Diduga Ada Pejabat Tak Jujur Isi LHKPN, Desak KPK Berikan Sanksi

Reporter: Eko |

Editor: Dendi S |

Rabu , 22 Jan 2025 - 22:03

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu, Melyan Sori-IST/BE-

Sementara bagi pejabat fungsional, maupun administrator juga diberikan sanksi disiplin bagi yang tidak melaporkan atau memberikan laporan tidak jujur terhadap LHKPN.

Sanksi itu diatur dalam Pasal 8 Ayat 3, berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen, selama 6 bulan, 9 bulan hingga satu tahun.

"Sebenarnya tidak ada celah lagi, bagi pejabat tidak jujur melaporkan LHKPN," tuturnya.

Hanya saja, menurut Melyan, sanksi yang diatur dalam regulasi itu masih belum tegas. Seharusnya KPK membuat regulasi penerapan sanksi pidana, bagi pejabat tidak melaporkan hingga tidak jujur memberikan LHKPN.

"Kita lihat memang masih belum tegas. Kita ingin KPK membuat regulasi untuk mempidanakan bagi setiap pejabat memberikan keterangan palsu yang sampaikan pada LHKPN," tambah Melyan.

Melyan mengakui, banyak dugaan pejabat yang telah memiliki harta kekayaan melimpah, namun tidak dimuatkan dalam LHKPN. Berbagai cara dilakukan untuk mengelabui laporan.

Seperti harta kekayaannya dialihkan nama pemilik bukan atas nama pribadi pejabat tersebut. Bisa saja dibuat atas nama keluarga dekat, maupun nama kepemilikan lainnya. Baik kendaraan, lahan dan bangunan, maupun harta kekayaan lainnya.

"Upaya-upaya seperti ini, membuat LHKPN yang diberikan tidak semua dicantumkan harta kekayaannya," bebernya.

Menurut Melyan, KPK mewajibkan pejabat mengisi LHKPN itu sangat penting dalam upaya mencegah tindak korupsi. Sehingga para pejabat negara tersebut mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran. Agar pejabat tersebut dapat terhindar dari menikmati harta yang tidak sah.

"Tentu kami sebagai masyarakat juga akan terus mengawal. Agar Bengkulu ini bisa lepas dari asumsi publik sebagai daerah rawan korupsi," ujar Melyan.

Sementara itu, Inspektur Provinsi Bengkulu, Dr M H Heru Susanto SE MM CGCAE mengatakan, bagi pejabat yang tidak jujur menyampaikan LHKPN menjadi kewenangan KPK. Pemprov Bengkulu bertugas untuk mendorong agar pejabat tersebut menyampaikan LHKPN tepat waktu.

"Kalau ada yang tidak jujur itu menjadi kewenangan KPK. Karena pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN itu langsung ke KPK," ungkap Heru.

Meski demikian, Heru mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPK. Baik pejabat yang terlambat, tidak memberikan hingga ada diduga menyampaikan LHKPN tidak dengan jujur.

"Kita tentu terus berkoordinasi dengan teman-teman di KPK, soal LHKPN ini," tandasnya. (151)

diduga ada pejabat tak jujur isi lhkpn, desak kpk berikan sanksi                            harianbengkuluekspress.id - diduga ada pejabat di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu, baik eksekutif maupun legislatif yang tidak jujur mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) ke kpk. 
sebab, setelah ditelusuri, masih ditemukan pejabat yang kekayaannya minus, bahkan ada yang masih kosong sama sekali. 
menyikapi hal ini, direktur pusat kajian anti korupsi (puskaki) bengkulu,  melyan sori mengatakan, ada sanksi bagi pejabat yang tidak jujur mengisi lhkpn. 
"kalau tidak menyampaikan lhkpn dengan jujur, itu sudah sepatutnya pejabat yang bersangkutan diberikan sanksi," kata melyan, rabu, 22 januari 2025.
dijelaskannya, sanksi pejabat yang tidak menyampaikan lhkpn dengan jujur diatur dalam peraturan kpk nomor 3 tahun 2024, tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara.
baca juga:pelantikan kada dipercepat, gubernur, bupati dan wali kota dilantik presiden
baca juga:inspektorat dan jaksa hitung kerugian negara, dugaan korupsi dd tanjung alam tahun 2024
dalam pasal pasal 21, sanksinya bagi pejabat legislatif, kpk akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan partai politik atau majelis etik partai atau mahkamah kehormatan dewan untuk memberikan sanksi sesuai kode etik yang berlaku.
baik terlambat melaporkan lhkpn, tidak melaporkan harta dalam lhkpn secara lengkap dan benar, tidak memenuhi undangan klarifikasi dalam rangka pemeriksaan lhkpn, tidak melakukan perbaikan lhkpn atas hasil konfirmasi/klarifikasi sesuai dengan ketentuan pelaporan lhkpn dan tidak melaporkan lhkpn.
"berlaku bagi pejabat anggota dewan, hingga kepala daerah," tuturnya.
tidak hanya itu, bagi pejabat aparatur sipil negara (asn), juga ada sanksi jika tidak jujur mengisi lhkpn.
sanksinya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil (pns).
pada pasal 10 ayat 2 huruf e pp tersebut, ada hukuman yang telah disiapkan. bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat pns lainnya yang tidak melaporkan harta kekayaannya akan dijatuhi sanksi disiplin berat.
sanksi itu diatur dalam pasal 11 ayat ayat 2 huruf c, pada pasal pasal 8 ayat 4. sanksi hukuman berat ini terdiri dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns.
sementara bagi pejabat fungsional, maupun administrator juga diberikan sanksi disiplin bagi yang tidak melaporkan atau memberikan laporan tidak jujur terhadap lhkpn. 
sanksi itu diatur dalam pasal 8 ayat 3, berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen, selama 6 bulan, 9 bulan hingga satu tahun.
"sebenarnya tidak ada celah lagi, bagi pejabat tidak jujur melaporkan lhkpn," tuturnya.
hanya saja, menurut melyan, sanksi yang diatur dalam regulasi itu masih belum tegas. seharusnya kpk membuat regulasi penerapan sanksi pidana, bagi pejabat tidak melaporkan hingga tidak jujur memberikan lhkpn.
"kita lihat memang masih belum tegas. kita ingin kpk membuat regulasi untuk mempidanakan bagi setiap pejabat memberikan keterangan palsu yang sampaikan pada lhkpn," tambah melyan.
melyan mengakui, banyak dugaan pejabat yang telah memiliki harta kekayaan melimpah, namun tidak dimuatkan dalam lhkpn. berbagai cara dilakukan untuk mengelabui laporan.
seperti harta kekayaannya dialihkan nama pemilik bukan atas nama pribadi pejabat tersebut. bisa saja dibuat atas nama keluarga dekat, maupun nama kepemilikan lainnya. baik kendaraan, lahan dan bangunan, maupun harta kekayaan lainnya.
"upaya-upaya seperti ini, membuat lhkpn yang diberikan tidak semua dicantumkan harta kekayaannya," bebernya.
menurut melyan, kpk mewajibkan pejabat mengisi lhkpn itu sangat penting dalam upaya mencegah tindak korupsi. sehingga para pejabat negara tersebut mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran. agar pejabat tersebut dapat terhindar dari menikmati harta yang tidak sah.
"tentu kami sebagai masyarakat juga akan terus mengawal. agar bengkulu ini bisa lepas dari asumsi publik sebagai daerah rawan korupsi," ujar melyan.
sementara itu, inspektur provinsi bengkulu, dr m h heru susanto se mm cgcae mengatakan, bagi pejabat yang tidak jujur menyampaikan lhkpn menjadi kewenangan kpk. pemprov bengkulu bertugas untuk mendorong agar pejabat tersebut menyampaikan lhkpn tepat waktu.
"kalau ada yang tidak jujur itu menjadi kewenangan kpk. karena pejabat yang wajib menyampaikan lhkpn itu langsung ke kpk," ungkap heru.
meski demikian, heru mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kpk. baik pejabat yang terlambat, tidak memberikan hingga ada diduga menyampaikan lhkpn tidak dengan jujur.
"kita tentu terus berkoordinasi dengan teman-teman di kpk, soal lhkpn ini," tandasnya. (151)