Pemutihan Pajak Dilanjutkan, Realisasi Tahun 2023 Segini

Reporter: Eko Putra |

Editor: Haijir |

Jumat , 08 Dec 2023 - 22:00

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bakal melanjutkan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).--

Seluma Rp 993,5 juta Rp 2,9 miliar Rp 5,3 miliar

Bengkulu Tengah Rp 750,7 juta Rp 2,4 miliar Rp 3,9 miliar

TOTAL Rp 14,7 miliar Rp 45,7 miliar Rp 83,2 miliar

NUNGGAK PAJAK KARNAS INSTANSI VERTIKAL

WILAYAH UNIT TUGGAKAN

Kota Bengkulu 2.199 Rp 1.362.625,500

Rejang Lebong 199 Rp 127.403.000

Bengkulu Selatan 175 Rp 91.915.500

Bengkulu Utara 201 Rp 114.019.000

Lebong 25 Rp 27.122.000

Kaur 31 Rp 43.236.500

Kepahiang 16 Rp 16.988.500

pemutihan pajak dilanjutkan, realisasi tahun 2023 segini                            bengkulu, be - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu bakal melanjutkan pemutihan pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb). pasalnya, program gubernur bengkulu prof h rohidin mersyah itu memang banyak diminati masyarakat. buktinya, realisasi pemutihaan pajak kendaraan bermotor tahun 2023 yang dilakukan selama 6 bulan, yaitu dari bulan mei-november itu telah mencapai rp 83,2 miliar. 
sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu isnan fajri ssos mkes mengatakan, perpanjangan pemutihaan pajak kendaraan bermotor itu disesuaikan dengan kebutuhan.   "tidak menutup kemungkinan, bisa kita lakukan lagi," terang isnan, jumat (8/12).
perpanjangan program pemutihaan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 itu, menurut isnan akan dilihat dari banyak keluhaan masyarakat. jika memang tunggakan pajak kendaraan masyarakat masih banyak, tentu akan diperpanjang.   "kalau memang sesuai kebutuhaan dan banyak keluhaan dari masyarakat," bebernya. 
disamping itu, tunggakan pajak kendaraan bermotor milik masyarakat, tunggakan pajak kendaraan dinas (karnas) milik pemerintah juga memperhatinkan. 
berdasarkan data unit pelaksana teknis daerah pengelola pendapatan daerah (uptd ppd) sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) provinsi bengkulu, sampai 25 november lalu, tunggakan pajak karnas itu sampai rp 16,3 miliar. total karnas yang menunggak pajak itu mencapai 15.576 unit.
karnas nunggak pajak mencapai rp 16,3 miliar itu, meliputi karnas miliki instansi vertikal, pemprov bengkulu dan 9 kabupaten serta 1 kota di provinsi bengkulu.  
paling besar karnas nunggak pajak itu miliki pemda kabupaten/kota. totalnya sampai 8.827 unit, dengan tunggakan mencapai rp 10,2 miliar. kemudian disusul karnas miliki pemprov bengkulu, sebanyak 3.809 unit dengan total tunggakan sampai rp 4,2 miliar.
lalu karnas miliki instansi vertikal sebanyak 2.940 unit, dengan total tunggakan rp 1,8 miliar.
"kita lihat juga data tunggakan pajak kendaraan masih banyak," tuturnya. 
meski demikian, isnan mengatakan, dilanjutkan program pemutihaan pajak kendaraan bermotor itu tergantung dari gubernur bengkulu sebagai pemegang kebijakan. sebab, program tersebut bukan merupakan program tahunan, melainkan program kebijakan. 
"karena program itu kebijakan, bukan program setiap tahun," tegasnya. 
sebelumnya, gubernur bengkulu rohidin mersyah menegaskan, pihaknya masih mempertimbangkan program pemutihaan pajak kendaraan bermotor itu, akan berlanjut lagi tahun depan. namun jika antusias masyarakat masih tinggi, tentu program tersebut akan kembali diperpanjang.
"kalau dibutuhkan masyarakat,  kita perpajang lagi. tergantung dari respon masyarakat. karena masih  banyak yang belum yang membayar pajak," ungkap rohidin. 
disisi lain, rohidin juga mengatakan, karnas yang nunggak pajak itu harus dibayarkan. maka kepada bupati/walikota untuk menganggarkan pembayaran pajak karnas tersebut.
"kita minta bupati/walikota untuk menganggarkannya," tambahnya.
rohidin menegaskan, jika tidak dibayarkan tunggakan pajak karnas itu, tentu akan terus tercatat sebagai tunggakan pemerintah. maka jika karnas tersebut telah hilang, maupun rusak, agar dihapuskan dari catatan aset. sehingga tidak terus tercatat, sebagai tunggakan pajak kendaraan miliki pemerintah.
"jangan seolah-olah tidak patuh. padahal sesungguhnya karnas itu tidak difungsikan lagi," tandasnya. (151)
 
capaian program pembebasan pajak 2023
 
wilayah bbnkb ii tunggakan pkb realisasi
kota bengkulu rp 5,9 miliar rp 17,8 miliar rp 34,06 miliar
rejang lebong rp 1,2 miliar rp 3,9 miliar rp 6,6 miliar
bengkulu selatan rp 1,01 miliar rp 2,4 miliar rp 5,7 miliar
bengkulu utara rp 2,04 miliar rp 6,6 miliar rp 10,7 miliar
lebong rp 334,4 juta rp 1,4 miliar rp 2,1 miliar
kaur rp 449,1 juta rp 1,6 miliar rp 2,8 miliar
kepahiang rp 628,9 juta rp 2,3 miliar rp 3,8 miliar
mukomuko rp 1,3 miliar rp 3,9 miliar rp 7,9 miliar
seluma rp 993,5 juta rp 2,9 miliar rp 5,3 miliar
bengkulu tengah rp 750,7 juta rp 2,4 miliar rp 3,9 miliar
total rp 14,7 miliar rp 45,7 miliar rp 83,2 miliar
 
 
nunggak pajak karnas instansi vertikal
 
wilayah unit tuggakan
kota bengkulu 2.199 rp 1.362.625,500
rejang lebong 199 rp 127.403.000
bengkulu selatan 175 rp 91.915.500
bengkulu utara 201 rp 114.019.000
lebong 25 rp 27.122.000
kaur 31 rp 43.236.500
kepahiang 16 rp 16.988.500
mukomuko 56 rp 80.793.000
seluma 21 rp 8.191.000
bengkulu tengah 17 rp 13.215.500
total 2.940 rp 1.885.509.500
 
 
 
nunggak pajak karnas pemprov
 
wilayah unit tuggakan
kota bengkulu 3.798 rp 4.194.386,000
rejang lebong 6 rp 10.551.000
bengkulu selatan 5 rp 9.066.000
bengkulu utara - -
lebong - -
kaur - -
kepahiang - -
mukomuko - -
seluma - -
bengkulu tengah - -
total 3.809 rp 4.214.003.000
 
 
nunggak pajak karnas pemda kabupaten/kota
 
wilayah unit tuggakan
kota bengkulu 1.401 rp 1.635.075.500
rejang lebong 1.068 rp 963.949.500
bengkulu selatan 1.080 rp 1.200.173.500
bengkulu utara 1.165 rp 1.264.313.000
lebong 842 rp 1.233.910.500
kaur 483 rp 458.069.500
kepahiang 437 rp 399.917.500
mukomuko 1.198 rp 1.753 225.000
seluma 687 rp 809.352.000
bengkulu tengah 446 rp 486.937.000
total 8.827 rp 10.204.923.000