Mitigasi Efisiensi Anggaran, Kemendikdasmen usulkan Ini ke DPR RI

Sesjen Kemendikdasmen, Suharti -Istimewa/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Seiring dengan adanya efisiensi anggaran, Kemendikdasmen akan meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran di lingkup Kementerian. 

Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan dana tanpa mengurangi kualitas dan jangkauan program pendidikan yang ada. 

“Efisiensi anggaran dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa alokasi dana difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan,” ucap Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen, Suharti dikutip dari pres rilis Kemendikdasmen Kamis 13 Februari 2025.  

Dicontohkan Suharti bahwa Kemendikdasmen juga mengubah skema kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan secara luring, kini sebagian dilaksanakan secara daring.

“Lomba-lomba sebagian akan dilaksanakan secara daring seperti di masa Covid. Begitu juga kegiatan pelatihan sebagian akan dilaksanakan secara daring,” katanya. 

BACA JUGA:Khusus Ramadan dan Idul Fitri, Pasokan Gas 3 Kg Ditambah Segini

BACA JUGA:Putusan Jembatan Taba Terunjam Benteng Ditunda, Begini Respons Jaksa dan Kuasa Hukum

Suharti juga menekankan upaya serius jajaran Kemendikdasmen dalam merespons arahan efisiensi oleh Presiden.

“Pak Menteri meminta budaya hidup sederhana diterapkan di Kementerian termasuk agar semua penerbangan menggunakan kelas ekonomi, tidak terkecuali untuk Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat eselon I,” jelasnya.

Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Kemendikdasmen.

“Kami mendukung sepenuhnya, semoga usulan-usulan yang disampaikan dapat terwujud dan ada tambahan anggaran untuk memenuhi kekurangan tersebut,” tuturnya. 

Senada, dukungan untuk memperjuangkan anggaran pendidikan turut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah diwajibkan untuk menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh bangsa Indonesia.

Ia mengapresiasi upaya kementerian memperjuangkan anggarannya demi keberlanjutan program yang menyasar bagi terwujudnya generasi unggul 2045. 

“Saya apresiasi betul upaya kementerian ini memperjuangkan anggaran terutama untuk para guru yang harus didahulukan karena ini adalah perkara wajib,” jelasnya optimistis penambahan anggaran pendidikan akan disetujui Presiden. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan