Hasil Evaluasi APBD Provinsi Bengkulu 2025 Belum Turun, Dewan Desak Kemendagri

Reporter: HARIANBE |

Editor: HARIANBE |

Minggu , 29 Dec 2024 - 22:18

Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Sonti Bakara-IST/BE-

Jika belum selesai sampai bulan Januari 2025, Sonti mengatakan, belum bisa berandai-andai. Apakah gaji nanti bisa dibayarkan ataupun belum. Namun yang jelas, pihaknya tetap menunggu hasil evaluasi dari Kemendagri tuntas dan APBD 2025 sudah mendapatkan nomor register. Sehingga APBD bisa dijalankan tempat waktu, tepat pelaksanaanya dan tepat sasaran.

"Itu masih seandainya. Kita lihat dulu nanti," tegasnya.

Semetara itu, Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi SIp MM mengatakan, dalam evaluasi APBD, Kemendagri itu hanya memberikan saran dan catatan saja.

"Misal, mana kegiatan yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak," terang Edwar.

Dalam evaluasi itu, lanjut Edwar, Kemendagri tidak bisa merubah sepihak postur APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2025. Karena dalam penyusunannya telah mengacu pada Peraturan Mendagri RI No 15 tahun 2024.

"Permendagri itu tentang pedoman penyusunan APBD TA 2025, yang diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)," terang Edwar.

Edwar mengatakan, KUA-PPAS hingga rancangan APBD telah disahkan semua. APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 yang telah disahkan sebesar Rp 2,92 triliun.

Rinciannya dari pendapatan transfer pusat Rp 1,92 triliun, pendapatan lain yang sah Rp 1,12 miliar dan Pendapatan Asli daerah Rp 989, 92 miliar. Kemudian, defisit sebesar Rp 76,91 miliar.

"Kalau ada perubahan di luar hasil pembahasan dan kesepakatan antara eksekutif serta legislatif, maka berarti tidak mengikuti aturan terkait keuangan daerah," ujarnya.

Meski demikian, pihaknya tetap menunggu evaluasi dari Kemendagri selesai. Sehingga bisa ditindaklanjuti hasil evaluasinya.

"Jadi kita tunggu dulu, setelah itu baru kita tindak lanjuti hasil evaluasinya," tandas Edwar. (151)

hasil evaluasi apbd provinsi bengkulu 2025 belum turun, dewan desak kemendagri                            harianbengkuluekspress.id - nasib anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) provinsi bengkulu tahun anggaran 2025 masih menggantung di kementerian dalam negeri (kemendagri).
pasalnya, menjelang awal tahun 2025, kemendagri belum juga menyelesaikan evaluasi apbd provinsi bengkulu. padahal, apbd itu telah disahkan sejak 29 november 2024 lalu.
wakil ketua ii dprd provinsi bengkulu, sonti bakara sh, mengungkapkan memang hingga saat ini, evaluasi apbd belum juga masuk ke dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu.
"seharusnya evaluasi apbd itu sudah masuk ke dewan," terang sonti, minggu 29 desember 2024.
dijelaskannya, belum tuntasnya evaluasi dari kemendagri itu, belum diketahui apa yang menjadi penyebabnya. apakah ada keterlambatan dalam proses pengajuan ke kemendagri, ataupun ada hal lainnya. sehingga membuat kemendagri belum menuntaskan evaluasi apbd yang telah sampai 1 bulan.
"saya juga tidak tahu. apakah kemarin ada keterlambatan pengajuan kita ke kemendagri, karena itu ada jangka waktunya," bebernya.
baca juga:rekomendasi perpanjangan hgu pt aa tak libatkan dewan seluma, ini penyebabnya
baca juga:pemprov selidiki dampak sutt pltu, ini penjelasan kepala esdm provinsi bengkulu 
sonti mengatakan, kemendagri tidak bisa menahan sepihak hasil evaluasi apbd 2025. sebab, kemendagri itu memiliki waktu maksimal 15 hari kerja untuk melakukan evaluasi apbd.
"jadi tidak bisa mau suka-sukanya menahan itu, tidak bisa. karena ada waktu evaluasi tersebut," tambah sonti.
politisi pdi perjuangan ini meminta agar kemendagri segera menyelesaikan evaluasi apbd provinsi bengkulu 2025. ketika telah selesai dievaluasi, badan anggaran (banggar) dprd provinsi dan tim anggaran pemerintah daerah (tapd) bengkulu bisa segera menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.
"kalau sudah masuk ke kami, tentu akan segera kita bahas bersama, atas evaluasi itu," ungkapnya.
sonti mengatakan, apbd 2025 itu seharusnya telah selesai dievaluasi. sehingga pada 1 januari 2025, apbd sudah bisa berjalan. apalagi gaji pegawai harus dibayarkan pada bulan januari 2025.
"gaji kita semua ini, pns dan yang berhak mendapatkan haknya, itu tanggal 1 januari 2025 harus menerima," beber sonti.
jika belum selesai sampai bulan januari 2025, sonti mengatakan, belum bisa berandai-andai. apakah gaji nanti bisa dibayarkan ataupun belum. namun yang jelas, pihaknya tetap menunggu hasil evaluasi dari kemendagri tuntas dan apbd 2025 sudah mendapatkan nomor register. sehingga apbd bisa dijalankan tempat waktu, tepat pelaksanaanya dan tepat sasaran.
"itu masih seandainya. kita lihat dulu nanti," tegasnya.
semetara itu, anggota banggar dprd provinsi bengkulu, edwar samsi sip mm mengatakan, dalam evaluasi apbd, kemendagri itu hanya memberikan saran dan catatan saja.
"misal, mana kegiatan yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak," terang edwar.
dalam evaluasi itu, lanjut edwar, kemendagri tidak bisa merubah sepihak postur apbd provinsi bengkulu tahun anggaran 2025. karena dalam penyusunannya telah mengacu pada peraturan mendagri ri no 15 tahun 2024.
"permendagri itu tentang pedoman penyusunan apbd ta 2025, yang diawali dengan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd)," terang edwar.
edwar mengatakan, kua-ppas hingga rancangan apbd telah disahkan semua. apbd provinsi bengkulu tahun anggaran 2025 yang telah disahkan sebesar rp 2,92 triliun. 
rinciannya dari pendapatan transfer pusat rp 1,92 triliun, pendapatan lain yang sah rp 1,12 miliar dan pendapatan asli daerah rp 989, 92 miliar. kemudian, defisit sebesar rp 76,91 miliar.
"kalau ada perubahan di luar hasil pembahasan dan kesepakatan antara eksekutif serta legislatif, maka berarti tidak mengikuti aturan terkait keuangan daerah," ujarnya.
meski demikian, pihaknya tetap menunggu evaluasi dari kemendagri selesai. sehingga bisa ditindaklanjuti hasil evaluasinya.
"jadi kita tunggu dulu, setelah itu baru kita tindak lanjuti hasil evaluasinya," tandas edwar. (151)