Tidak Dihapus, Berapa Besaran THR dan Gaji ke-13? Ini Penjelasannya

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Senin , 10 Feb 2025 - 14:32

ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PPPK disalurkan lebih awal -Istimewa/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan gaji ke-13 dan ke-14 Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetap dibayarkan.

Pernyataan ini menanggapi isu penghapusan gaji ke-13 dan 14 menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran.

"Insya Allah (tetap), sudah dianggarkan" ungkap Menkeu, Sri Mulyani.

Lalu, berapakah gaji ke-13 dan ke-14 PNS di tahun 2025? Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), gaji ke-13 merupakan bentuk apresiasi negara terhadap kinerja ASN.

Gaji ke-13 diharapkan dapat membantu para ASN mengumpulkan dana untuk pendidikan anak dan belanja sekolah.

Gaji ke-14, yang dikenal sebagai THR merupakan bagian dari APBN dan merupakan upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.

THR diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ASN selama bulan Ramadhan (bulan puasa) dan Idul Fitri (hari raya). Pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 Kebijakan umumnya ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Pada tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 'Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan,

Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan pada Tahun 2024' menetapkan ketentuan untuk Gaji ke-13 dan THR.

Menurut PP No. 14 Tahun 2024, gaji ke-13 dan ke-14 yang bersumber dari APBN terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan makan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja (tukin) sesuai dengan pangkat, jabatan, pangkat jabatan atau golongan ruang.

tidak dihapus, berapa  besaran thr dan gaji ke-13? ini penjelasannya                             harianbengkuluekspress.id- menteri keuangan sri mulyani indrawati memastikan gaji ke-13 dan ke-14 aparatur sipil negara (asn), termasuk pegawai negeri sipil (pns), tetap dibayarkan. 
pernyataan ini menanggapi isu penghapusan gaji ke-13 dan 14 menyusul arahan presiden prabowo subianto tentang efisiensi anggaran. 
"insya allah (tetap), sudah dianggarkan" ungkap menkeu, sri mulyani. 
lalu, berapakah gaji ke-13 dan ke-14 pns di tahun 2025? melansir laman resmi direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) kementerian keuangan (kemenkeu), gaji ke-13 merupakan bentuk apresiasi negara terhadap kinerja asn. 
gaji ke-13 diharapkan dapat membantu para asn mengumpulkan dana untuk pendidikan anak dan belanja sekolah. 
baca juga:instruksi presiden, anggaran dprd mukomuko terpangkas drastis, apa dampaknya? begini kata ketua dprd
baca juga:mulai 2025, guru tersertifikasi tak lagi terima tpp, ini alasannya
gaji ke-14, yang dikenal sebagai thr merupakan bagian dari apbn dan merupakan upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. 
thr diharapkan dapat meningkatkan konsumsi asn selama bulan ramadhan (bulan puasa) dan idul fitri (hari raya). pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 kebijakan umumnya ditetapkan setiap tahun dalam peraturan pemerintah (pp). 
pada tahun 2024, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 'peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada pegawai negeri sipil, pensiunan, 
penerima pensiun, dan penerima tunjangan pada tahun 2024' menetapkan ketentuan untuk gaji ke-13 dan thr. 
menurut pp no. 14 tahun 2024, gaji ke-13 dan ke-14 yang bersumber dari apbn terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan makan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja (tukin) sesuai dengan pangkat, jabatan, pangkat jabatan atau golongan ruang.
baca juga:skrining kesehatan gratis digelar di mukomuko, prioritaskan warga yang berulang tahun
baca juga:puncak hpn, pers bukan sekedar menginformasikan, tapi mengawal swasembada pangan.
kedua, gaji ke-13 dan ke-14 pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang sumber anggarannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) terdiri dari gaji pokok.
tunjangan keluarga, tunjangan makan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan pegawai (tpp) yang dibayarkan oleh pemerintah daerah (pemda).
tpp), yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum. di sisi lain, bagi calon pegawai negeri sipil (cpns), yang anggaran gaji dan thr-nya dibiayai oleh apbn. 
maka cpns mendapatkan thr sebesar 80% dari gaji pokok dan komponen lainnya, seperti halnya pns. 
demikian pula dengan cpns di lingkungan pemerintah daerah yang juga mendapatkan 80% dari gaji pokok pns dan komponen lainnya.
penerima gaji ke-13 dan ke-14 gaji ke-13 dan ke-14 diberikan kepada lembaga negara yang terdiri dari pns, cpns, pppk, prajurit tentara nasional indonesia (tni), anggota kepolisian negara republik indonesia (polri), dan pejabat negara.
baca juga:hasil rakernas siwo pwi pusat 2025: tiga provinsi siap jadi tuan rumah porwanas 2027
baca juga:usai pelantikan, dedy - ronny bakal diarak keliling kota bengkulu, pemprov sebut lokasi pelantikan belum final
lembaga negara meliputi wakil menteri, staf khusus kementerian/lembaga (k/l), dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi (kpk)
pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd), hakim agung, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, pimpinan dan anggota badan layanan umum (blu), dan pimpinan badan layanan umum daerah (blud).
selanjutnya, pimpinan lembaga penyiaran publik, menteri, wakil menteri, pejabat tinggi negara, pejabat administrator. 
pegawai yang mempunyai hak keuangan atau administratif yang sama atau setara dengan pengawas, pegawai non-asn yang bekerja pada instansi pemerintah dan lembaga negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
kedua, pensiunan (pns, prajurit tni, anggota polri, dan pejabat negara), pensiunan, dan penerima tunjangan juga berhak mendapatkan gaji ke-13 dan ke-14. 
namun, pns yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang tidak bekerja pada instansi pemerintah tempat mereka ditempatkan tidak mendapatkan kedua jenis gaji tersebut (**).