Kemenaker Terima Ribuan Pengaduan Pencairan THR , Ini Penjelasannya

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Jumat , 28 Mar 2025 - 12:39

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli-Istimewa/Bengkuluekspress.-

Menurut SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025, THR adalah hak yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada para pekerja.

Kebijakan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan juga Permenaker No. 6 Tahun 2016 yang secara khusus mengatur pelaksanaan THR. Intinya, semua pekerja yang telah bekerja minimal 1 bulan tanpa putus berhak menerima THR.

Adapun status pekerja yang berhak menerima THR, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), buruh harian, pekerja rumah tangga, tenaga honorer hingga pekerja outsourcing. (**)

kemenaker terima ribuan pengaduan  pencairan thr , ini penjelasannya                             harianbengkuluekspress.id- kementerian ketenagakerjaan (kemenaker) memang menerima sejumlah aduan terkait pencairan tunjangan hari raya (thr) pada tahun 2025. 
berdasarkan laporan, kemenaker tercatat menerima sebanyak 1.725 aduan dari pekerja atau buruh yang mengeluhkan terkait pencairan thr mereka. 
menteri ketenagakerjaan yassierli  tak menampik adanya pengaduan tersebut.  ia menegaskan hingga saat ini sudah  menerima  laporan dari puluhan perusahaan yang diduga belum membayar tunjangan hari raya (thr).
"saya dapat info sekitar 40-an laporan perusahaan, tapi kita belum lihat detail kasusnya seperti apa," kata yassierli. 
kemenaker katanya  akan memverifikasi laporan tersebut. pemerintah melalui kemenaker berkomitmen untuk memastikan bahwa hak pekerja, termasuk thr, dapat dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku. 
baca juga:terbaru, kemenag terbitkan surat edaran panduan takbiran idul fitri 2025 
baca juga:jelang lebaran, distan bengkulu selatan inpeksi pasar, pastikan daging aman dikonsumsi
yaitu sesuai dengan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016. selain itu, kemenaker juga terus memantau dan menindaklanjuti aduan yang masuk, agar hak pekerja terlindungi dengan baik.
jika laporan valid, maka perusahaan yang melanggar bisa kena sanksi.
"ada sanksi administratif, sampai sanksi berupa rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait kelangsungan usahanya. jadi bukan kami yang memberi sanksi, kita memberi rekomendasi," katanya.
diketahui,pembayaran tunjangan hari raya (thr) bagi pekerja swasta telah berakhir pada senin, 24 maret 2025. kementerian ketenagakerjaan (kemnaker) menyarankan pekerja segera melapor ke posko thr kemnaker.
posko thr kemnaker ini bisa diakses secara daring di situs ini: poskothr.kemnaker.go.id.
namun, kemenaker menyarankan agar pegawai lebih dulu berkonsultasi dengan hrd perusahaan sebelum melapor.
baca juga:program ckg di mukomuko disambut antusias, 2.902 warga terdaftar, daerah ini terbanyak
baca juga:rekayasa lalu lintas kota manna, jalur padang panjang ditutup sementara
menurut se menteri ketenagakerjaan nomor m/2/hk.04.00/iii/2025, thr adalah hak yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada para pekerja.
kebijakan ini berpedoman pada peraturan pemerintah no. 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan juga permenaker no. 6 tahun 2016 yang secara khusus mengatur pelaksanaan thr. intinya, semua pekerja yang telah bekerja minimal 1 bulan tanpa putus berhak menerima thr.
adapun status pekerja yang berhak menerima thr, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt), perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pkwtt), buruh harian, pekerja rumah tangga, tenaga honorer hingga pekerja outsourcing. (**)