Penilaian Kinerja Guru-Kepsek Diterapkan, Nunuk: PMM Tidak Menambah Beban Guru.

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Jumat , 19 Jan 2024 - 10:43

Mulai Januari 2024 pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM diterapkan-istimewa/bengkuluekspress-

HARIANBE- Mulai Januari 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerapkan sistem Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah yang lebih praktis, relevan, dan berdampak nyata.

Pengelolaan ini dilakukan melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang terintegrasi dengan e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sistem Pengelolaan Kinerja ini diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara,

PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dan Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, memastikan bahwa sistem pengelolaan kinerja di PMM tidak akan menambah beban guru.

Fitur ini kata Nunuk justru akan memudahkan guru untuk mendorong peningkatan kinerja yang relevan dalam mendukung kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

" Dengan adanya fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah di PMM, guru dan kepala sekolah hanya perlu berfokus pada satu indikator berdasarkan capaian Rapor Pendidikan di satuan pendidikannya, " katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, guru dan kepala sekolah dapat melakukan tiga tahapan pengelolaan kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

Karena sistem ini baru, Dirjen GTK berpesan, para guru memang perlu sedikit waktu untuk memahaminya sampai jadi terbiasa.

Nunuk menuturkan melalui kebijakan itu maka pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah menjadi lebih baik karena lebih praktis

Mengingat dokumen yang diisi dan disiapkan menjadi lebih sedikit sehingga beban administrasi berkurang.

Selain itu, menjadi lebih relevan karena praktik kinerja mengacu pada delapan indikator Rapor Pendidikan yang direkomendasikan sehingga pengelolaan kinerja

penilaian kinerja guru-kepsek diterapkan, nunuk: pmm tidak menambah beban guru.                             harianbe- mulai januari 2024, kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (kemendikbudristek)  telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang lebih praktis, relevan, dan berdampak nyata. 
pengelolaan ini dilakukan melalui platform merdeka mengajar (pmm) yang terintegrasi dengan e-kinerja yang dikelola oleh badan kepegawaian negara (bkn). 
 sistem pengelolaan kinerja ini diatur melalui peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (permenpanrb) nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara,
permenpanrb nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, dan peraturan direktur jenderal gtk nomor 7607/b.b1/hk.03/2023  tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. 
 baca juga : bosp 2024 cair, disdikbud dan sekolah bisa cek aplikasi ini
direktur jenderal guru dan tenaga kependidikan kemendikbudristek (dirjen gtk), nunuk suryani, memastikan bahwa sistem pengelolaan kinerja di pmm tidak akan menambah beban guru. 
fitur ini  kata nunuk justru akan memudahkan guru untuk mendorong peningkatan kinerja yang relevan dalam mendukung kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. 
" dengan adanya fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di pmm, guru dan kepala sekolah hanya perlu berfokus pada satu indikator berdasarkan capaian rapor pendidikan di satuan pendidikannya, " katanya.
lebih lanjut dikatakannya, guru dan kepala sekolah dapat melakukan tiga tahapan pengelolaan kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.
baca juga : lpdp berpotensi distop, ini kata menko pmk
karena sistem  ini baru,  dirjen gtk berpesan, para guru memang perlu sedikit waktu untuk memahaminya sampai jadi terbiasa.
nunuk menuturkan melalui kebijakan itu maka pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah menjadi lebih baik karena lebih praktis
mengingat dokumen yang diisi dan disiapkan menjadi lebih sedikit sehingga beban administrasi berkurang.
selain itu, menjadi lebih relevan karena praktik kinerja mengacu pada delapan indikator rapor pendidikan yang direkomendasikan sehingga pengelolaan kinerja
sesuai dengan kebutuhan peningkatan pembelajaran di satuan pendidikan.
berikutnya, berdampak nyata karena penilaian akan lebih berdampak pada kualitas pembelajaran berdasarkan observasi kelas.
baca juga : jumlah guru agama islam masih minim
guru dan kepala sekolah pun akan mendapatkan apresiasi yang sesuai dengan kinerjanya. 
nantinya pada tahap perencanaan, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan yang telah terintegrasi di pmm.
di tahap pelaksanaan, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di pmm.
pada tahap penilaian, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem e-kinerja bkn.
nunuk mengatakan guru dapat mengumpulkan sasaran kinerja pegawai (skp) di pmm mulai 1 januari 2024 sedangkan kepala sekolah dapat membuat skp di pmm mulai 15 januari 2024.
oleh sebab itu, ia mengimbau guru dan kepala sekolah untuk memahami alur dan penggunaan fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di laman link.tree/pengelolaankinerjapmm.
baca juga : dana bos madrasah sudah dikucurkan
"mulailah mengakses pengelolaan kinerja di platform merdeka mengajar sekarang," pinta nunuk.
disisi lain, keluarnya sistem pengelolaan kinerja guru disambut antusias   guru dan kepala sekolah. tony natalian sahertian mengakui bahwa fitur baru ini tidak lagi menyita waktu guru untuk urusan administrasi.
"ini adalah sebuah alat yang efektif dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja," ungkap tony. 
senada dengan itu, rut pratiwi, guru sdn cawang 04 kota jakarta timur mengatakan bahwa banyak keuntungan dari pengisian sasaran kinerja pegawai (skp) dalam fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini. 
"sistem ini adil karena siapa yang kinerjanya baik, akan mendapat nilai yang baik pula (tidak hanya berpatokan pada pangkat/golongan)," ujar rut. 
 ia mengaku puas dengan fitur baru tersebut, karena skp sudah sinkron dengan e-kinerja bkn, sehingga pengisiannya lebih mudah. 
"yang tak kalah penting, skp mengakomodasi keaktifan guru dalam menjalankan tugas tambahan," tutupnya. (**)