ASN Mobilisasi Dukungan untuk Paslon Tertentu Terancam Sanksi Berat

Reporter: Eko |

Editor: Dendy Supriadi |

Minggu , 17 Nov 2024 - 21:26

Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto--

Untuk itu, hadirnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) menjadi penting, dalam menangani berbagai masalah tindak pidana pemilu.

"Gakkumdu telah banyak membantu dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang dapat merusak kredibilitas pemilu. Peran mereka sangat besar dalam menjaga integritas pemilu," tegasnya.

Rosjonsyah berharap agar kolaborasi antar lembaga penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum semakin terjalin erat. Sehingga mampu membatasi gerak onkum ASN dan kepala desa terlibat dalam politik praktis.

"Kita harus memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan, serta bebas dari dugaan kecurangan apapun," tandasnya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu, Dr H Heru Susanto SE MM mengatakan, netralitas ASN itu tidak berpihak kepada salah satu bakal calon kepala daerah, baik secara langsung maupun lewat medsos.

Karena, netralitas ASN telah diatur dalam regulasi. Bahkan, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

SKB tersebut menyasar kepada ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

SKB tersebut ditandatangani oleh Abdullah Azwar Anas (Menteri PANRB, Tito Karnavian (Mendagri), Bima Haria Wibisana (Plt Kepala BKN), Agus Pramusinto (Ketua KASN), serta Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu).

"Aturannya sudah ada semua. Agar tidak ada ASN berpihak kepada salah bakal calon Pilkada," ungkap Heru.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ada beberapa larangan para ASN untuk menjaga netralitas. Seperti tidak melakukan kampanye melalui media sosial, menghadiri deklarasi calon, ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye, ikut kampanye dengan atribut PNS, ikut kampanye dengan fasilitas negara.

Kemudian menghadiri acara partai politik, menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon, mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan, memberikan dukungan ke calon legislatif atau independen kepala daerah dengan memberikan KTP.

Termasuk mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri sebagai ASN, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon, menjadi anggota atau pengurus parpol, mengerahkan PNS ikut kampanye, pendekatan ke Parpol terkait pencalonan dirinya dan orang lain, menjadi pembicara dalam acara Parpol dan foto bersama paslon dengan simbol tangan atau gerakan sebagai bentuk keberpihakan.

"ASN itu netral, tapi ASN itu punya hak untuk memilih," tambahnya.

Untuk sanksi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas sendiri juga sudah diatur. Sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sanksinya dibagi menjadi dua tingkatan, yakni hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Untuk hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

asn mobilisasi dukungan untuk paslon tertentu  terancam sanksi berat                            harianbengkuluekspress.id  - pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 sudah semakin dekat. pada tanggal 27 november 2024 ini masyarakat yang memiliki hak pilih akan menentukan pilihannya.
anggota badan pengawas pemilu (bawaslu) bengkulu, eko sugianto sp msi mengatakan, pilkada 2024 sebagai momen krusial untuk memperkuat demokrasi indonesia. maka, integritas pemilu harus dijaga dengan memastikan prosesnya bebas dari manipulasi dan pelanggaran hukum yang dapat merusak kredibilitas pilkada.
"demokrasi bukan hanya soal jumlah pemilih. yang lebih penting adalah jaminan bahwa prosesnya bebas dari manipulasi dan pelanggaran hukum yang bisa merusak kredibilitas pilkada," tegas eko, minggu, 17 november 2024. 
dijelaskannya, banyak pontesi pelanggaran yang bisa saja terjadi pada proses pilkada. terutama pada netralitas aparatur sipil negara (asn) dan kepala desa. netralitas asn dan kepala desa dalam pilkada bukan hanya sebuah kewajiban etis, melainkan juga merupakan soal hukum yang harus dipatuhi.
"netralitas bukan hanya soal etika, tetapi ada ancaman pidana jika keberpihakan terjadi," ujarnya.
baca juga:oknum kadis di kota bengkulu diduga kerahkan guru dan kepsek dukung salah satu paslon
baca juga:debat paslon bupati seluma: sorot infrastruktur dan pelayanan publik
eko mengatakan, asn dan kepala desa, sebagai pejabat publik, harus menjaga sikap independen. artinya, tidak terlibat dalam politik praktis agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
"maka, netralitas ini harus dipegang teguh oleh pejabat publik," tambah eko.
untuk itu, bawaslu akan terus berkomitmen dalam melakukan pengawasan ketat. tentunya untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan integritas pemilu. maka, seluruh pihak yang terlibat dalam pilkada dapat mengikuti aturan yang berlaku. baik itu penyelenggara pemilu maupun para kontestasi pemilu, demi terciptanya pemilu yang adil dan transparan.
"pilkada yang bersih dan transparan adalah hak setiap warga negara, dan kami akan memastikan agar suara rakyat benar-benar dihargai," ungkapnya.
sementara itu, pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu, dr h rosjonsyah mengatakan, netralitas asn dan kepala desa harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya sekadar wacana. karena selama ini, dugaan-dugaan itu menjadi isu yang central di publik.
"jadi netralitas itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar wacana," tegas rosjonsyah.
menurut rosjonsyah, menjaga netralitas dalam pemilu adalah hal yang sangat penting untuk memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. netralitas asn dan semua pihak yang terlibat, termasuk kepala desa dan pejabat publik lainnya, menjadi kunci untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat merusak integritas pemilu.
untuk itu, hadirnya sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu) menjadi penting, dalam menangani berbagai masalah tindak pidana pemilu.
"gakkumdu telah banyak membantu dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang dapat merusak kredibilitas pemilu. peran mereka sangat besar dalam menjaga integritas pemilu," tegasnya.
rosjonsyah berharap agar kolaborasi antar lembaga penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum semakin terjalin erat. sehingga mampu membatasi gerak onkum asn dan kepala desa terlibat dalam politik praktis.
"kita harus memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan, serta bebas dari dugaan kecurangan apapun," tandasnya. 
sementara itu, inspektur inspektorat provinsi bengkulu, dr h heru susanto se mm mengatakan, netralitas asn itu tidak berpihak kepada salah satu bakal calon kepala daerah, baik secara langsung maupun lewat medsos. 
karena, netralitas asn telah diatur dalam regulasi. bahkan, pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama (skb) tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara (asn) dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. 
skb tersebut menyasar kepada asn, baik pegawai negeri sipil (pns) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). 
skb tersebut ditandatangani oleh abdullah azwar anas (menteri panrb, tito karnavian (mendagri), bima haria wibisana (plt kepala bkn), agus pramusinto (ketua kasn), serta rahmat bagja (ketua bawaslu).
"aturannya sudah ada semua. agar tidak ada asn berpihak kepada salah bakal calon pilkada," ungkap heru. 
dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn, ada beberapa larangan para asn untuk menjaga netralitas. seperti tidak melakukan kampanye melalui media sosial, menghadiri deklarasi calon, ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye, ikut kampanye dengan atribut pns, ikut kampanye dengan fasilitas negara.
kemudian menghadiri acara partai politik, menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon, mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan, memberikan dukungan ke calon legislatif atau independen kepala daerah dengan memberikan ktp.
termasuk mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri sebagai asn, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon, menjadi anggota atau pengurus parpol, mengerahkan pns ikut kampanye, pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya dan orang lain, menjadi pembicara dalam acara parpol dan foto bersama paslon dengan simbol tangan atau gerakan sebagai bentuk keberpihakan.
"asn itu netral, tapi asn itu punya hak untuk memilih," tambahnya.
untuk sanksi asn yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas sendiri juga sudah diatur. sanksi bagi asn yang melanggar netralitas diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns. sanksinya dibagi menjadi dua tingkatan, yakni hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. 
untuk hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. 
kemudian, untuk hukuman disiplin berat seperti penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan dan paling berat itu, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns.
"se sudah dikeluarkan kepada asn, agar tidak memihak kepada paslon," tutup heru.
untuk diketahui, beberapa hari terakhir suhu politik di kota bengkulu meningkatkan karena munculnya isu ada oknum kepala dinas di kota bengkulu yang mengerahkan guru dan kepala sekolah untuk mendukung salah satu paslon pada pilwakot bengkulu.
tidak hanya mengerahkan guru dan kepsek untuk memilih paslon yang dimaksud, sang oknum kadis juga meminta guru dan kepsek tersebut untuk mencari minimal 10 orang untuk memilih paslon itu. (151)