Pemdes Tanggo Raso Harapkan Perumahan Nelayan Ditertibkan, Berikut Alasannya

Reporter: Renald |

Editor: Asrianto |

Jumat , 21 Feb 2025 - 06:28

Pemdes Tanggo Raso meminta bantuan Pemkab Bengkulu Selatan untuk menertibkan perumahan nelayan, Selasa 18 Februari 2025.-Renald/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id – Keberadaan rumah nelayan di Desa Tanggo Raso, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, masih menjadi sorotan.

Rumah yang diperuntukkan bagi nelayan itu diduga diperjualbelikan secara diam-diam dengan harga mencapai Rp 20 juta.

Tidak hanya itu, banyak penghuni rumah nelayan yang tidak memiliki administrasi kependudukan di desa setempat.

Kepala Desa Tanggo Raso, Ridwan Agustian, membenarkan adanya dugaan jual beli ilegal rumah nelayan tersebut.

Dari total 71 unit rumah yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, terdapat enam unit yang penghuninya tidak terdaftar sebagai warga desa.

Selain itu, empat unit rumah kosong dan satu unit lainnya sudah lama tidak berpenghuni.

"Benar, selain adanya dugaan jual beli rumah nelayan, kami juga menemukan sebagian besar penghuninya tidak mendaftarkan administrasi kependudukannya di Desa Tanggo Raso," ujar Ridwan, Selasa 18 Februari 2025.

Menurutnya, selain tidak sesuai peruntukan, penghuni rumah nelayan yang tidak terdaftar ini juga kerap menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar.

Bahkan, pemerintah desa kerap menerima laporan masyarakat terkait aktivitas yang terjadi di dalam kompleks perumahan tersebut.

"Belum lama ini, kami bersama Kepala Dusun (Kadun) telah berupaya melakukan sosialisasi kepada para penghuni terkait aturan pemanfaatan rumah nelayan. Namun, upaya itu tampaknya tidak membuahkan hasil karena masih ada oknum yang nekat menjual rumah secara diam-diam," jelasnya.

pemdes tanggo raso harapkan perumahan nelayan ditertibkan, berikut alasannya                            harianbengkuluekspress.id – keberadaan rumah nelayan di desa tanggo raso, kecamatan pino raya, kabupaten bengkulu selatan, masih menjadi sorotan. 
rumah yang diperuntukkan bagi nelayan itu diduga diperjualbelikan secara diam-diam dengan harga mencapai rp 20 juta. 
tidak hanya itu, banyak penghuni rumah nelayan yang tidak memiliki administrasi kependudukan di desa setempat.
kepala desa tanggo raso, ridwan agustian, membenarkan adanya dugaan jual beli ilegal rumah nelayan tersebut.
baca juga:pukul ayah kandung, warga bs dibekuk, ternyata hanya karena hal sepele ini
baca juga:dorong pembangunan efektif dan bermanfaat, dewan bu sambut ranwal rkpd 2026
dari total 71 unit rumah yang dibangun oleh pemerintah kabupaten bengkulu selatan, terdapat enam unit yang penghuninya tidak terdaftar sebagai warga desa.
 selain itu, empat unit rumah kosong dan satu unit lainnya sudah lama tidak berpenghuni.
"benar, selain adanya dugaan jual beli rumah nelayan, kami juga menemukan sebagian besar penghuninya tidak mendaftarkan administrasi kependudukannya di desa tanggo raso," ujar ridwan, selasa 18 februari 2025.
menurutnya, selain tidak sesuai peruntukan, penghuni rumah nelayan yang tidak terdaftar ini juga kerap menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar. 
bahkan, pemerintah desa kerap menerima laporan masyarakat terkait aktivitas yang terjadi di dalam kompleks perumahan tersebut.
"belum lama ini, kami bersama kepala dusun (kadun) telah berupaya melakukan sosialisasi kepada para penghuni terkait aturan pemanfaatan rumah nelayan. namun, upaya itu tampaknya tidak membuahkan hasil karena masih ada oknum yang nekat menjual rumah secara diam-diam," jelasnya.
baca juga:anggota dprd bu, harmedi rian jemput aspirasi masyarakat, hadiri musrenbang kecamatan hulu palik 
baca juga:wali kota bengkulu dan wawali, dedy - ronny hadirkan 15 program baru, berikut rinciannya
ridwan berharap dinas perumahan dan permukiman (disperkim) bengkulu selatan segera turun tangan untuk menertibkan kepemilikan rumah nelayan tersebut. 
menurutnya, perlu ada evaluasi agar rumah-rumah ini benar-benar digunakan oleh nelayan yang berhak, bukan diperjualbelikan kepada pihak lain yang tidak sesuai ketentuan.
"kondisi di perumahan itu sudah sangat kacau. banyak tindakan amoral dan gangguan ketenteraman akibat penghuni yang tidak jelas statusnya. kami harap disperkim dan bupati bengkulu selatan segera mengambil tindakan tegas agar rumah nelayan ini kembali sesuai peruntukannya," pungkasnya. (renald)