Desak Tuntaskan Konflik Lingkungan, Warga Gelar Aksi di Sini

Reporter: Eko Putra |

Editor: Haijir |

Jumat , 26 Jan 2024 - 22:04

RIO/BE Massa yang tergabung dalam “Rembuk Rakyat Bengkulu” bersama Walhi Bengkulu menggelar aksi deklarasi rakyat di depan Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu, Jumat 26 Januari 2024.--

Harianbengkuluekspress.bacakoran.co - Sejumlah elemen masyarakat mendesak seluruh kontestan Pemilu 2024, baik eksekutif maupun legislatif, untuk berpihak pada kepentingan rakyat. Khususnya menuntaskan konflik lingkungan.

Desakan ini disampaikan dalam Rembuk Rakyat Bengkulu (RRB) yang digelar Walhi Bengkulu, di depan Masjid Raya Baitul Izzah Bengkulu, pada Jumat 26 Januari 2024.

Demo itu diikuti oleh masyarakat korban konflik Sumber Daya Alam (SDA), NGO, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan.

"Kita mendesak kontestan Pemilu Tahun 2024, baik daerah maupun nasional berkomitmen untuk mengupayakan penyelesaian konflik SDA yang terus menerus terjadi," terang Manajer Kampanye Walhi Bengkulu Puji Hendri Julita Sari.

Puji mengatakan, desakan menyelesaikan konflik lingkungan itu menjadi penting. Agar kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan, tetap mengedepankan kepentingan rakyat.

"Kontestan politik rentan membawa kepentingan korporasi," tuturnya.

Dijelaskannya, kontestasi politik ini harus dikawal. Pihaknya, mengkhawatirkan kebijakan yang dihasilkan nanti, sarat dengan kepentingan korporasi.

"Sehingga dengan kegiatan kita ini, merupakan salah satu upaya dalam menghadang kepentingan-kepentingan korporasi tersebut," beber Puji.

Selain mendesak kontestan Pemilu 2024 untuk berpihak pada kepentingan rakyat, RRB juga melakukan konsolidasi yang dibangun dari berbagai elemen masyarakat. Diharapkan, dapat menggalang kekuatan rakyat untuk mendorong adanya transisi ke arah dominasi kepentingan rakyat.

"Kita mendorong adanya transisi ke arah dominasi kepentingan rakyat dalam kebijakan di setiap tingkat pemerintahan," tegasnya.

Sementara itu, Kadiv Eksternal Walhi Dodi Faisal menuntut, kepada calon presiden, wakil presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah untuk mengutamakan reforma agraria, kelestarian ekologis, dan keadilan iklim.

desak tuntaskan   konflik lingkungan, warga gelar aksi di sini                            harianbengkuluekspress.bacakoran.co - sejumlah elemen masyarakat  mendesak seluruh kontestan pemilu 2024, baik eksekutif maupun legislatif, untuk berpihak pada kepentingan rakyat.  khususnya menuntaskan konflik lingkungan.
desakan ini disampaikan dalam rembuk rakyat bengkulu (rrb) yang digelar walhi bengkulu, di depan masjid raya baitul izzah bengkulu, pada jumat  26 januari 2024.
demo itu diikuti oleh masyarakat korban konflik sumber daya alam (sda), ngo, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan.
"kita mendesak kontestan pemilu tahun 2024, baik daerah maupun nasional berkomitmen untuk mengupayakan penyelesaian konflik sda yang terus menerus terjadi," terang manajer kampanye walhi bengkulu puji hendri julita sari.
baca juga:salurkan bantuan 198.580 kg beras
baca juga:ajak masyarakat jaga kamtibmas, polda imbau begini 
puji mengatakan, desakan menyelesaikan konflik lingkungan itu menjadi penting. agar kebijakan pemerintah dalam  pengambilan keputusan, tetap mengedepankan kepentingan rakyat.
"kontestan politik rentan membawa kepentingan korporasi," tuturnya.
dijelaskannya, kontestasi politik ini harus dikawal. pihaknya, mengkhawatirkan kebijakan yang dihasilkan nanti, sarat dengan kepentingan korporasi.
"sehingga dengan kegiatan kita ini, merupakan salah satu upaya dalam menghadang kepentingan-kepentingan korporasi tersebut," beber puji.
selain mendesak kontestan pemilu 2024 untuk berpihak pada kepentingan rakyat,  rrb juga melakukan konsolidasi yang dibangun dari berbagai elemen masyarakat. diharapkan, dapat menggalang kekuatan rakyat untuk mendorong adanya transisi ke arah dominasi kepentingan rakyat.
"kita mendorong adanya transisi ke arah dominasi kepentingan rakyat dalam kebijakan di setiap tingkat pemerintahan," tegasnya.
baca juga:jamin aksesibilitas penyandang disabilitas
sementara itu,  kadiv eksternal walhi dodi faisal menuntut, kepada calon presiden, wakil presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah untuk mengutamakan reforma agraria, kelestarian ekologis, dan keadilan iklim.
termasuk  merevisi regulasi yang merugikan lingkungan, mencerminkan keinginan masyarakat bengkulu untuk perubahan positif.
"ini semua demi melindungi hak rakyat, termasuk pengakuan dan perlindungan wilayah tangkap nelayan, pemerintah diingatkan untuk menjalankan kebijakan yang bersifat inklusif dan berpihak pada kepentingan rakyat," tandas dodi. (eko putra)