Anggaran Infrastruktur di BS Dipangkas Segini

Reporter: renald |

Editor: Novriyanto |

Jumat , 07 Feb 2025 - 20:36

Anggota DPRD Bengkulu Selatan, Dendi Jofrianto --

harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan harus menghadapi kenyataan pahit. Sebab pemerintah pusat memangkas anggaran infrastruktur daerah sebesar Rp 86,7 miliar. Pemangkasan ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2025.

Dampaknya sejumlah rencana pembangunan infrastruktur penting, termasuk pembukaan jalan baru dan pembangunan jembatan dipastikan batal direalisasikan pada tahun ini. Kondisi ini semakin mempersulit upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah. Sejumlah proyek strategis yang sudah direncanakan, seperti pembangunan jalan penghubung Ulu Manna menuju Air Nipis serta jalur Kedurang menuju Kabupaten Kaur via Padang Guci terpaksa ditunda tanpa kepastian kapan bisa dilanjutkan.

"Fraksi NasDem tetap mengikuti apa yang sudah diputuskan. Namun sebagai fungsi pengawasan, tentu saja OPD teknis yang membidangi infrastruktur harus menghemat anggaran agar dana untuk rehabilitasi rutin atau perbaikan jalan tetap berjalan," ujar Anggota DPRD Bengkulu Selatan, Dendi Jofrianto kepada BE, Jumat 7 Februari 2025.

Dendi menegaskan, bahwa meski terjadi pemangkasan besar-besaran, pemerintah daerah tetap harus memastikan keberlanjutan program pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada.

"Kami terus mendorong agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD, red) teknis mampu berinovasi dalam mengelola anggaran yang tersisa, sehingga kebutuhan dasar masyarakat terkait akses jalan dan fasilitas umum tetap dapat terpenuhi," tegasnya.

Dendi juga berharap, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan ulang kebijakan ini di masa mendatang. Pasalnya, infrastruktur menjadi tulang punggung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Terutama bagi wilayah-wilayah yang masih bergantung pada akses transportasi darat untuk distribusi hasil pertanian dan komoditas lokal," pungkasnya. (renald)

anggaran infrastruktur di bs dipangkas segini                            harianbengkuluekspress.id  - pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu selatan harus menghadapi kenyataan pahit. sebab pemerintah pusat memangkas anggaran infrastruktur daerah sebesar rp 86,7 miliar. pemangkasan ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam instruksi presiden (inpres) nomor 01 tahun 2025. 
dampaknya sejumlah rencana pembangunan infrastruktur penting, termasuk pembukaan jalan baru dan pembangunan jembatan dipastikan batal direalisasikan pada tahun ini. kondisi ini semakin mempersulit upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah. sejumlah proyek strategis yang sudah direncanakan, seperti pembangunan jalan penghubung ulu manna menuju air nipis serta jalur kedurang menuju kabupaten kaur via padang guci terpaksa ditunda tanpa kepastian kapan bisa dilanjutkan.
"fraksi nasdem tetap mengikuti apa yang sudah diputuskan. namun sebagai fungsi pengawasan, tentu saja opd teknis yang membidangi infrastruktur harus menghemat anggaran agar dana untuk rehabilitasi rutin atau perbaikan jalan tetap berjalan," ujar anggota dprd bengkulu selatan, dendi jofrianto kepada be, jumat 7 februari 2025.
baca juga:persiapan susenas dan seruti 2025 di bs dimatangkan, ini tujuannya
baca juga:pejabat kemenag kaur teken pakta integritas, ini tujuannya
dendi menegaskan, bahwa meski terjadi pemangkasan besar-besaran, pemerintah daerah tetap harus memastikan keberlanjutan program pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada. 
"kami terus mendorong agar organisasi perangkat daerah (opd, red) teknis mampu berinovasi dalam mengelola anggaran yang tersisa, sehingga kebutuhan dasar masyarakat terkait akses jalan dan fasilitas umum tetap dapat terpenuhi," tegasnya.
dendi juga berharap, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan ulang kebijakan ini di masa mendatang. pasalnya, infrastruktur menjadi tulang punggung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"terutama bagi wilayah-wilayah yang masih bergantung pada akses transportasi darat untuk distribusi hasil pertanian dan komoditas lokal," pungkasnya. (renald)

Tag

Share