Prestasi! Serapan Anggaran Pemprov Bengkulu Terbaik Nasional, Segini Persentasenya

Reporter: Eko |

Editor: Dendi Supriadi |

Rabu , 24 Jan 2024 - 22:02

Kepala BPKAD Provinsi Bengkulu, Dr H Haryadi membeberkan serapan anggaran terbaik nasional.-EKO/BE -

Harianbengkuluekspress.bacakoran.co - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu meraih prestasi sebagai provinsi dengan serapan anggaran terbaik nasional tahun 2023.

Hal ini berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bengkulu, Dr H Haryadi SPd MM MSi mengatakan, realisasi penyerapan anggaran APBD Provinsi Bengkulu tahun 2023 mencapai 97,95 persen.

Angka ini jauh melampaui angka rata-rata provinsi 90,80 persen.

"Ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran pemerintah daerah," kata Haryadi, Rabu, 24 Januari 2024.

Dijelaskannya, realisasi serapan anggaran tersebut meliputi belanja dan pendapatan.

Dari sisi belanja daerah, realisasinya mencapai 97,95 persen.

Setelah Pemprov Bengkulu mendapatkan urutan pertama, kemudian disusul Pemprov Aceh dengan realisasi belanja daerah 97,71 persen dan Pemprov Riau 97,30 persen. Kemudian paling bawah realisasinya belanja APBD itu ada di Provinsi Papua Selatan hanya 30,78 persen.

Sedangkan dari sisi pendapatan daerah, Pemprov Bengkulu realisasinya mencapai 100,12 persen.

Presentasi itu membuat Pemprov Bengkulu masuk urutan ke-7 tertinggi nasional. Untuk nomor satu paling tinggi realisasinya ada di Provinsi Kalimantan Selatan 120,83 persen, lalu Papua Tengah 103,72 persen dan ketiga Provinsi Jawa Timur dengan realisasi pendapatan 102,87 persen.

"Dari sisi pendapatan, kita masuk urutan ketujuh tertinggi secara nasional," tuturnya.

prestasi! serapan anggaran pemprov bengkulu terbaik nasional, segini persentasenya                            harianbengkuluekspress.bacakoran.co - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu meraih prestasi sebagai provinsi dengan serapan anggaran terbaik nasional tahun 2023. 
hal ini berdasarkan hasil evaluasi dari kementerian dalam negeri (kemendagri).
kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) provinsi bengkulu, dr h haryadi spd mm msi mengatakan, realisasi penyerapan anggaran apbd provinsi bengkulu tahun 2023 mencapai 97,95 persen. 
angka ini jauh melampaui angka rata-rata provinsi 90,80 persen.
baca juga:istri oknum polisi diduga ikut nikmati uang sogokan tes polri, begini pengakuan saksi
baca juga:rumah terendam lumpur dilidik polresta, diduga disebabkan adanya pembangunan ini
"ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran pemerintah daerah," kata haryadi, rabu, 24 januari 2024.
dijelaskannya, realisasi serapan anggaran tersebut meliputi belanja dan pendapatan. 
dari sisi belanja daerah, realisasinya mencapai 97,95 persen.
setelah pemprov bengkulu mendapatkan urutan pertama, kemudian disusul pemprov aceh dengan realisasi belanja daerah  97,71 persen dan pemprov riau 97,30 persen.  kemudian paling bawah realisasinya belanja apbd itu ada di provinsi papua selatan hanya 30,78 persen.
baca juga:bawaslu benteng temukan dugaan pelanggaran pemilu, ini bentuk pelanggarannya
sedangkan dari sisi pendapatan daerah, pemprov bengkulu realisasinya mencapai 100,12 persen. 
presentasi itu membuat pemprov bengkulu masuk  urutan ke-7 tertinggi nasional. untuk nomor satu paling tinggi realisasinya ada di provinsi kalimantan selatan 120,83 persen, lalu papua tengah 103,72 persen dan ketiga provinsi jawa timur dengan realisasi pendapatan 102,87 persen.
"dari sisi pendapatan, kita masuk urutan ketujuh tertinggi secara nasional," tuturnya.  
pemprov bengkulu dari  sisi pendapatan pajak kendaraan bermotor juga mendapatkan meraih reward nasional. 
sebab,  pemprov bengkulu memberikan pendapatan nasional paling besar dari sisi pajak kendaraan bermotor. realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) mencapai rp 83,28 miliar.
"ini merupakan hasil dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang kita laksanakan tahun lalu," beber haryadi.
sejauh ini, untuk program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 masih terus dikaji. 
namun dimungkinkan masih akan digelar pada tahun ini. agar tidak ada kendaraan bermotor di provinsi bengkulu yang nunggak pajak.
"masih dikaji, mudah-mudahan sesuai harapan masyarakat," tuturnya.
haryadi mengatakan, prestasi serapan belanja daerah dan pendapatan  itu akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja. diharapkan, prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun ini.
"kita akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja, agar pembangunan di provinsi bengkulu dapat berjalan dengan baik," ujar haryadi.
sementara itu, anggota komisi ii dprd provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring mengatakan, dari sisi pendapatan daerah tahun ini harus terus didongkrak. 
maka program pemutihan pajak bisa kembali direalisasikan untuk masyarakat.
"program pajak ini bisa ditingkatkan. apalagi realisasinya sudah sangat baik," ungkap usin.
tidak hanya kendaraan masyarakat umum, usin juga meminta agar pemerintah daerah segera membayar pajak kendaraan dinas yang masih nunggak. termasuk kendaraan dinas pemprov yang nunggak pajak juga harus dibayarkan.
"kita sudah minta, sekda bisa buatkan surat edaran, agar opd membayarkan kendaraan dinas yang menunggak pajak," tandasnya. (eko)