tugas, fachrurrozi surati ketua dprd lebong
 
“pastinya ini harus jalan karena tanggal 30 november 2024 sudah harus disahkan,” tegasnya. 
pihaknya yakin dan percaya bahwa dari pihak eksekutif tidak ada maksud apa-apa dan diharapkan polemik yang saat ini terjadi bisa secepatnya terselesaikan. sehingga apbd lebong tahun 2025 bisa selesai tepat waktu sesuai yang telah dijadwalkan.
“kami yakin masalah seperti ini bisa diselesaikan dengan baik,” tutupnya.
untuk diketahui, adapun surat plt bupati lebong yang ditujukan kepada ketua dprd lebong yang keberatan asisten ii mengatasnama plt bupati tanpa surat tugas tersebut berbunyi sebagai berikut:  
sehubungan dengan tahapan penyusunan rancanagan pendapatan dan belanja daerah kabupaten lebog tahun anggaran 2025 yang jadwal pembahasan telah disepakati oleh badan musyawarah (banmus) dprd kabuaten lebong, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
pertama, bahwa semenjak saya menjabat sebagai plt bupati lebong, tim anggaran pemerintah daerah (tapd) tidak pernah melaporkan kepada saya maupun kepada pj sekda lebong, donni swabuana st msi baik secara lisan maupun tulisan terkait kondisi, proses maupun tahapan yag sedang dan akan dilakukan terkait rapbd kabuaten lebong ta 2025.
hal tersebutlah yang menjadi alasan kami untuk belum dapat hadir pada rapat paripurna dprd kabupaten lebong terkait  pembahasan apbd kabupaten lebong ta 2025.
kemudian, bahwa apabila saya berhalangan hadir pada rapat paripurna dprd kabupaten lebong, pejabat struktural di lingkungan pemkab lebong yang mewakili kehadiran saya, wajib membawa surat perintah tugas atau mandat dari saya selaku plt bupati lebong.
apabila ada oknum pejabat struktural di lingkungan pemkab lebong mengatasnamakan plt bupati lebong, untuk mengikuti rapat paripurna atau rapat-rapat lainnya yang dilaksanakan oleh dprd kabupaten lebong tetapi tidak dapat menunjukan surat perintah tugas atau surat mandat dari saya, harap untuk tidak diindahkan dan ditanggapi.
terakhir, plt bupati lebong tidak bertanggungjawab terhadap risiko hukum baik materil maupun non materil yang timbul, apabila masih saja ada pejabat struktural di lingkungan pemkab lebong yang mengatasnamakan plt bupati lebong, dalam menghadiri agenda pemda yang di dalamnya terdapat pengambilan keputusan kebijakan daerah.(614)