UMK Kota Bengkulu Diproyeksi Naik jadi Rp 2,9 Juta, Ini Penjelasaan Kepala Dinas Kominfo Kota Bengkulu

Reporter: Rewa/Medi |

Editor: Zalmi Herawati |

Rabu , 04 Dec 2024 - 22:01

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bengkulu Gita Gama. --

Adran menjelaskan, penetapan UMP seharusnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023. Dalam aturan tersebut, formulasi kenaikan UMP mempertimbangkan sejumlah faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga daya beli masyarakat.

"Penetapan UMP harus berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2023," tuturnya.

Menurut Adran, persoalan ini bukan sekadar soal menerima atau menolak kenaikan UMP, tetapi lebih kepada kejelasan dasar pengambilan keputusan.

"Kita bukan soal setuju atau tidak setuju, menerima atau tidak menerima. Tapi, dipertimbangkan juga dasar penetapan itu bagaimana. Harus mempertimbangkan dunia usaha juga," tegasnya.

Hingga saat ini, pembahasan terkait UMP 2025 di Bengkulu masih dalam tahap kajian oleh Dewan Pengupahan Bengkulu. Proses ini juga menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Namun, Adran berharap kenaikan UMP tidak terlalu tinggi, mengingat kondisi ekonomi Bengkulu yang belum sepenuhnya stabil.

"Kita hitung-hitungan bahwa kenaikan UMP 10 persen sebenarnya sudah pasti lah memberatkan dunia usaha, terutama untuk yang padat karya, yang banyak karyawannya," tambahnya.

Ia mengungkapkan, kenaikan UMP yang signifikan berpotensi menambah beban operasional perusahaan, terutama bagi sektor usaha padat karya.

"Biaya operasional otomatis akan naik, dan ini bisa jadi tekanan besar bagi pengusaha di Bengkulu," jelasnya.

Adran juga menyoroti dampak lain dari kenaikan UMP yang terlalu tinggi, yakni potensi menurunnya minat investor untuk menanamkan modal di Bengkulu.

"Kita khawatir kondisi ini mempengaruhi pengusaha atau investor. Kalau biaya tenaga kerja terlalu tinggi, daya saing kita di mata investor akan turun," katanya.

Sebagai solusi, Apindo Bengkulu mengusulkan agar penetapan UMP tetap mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kemampuan pengusaha.

"Regulasi yang ada harus jadi rujukan utama, agar keputusan yang diambil tidak merugikan satu pihak saja," pungkas Adran. (Rewa/Medi)

umk kota bengkulu diproyeksi naik jadi rp 2,9 juta, ini penjelasaan kepala dinas kominfo kota bengkulu                              harianbengkuluekspress.id - upah minimum kota (umk) kota bengkulu mengalami perubahan. saat ini total umk 2024 sebesar rp 2.701.256 diproyeksikan naik menjadi rp 2.930.000. kenaikan ini menindaklanjuti instruksi presiden ri prabowo subianto yang menaikkan sebesar 6,5 persen. 
"ya, secara nasional ada kenaikan 6,5 persen, saat ini pemerintah kota bengkulu juga sedang mempersiapkan rapat untuk membahas rencana kenaikan umk 2025. semoga harapan para buruh bisa terkabul adanya kenaikan," ujar kepala dinas komunikasi informatika (kominfo) kota bengkulu, gita gama, rabu 4 desember 2024 saat dikonfirmasi be. 
keputusan kenaikan dari upah itu juga masih menunggu rumus perhitungan dari kementerian ketenagakerjaan (kemenker) ri. disampaikan gita, jika kenaikan tersebut berhasil direalisasikan maka angka tersebut sudah dianggap layak dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 
"diharapkan rumusan angka umk itu bisa sesuai dengan harapan baik pelaku usaha maupun para pekerja," sampainya. 
baca juga:rumah makan dan usaha laundry masih gunakan gas subsidi, tim pengawas pertamina lakukan ini 
baca juga:3 tersangka dugaan korupsi dd di mukomuko ditahan, berikut modusnya
saat ini juga sedang ditunggu penetapan ump dari pemerintah provinsi. nantinya menjadi acuan upah minimum kabupaten/kota (umk). sebab, di provinsi bengkulu masih terdapat enam kabupaten lagi, yang tergantung dengan penetapan ump. seperti, kabupaten seluma, bengkulu selatan, kaur, kepahiang, rejang lebong dan lebong. sedangkan, empat kabupaten/kota lainya sudah memiliki umk. yaitu, kabupaten bengkulu tengah, kota bengkulu, mukomuko dan bengkulu utara.
setelah penetapan, pemkot melalui disnaker kota menyampaikan laporan ke pemerintah provinsi bengkulu untuk disahkan oleh gubernur bengkulu. ditargetkan pemberlakukan umk baru ini mulai 1 januari 2025. sosialisasi juga dilakukan ke setiap perusahaan yang ada di kota bengkulu. 
"berlakunya awal tahun depan, kita juga mengawasi, dan perusahaan wajib mengikuti ketetapan umk baru tersebut, karena ada sanksi yang diatur dalam undang-undang," tegasnya. 
untuk para pekerja diharapkan menyampaikan laporan jika ada perusahaan yang tak memenuhi hak-hak para karyawannya. laporan bisa dilakukan di disnaker kota atau bisa dilakukan secara online atau melalui media sosial disnaker kota atau disnakertrans provinsi. 
baca juga:geledah kantor gubernur bengkulu, kpk sita sejumlah dokumen
//usulan kenaikan ump 10 persen dipertanyakandisisi lain, terkait upah minimum provinsi (ump) bengkulu, asosiasi pengusaha indonesia (apindo) bengkulu mengkritisi usulan kenaikan upah minimum provinsi (ump) bengkulu sebesar 10 persen, yang disuarakan oleh konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi). apindo mempertanyakan dasar aturan yang digunakan untuk mengusulkan angka tersebut. mengingat hal ini dinilai tidak sejalan dengan regulasi yang ada.  
sekretaris dpp apindo bengkulu, adran khalik menyatakan, apindo hingga kini masih menunggu penjelasan mengenai metode perhitungan yang digunakan oleh kspsi. 
"kita sampai hari ini masih menunggu penjelasan, dasar hitungan kenaikan ump bagaimana. karena tiba-tiba saja disebut 10 persen," ujarnya, rabu 4 desember 2024.
adran menjelaskan, penetapan ump seharusnya mengacu pada peraturan pemerintah (pp) nomor 51 tahun 2023. dalam aturan tersebut, formulasi kenaikan ump mempertimbangkan sejumlah faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga daya beli masyarakat.  
"penetapan ump harus berdasarkan pp nomor 51 tahun 2023," tuturnya.
baca juga:pbb seluma tembus target rp 1,8 miliar
menurut adran, persoalan ini bukan sekadar soal menerima atau menolak kenaikan ump, tetapi lebih kepada kejelasan dasar pengambilan keputusan. 
"kita bukan soal setuju atau tidak setuju, menerima atau tidak menerima. tapi, dipertimbangkan juga dasar penetapan itu bagaimana. harus mempertimbangkan dunia usaha juga," tegasnya.  
hingga saat ini, pembahasan terkait ump 2025 di bengkulu masih dalam tahap kajian oleh dewan pengupahan bengkulu. proses ini juga menunggu arahan lebih lanjut dari kementerian ketenagakerjaan dalam bentuk peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker). namun, adran berharap kenaikan ump tidak terlalu tinggi, mengingat kondisi ekonomi bengkulu yang belum sepenuhnya stabil. 
"kita hitung-hitungan bahwa kenaikan ump 10 persen sebenarnya sudah pasti lah memberatkan dunia usaha, terutama untuk yang padat karya, yang banyak karyawannya," tambahnya.  
baca juga:ketua dprd bu apresiasi kinerja kejari musnahkan barang bukti kejahatan
ia mengungkapkan, kenaikan ump yang signifikan berpotensi menambah beban operasional perusahaan, terutama bagi sektor usaha padat karya. 
"biaya operasional otomatis akan naik, dan ini bisa jadi tekanan besar bagi pengusaha di bengkulu," jelasnya.  
adran juga menyoroti dampak lain dari kenaikan ump yang terlalu tinggi, yakni potensi menurunnya minat investor untuk menanamkan modal di bengkulu. 
"kita khawatir kondisi ini mempengaruhi pengusaha atau investor. kalau biaya tenaga kerja terlalu tinggi, daya saing kita di mata investor akan turun," katanya.
baca juga:cuaca ekstrem, libur natal dan tahun baru siaga bencana, pupr bengkulu siapkan ini  
sebagai solusi, apindo bengkulu mengusulkan agar penetapan ump tetap mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kemampuan pengusaha. 
"regulasi yang ada harus jadi rujukan utama, agar keputusan yang diambil tidak merugikan satu pihak saja," pungkas adran. (rewa/medi)