Dana BOK 2025 Dinkes Mukomuko Turun, Ini Penyebabnya

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Kamis , 05 Dec 2024 - 08:57

Dana BOK 2025 Dinkes Mukomuko Turun, Ini Penyebabnya-Endi/Bengkuluekspress-

Dengan adanya perbaikan dalam pengelolaan dana BOK pada 2025, Dinkes Kabupaten Mukomuko berharap agar seluruh pihak terkait, termasuk Puskesmas dan pemerintah daerah, dapat bekerja sama lebih baik lagi untuk memastikan anggaran kesehatan digunakan secara maksimal.

"Kami berharap dukungan dari semua pihak agar anggaran yang ada dapat benar-benar memberikan dampak positif bagi layanan kesehatan di Kabupaten Mukomuko," tutup Jajad.

Pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Mukomuko juga berharap bahwa masalah serapan dana BOK ini bisa menjadi pembelajaran agar program-program kesehatan di tahun mendatang dapat berjalan lebih efektif dan efisien. (**)

dana bok 2025 dinkes mukomuko turun, ini penyebabnya                            harianbengkuluekspress.id – dana bantuan operasional kesehatan (bok) yang akan diterima kabupaten mukomuko pada tahun 2025 diperkirakan akan mengalami penurunan signifikan, yaitu sekitar rp 11 miliar, sebuah angka yang jauh lebih rendah dibandingkan alokasi tahun 2024 yang mencapai rp 13,3 miliar. 
penurunan ini, menurut dinas kesehatan (dinkes) kabupaten mukomuko, disebabkan oleh rendahnya serapan anggaran pada tahun 2024 serta faktor lain, termasuk hasil pemeriksaan dari badan pemeriksa keuangan (bpk).
sekretaris dinkes kabupaten mukomuko, jajad sudrajat, menjelaskan bahwa penurunan dana bok pada 2025 adalah dampak langsung dari rendahnya serapan anggaran pada tahun sebelumnya. 
"serapan dana bok mukomuko tahun 2025 turun, karena serapan dana tahun ini rendah, serta ada faktor lain seperti hasil pemeriksaan dari bpk yang menjadi salah satu penyebabnya," kata jajad.
baca juga:kpu mukomuko laksanakan rapat pleno rekapitulasi suara pilkada 2024, menantikan hasil akhir pemilihan
baca juga:kades dan 2 pengurus bumdes di mukomuko rugikan dd ratusan juta, langsung ditahan
ia menambahkan bahwa serapan anggaran yang rendah mencerminkan kinerja pelaksanaan program yang tidak maksimal, yang pada gilirannya berpengaruh pada keputusan pemerintah pusat dalam memberikan anggaran di tahun berikutnya.
jajad menjelaskan lebih lanjut bahwa dana alokasi khusus (dak), termasuk dana bok, biasanya berbanding lurus dengan serapan anggaran pada tahun sebelumnya. 
ketika serapan anggaran rendah, pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kesehatan akan menyesuaikan alokasi anggaran dengan capaian yang ada. 
"pemerintah pusat memberikan pengurangan sebesar 25 persen dari total alokasi tahun ini, yaitu dari rp 13,3 miliar menjadi rp 11 miliar," ungkapnya. 
penurunan ini, meskipun dianggap sebagai konsekuensi dari rendahnya serapan, tetap menjadi perhatian serius bagi dinkes mukomuko agar tidak terulang pada tahun-tahun mendatang.
menurut jajad, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran bok tahun 2024 adalah keterlambatan penggunaan dana yang baru dimulai pada bulan mei 2024. 
proses administratif yang terlambat dan berbagai kendala teknis lainnya menjadi penghambat dalam penggunaan anggaran yang seharusnya sudah dapat dipergunakan sejak awal tahun. 
baca juga:ayo jaga keamanan pangan di mukomuko, begini caranya
baca juga:pleno rekapitulasi suara di mukomuko dimulai, begini tahapannya 
"kami tidak menutup-nutupi masalah ini. memang ada kelemahan dalam proses serapan anggaran tahun 2024, dan kami berkomitmen untuk memperbaikinya di tahun depan," tambah jajad.
selain itu, pengelola program bok di sekretariat dinkes kabupaten mukomuko, hevta, mengungkapkan bahwa realisasi penggunaan dana bok pada triwulan keempat tahun 2024 baru mencapai sekitar 30,86 persen, atau sekitar rp 4,1 miliar dari total anggaran rp 13,3 miliar. 
hevta menjelaskan bahwa rendahnya serapan ini tidak hanya disebabkan oleh masalah internal puskesmas, tetapi juga karena ketidaksesuaian antara ketentuan satuan biaya umum (sbu) daerah dan kebutuhan operasional di lapangan, terutama terkait biaya transportasi untuk petugas kesehatan.
hevta menambahkan bahwa salah satu faktor penghambat adalah tidak terakomodasinya biaya transportasi dalam sbu daerah yang berlaku. 
"dulu, di dalam rincian belanja ada biaya transportasi yang diatur dalam sbu, tetapi sbu daerah ini tidak mengakomodasi biaya transportasi tersebut. akibatnya, petugas kesehatan memilih untuk tidak menggunakan anggaran transportasi tersebut agar tidak perlu mengembalikannya," jelas hevta.
dalam ketentuan dana bok, biaya perjalanan dinas di dalam daerah diatur sebesar rp175.000 per orang untuk perjalanan lebih dari delapan jam, sementara perjalanan di bawah delapan jam hanya mendapat biaya transportasi sebesar rp 25.000.
 namun, sbu daerah sebelumnya tidak mengatur biaya transportasi untuk perjalanan dinas yang durasinya kurang dari delapan jam. 
"masalahnya di banyak puskesmas, petugas sering kali tidak memenuhi waktu perjalanan lebih dari delapan jam," tambah hevta. 
beruntung, pada september hingga oktober 2024, peraturan baru mengenai biaya transportasi untuk perjalanan dinas kurang dari delapan jam akhirnya diterapkan.
dengan adanya penurunan dana bok yang signifikan pada tahun 2025, dinkes kabupaten mukomuko berharap agar serapan anggaran pada tahun mendatang dapat meningkat dan lebih optimal. 
jajad sudrajat mengungkapkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah langkah untuk memperbaiki pengelolaan dana bok agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat. 
"kami berkomitmen untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran, agar dana bok dapat terserap dengan baik dan tepat waktu. tujuan kami adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat mukomuko," tegas jajad.
baca juga:pakan ternak harus tetap tersedia di mukomuko, ini tujuannya
baca juga:diduga korupsi dd, oknum kades dan pengurus bumdes di mukomuko ditetapkan tersangka, begini modusnya
dengan adanya perbaikan dalam pengelolaan dana bok pada 2025, dinkes kabupaten mukomuko berharap agar seluruh pihak terkait, termasuk puskesmas dan pemerintah daerah, dapat bekerja sama lebih baik lagi untuk memastikan anggaran kesehatan digunakan secara maksimal. 
"kami berharap dukungan dari semua pihak agar anggaran yang ada dapat benar-benar memberikan dampak positif bagi layanan kesehatan di kabupaten mukomuko," tutup jajad.
pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat kabupaten mukomuko juga berharap bahwa masalah serapan dana bok ini bisa menjadi pembelajaran agar program-program kesehatan di tahun mendatang dapat berjalan lebih efektif dan efisien. (**)