Hotel dan Restoran Bakal PHK Massal, Dampak Pemangkasan Anggaran Pemerintah

Reporter: Rewa |

Editor: Dendy |

Senin , 17 Feb 2025 - 19:56

Resepsionis hotel di Kota Bengkulu melayani tamu. -IST/BE-

Pemerintah daerah sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait kekhawatiran yang disampaikan oleh PHRI Bengkulu. Namun, sejumlah pelaku usaha berharap adanya langkah mitigasi yang dapat mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut.

"Jika tidak ada solusi yang diberikan, maka bisnis kami akan semakin sulit bertahan. Tidak hanya pengurangan karyawan, beberapa hotel kecil mungkin akan terpaksa tutup," kata seorang pemilik hotel di Bengkulu yang enggan disebutkan namanya.(999)

hotel dan restoran bakal phk massal, dampak pemangkasan anggaran pemerintah                            harianbengkuluekspress.id - perhimpunan hotel dan restoran indonesia (phri) daerah bengkulu memperkirakan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah akan berdampak signifikan terhadap usaha perhotelan dan restoran di daerah tersebut. 
dampak ini tidak hanya akan mempengaruhi tingkat okupansi hotel dan restoran, tetapi juga berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (phk) karyawan secara massal.
sekretaris phri bengkulu, arif wahyudi mengungkapkan, pengurangan anggaran oleh pemerintah akan mengurangi jumlah kegiatan yang diselenggarakan di hotel dan restoran. 
"efisiensi anggaran dengan mengurangi kegiatan pemerintah di hotel dan restoran, maka kami juga akan melakukan efisiensi. hal yang pertama dilakukan adalah phk karyawan menjadi tidak dapat dielakkan," kata arif, senin, 17 februari 2025.
baca juga:dewan usul pppk tahap 3, untuk bantu honorer di bengkulu gagal pppk ini langkah dprd kota bengkulu
baca juga:replanting sawit serap banyak tanaga kerja, begini penjelasan pemprov bengkulu
menurut data phri, terdapat 114 hotel di bengkulu, termasuk 16 hotel berbintang, dengan total kamar mencapai 1.000 unit. industri ini menyerap tenaga kerja sekitar 700 orang. 
dengan adanya efisiensi anggaran, banyak karyawan yang terancam kehilangan pekerjaannya.
"kalau terjadi efisiensi dan kami harus memangkas 50 persen karyawan, akan banyak karyawan yang dirumahkan," ujar arif.
arif menilai bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan efisiensi anggaran ini. menurutnya, tanpa adanya stimulus atau dukungan bagi sektor perhotelan dan restoran, angka pengangguran di bengkulu dapat meningkat secara signifikan.
"perlu adanya stimulus atau dukungan bagi sektor perhotelan dan restoran, itu dilakukan agar angka pengangguran di bengkulu tidak meningkat secara signifikan," ujarnya.
selain itu, arif juga berharap ada komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan pelaku usaha sebelum kebijakan efisiensi anggaran diterapkan. 
"kami berharap ada dialog yang lebih intensif dengan pemerintah, sehingga kami bisa mencari solusi bersama yang tidak merugikan satu pihak saja," ujarnya.
dampak dari efisiensi anggaran ini bukan hanya dirasakan oleh pengusaha hotel dan restoran, tetapi juga oleh pelaku usaha lain yang bergantung pada sektor ini, seperti pemasok bahan makanan, penyedia jasa kebersihan, dan layanan transportasi.
pemerintah daerah sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait kekhawatiran yang disampaikan oleh phri bengkulu. namun, sejumlah pelaku usaha berharap adanya langkah mitigasi yang dapat mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut.
"jika tidak ada solusi yang diberikan, maka bisnis kami akan semakin sulit bertahan. tidak hanya pengurangan karyawan, beberapa hotel kecil mungkin akan terpaksa tutup," kata seorang pemilik hotel di bengkulu yang enggan disebutkan namanya.(999)