Suara Warga Didengar, Solusi Infrastruktur dan Kesehatan Disiapkan Dedi Yanto
MEDI/BE Reses anggota DPRD Kota Bengkulu, Dedi Yanto, di halaman Kantor Lurah Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Sabtu, 6 Desember 2025, disambut antusias masyarakat.--
Harianbengkuluekspress.id - Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi PAN, Dedi Yanto, menggelar reses akhir tahun 2025 di halaman Kantor Lurah Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Sabtu, 6 Desember 2025. Kegiatan tersebut memfokuskan pembahasan pada dua isu utama, yakni infrastruktur dan kesehatan.
Dalam sesi dialog, Dedi menjelaskan, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, serta perwakilan Dinas PUPR telah memaparkan alokasi anggaran yang diarahkan untuk perbaikan jalan dan drainase di wilayah tersebut.
“Memang hari ini tema kita adalah infrastruktur dan kesehatan. Di bidang infrastruktur, tadi Pak Camat Muara Bangkahulu, Pak Lurah Pematang Gubernur, dan perwakilan PUPR sudah menjelaskan porsi anggaran yang akan digunakan untuk perbaikan jalan dan drainase,” ujar Dedi.
Selain infrastruktur, sektor kesehatan juga menjadi perhatian. Menurut Dedi, warga kini tidak lagi menghadapi kendala dalam mengakses BPJS Kesehatan gratis. Dalam kegiatan ini, ia turut menghadirkan perwakilan Lovely Medical untuk memberikan perspektif tambahan terkait peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
“Warga menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan gratis sudah tidak ada masalah lagi. Hari ini kita juga mengundang Lovely Medical, yang selama ini aktif mendatangi warga termarginalkan yang minim akses layanan kesehatan. Kita gandeng mereka karena semangatnya sama, yaitu menyelesaikan persoalan kesehatan di Kota Bengkulu,” jelasnya.
Terkait keluhan warga mengenai akses infrastruktur perumahan, Dedi menegaskan, pemerintah kota emperketat proses serah terima aset dari pengembang agar tidak menjadi beban pemerintah.
“Kita akan memperketat proses serah terima aset dari developer ke pemerintah kota. Jangan sampai developer tidak melakukan banyak hal, lalu tiba-tiba menyerahkan aset ke pemerintah itu tidak adil,” tegasnya. (Medi Karya Saputra)