Debat Pilkada Benteng, 3 Paslon Bupati dan Wabup Adu Strategi Bangun Daerah

Diantaranya, mengembangkan produk unggulan di setiap desa, menciptakan market online, membangun pabrik minyak goreng, pemerataan akses internet serta pembangunan jalan mulus di setiap desa untuk menunjang perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Benteng, Meiki Helmansyah SPd menjelaskan, debat pertama dilaksanakan dengan mengusung tema Transformasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Konektivitas Dalam Wilayah Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru.

Meiki menjelaskan, debat publik Paslon Bupati dan Wakil Bupati Benteng bakal digelar sebanyak 3 kali.

Yaitu, di Aula Poltekes Kemenkes pada tanggal 4 November, di Mercure pada tanggal 11 November serta di Mercure pada tanggal 22 November 2024.

 

Rachmat-Tarmizi Sebut Miliki Koneksi ke Presiden

Saat debat publik berlangsung, pasangan Rachmat-Tarmizi mengklaim memiliki koneksi langsung ke Presiden RI Prabowo yang merupakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

Sebagaimana diketahui, Partai Gerindra merupakan salah satu partai pengusung pasangan Rachmat-Tarmizi.

"Kami punya koneksi ke Pak Presiden yang mengusung Paslon nomor 1. Ini akan kami manfaatkan agar program-program pusat bisa sampai ke Kabupaten Benteng dan  mensejahterakan masyarakat. Ini akan kami buktikan," jelas Rachmat.

Sementara itu, Calon Wakil Bupati nomor 3, Septi Peryadi menanggapi dan mempertanyakan apa yang disampaikan Rachmat.

Pasalnya, saat ini masih banyak infrastruktur jalan di Kabupaten Benteng yang mengalami kerusakan.

Dari total panjang ruas jalan kabupaten 413 kilometer (Km), baru sekitar 170 yang sudah dibangun.

"Bahkan masih ada yang belum tersentuh. Paslon 1 inikan sudah lama berkecimpung (menjabat Kadis PUPR), koneksinya bagaimna," tanya Septi.

Di sisi lain, Evi Susanti menegaskan, bahwa tak hanya Paslon yang memiliki koneksi ke Presiden maupun ke Pemerintah Pusat.

Evi meyakini bahwa ketika dirinya terpilih dan menjabat Bupati Benteng, bantuan serta program-program dari Pemerintah Pusat akan tetap dikucurkan untuk kesejahteraan masyarakat.