KPU Ingatkan Parpol Wajib Serahkan LPPDK, Kalau Tidak, Ini Sanksinya

Reporter: Medi |

Editor: Haijir |

Selasa , 27 Feb 2024 - 21:47

Komisioner KPU Kota Bengkulu, Risen Lubis --

"Didalam laporan itu dirincikan berapa penerimaan dan berapa pengeluaran, kemudian juga disebutkan jika ada sumbangan dalam bentuk barang atau lain-lain," jelasnya.

Setelah seluruh LPPDK dikumpulkan, selanjutnya KPU akan menyerahkan LPPDK tersebut ke Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk dilakukan audit dana kampanye. Dalam proses audit ini akan memakan waktu 30 hari, dan tim audit akan melakukan pemeriksaan terkait indikasi pelanggaran-pelanggaran. Adapun jenis pelanggaran yakni menerima sumbangan dari perusahaan asing atau melebihi batas dana kampanye yang ditetapkan dalam PKPU.

"Selesai diaudit KAP nanti akan diserahkan kembali ke KPU untuk diumumkan, jika nantinya ada temuan atau melebihi batas dana yang ditetapkan maka parpol wajib untuk mengembalikan," pungkasnya. (Medi)

kpu ingatkan parpol   wajib serahkan lppdk, kalau tidak, ini sanksinya                            harianbengkuluekspress.id - komisi pemilihan umum (kpu) kota bengkulu memberikan warning ke seluruh partai politik (parpol) yang menjadi peserta pemilihan umum (pemilu) 2024, segera menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (lppdk). adapun waktu yang diberikan sejak tanggal 23-29 februari 2024. 
"berdasarkan pkpu penyerahan lppdk ini dimulai 8 hari setelah pemungutan suara. sebelumnya sudah kita surati parpol untuk dipersiapkan dan perhatian batas akhir bulan ini," ujar komisioner kpu kota, risen lubis, selasa 27 februari 2024. 
mengingat waktu yang diberikan cukup lama, maka jika ada keterlambatan kpu tidak memberikan toleransi, tetapi parpol bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan berlaku. 
dijelaskan risen lubis, kpu berhak melakukan pembatalan calon terpilih dan tidak diajukan dalam pleno ke kpu ri.
baca juga:calon tsk korupsi rsud mukomuko berjamaah, segini jumlah tsk-nya
baca juga:dinkes cek hb siswa di sekolah, tujuannya ini 
sanksi ini tertuang dalam pkpu nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilu. artinya bagi caleg yang memiliki perolehan suara terbanyak tidak akan direkomendasikan untuk mendapatkan kursi dprd.  
"jadi sanksi bagi peserta yang tidak menyerahkan adalah pembatalan penetapan calon terpilih. maka tanggal 29 februari itu kita tunggu sampai pukul 23.00wib," tegasnya.  
selain itu, bagi parpol yang memiliki suara terendah alias kalah juga tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan lppdk tersebut, menginggat hal ini merupakan aturan yang wajib dipatuhi. 
ia mengimbau agar semua peserta pemilu menjalankan setiap tahapan pelaporan dana kampanye sesuai aturan yang telah ditentukan. 
"pada dasarnya laporan ini wajib bagi semua peserta pemilu," tandasnya. 
sejauh ini baru 3 parpol yang menyampaikan lppdk yakni partai solidaritas indonesia (psi), partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) dan partai ummat.
pihaknya berharap agar format pelaporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye tersebut tidak ada kesalahan karena sebelumnya kpu sudah melakukan bimbingan teknis tentang format pelaporan dana tersebut. 
baca juga:3 korban hanyut di bs belum ditemukan, ini penyebabnya
"didalam laporan itu dirincikan berapa penerimaan dan berapa pengeluaran, kemudian juga disebutkan jika ada sumbangan dalam bentuk barang atau lain-lain," jelasnya. 
setelah seluruh lppdk dikumpulkan, selanjutnya kpu akan menyerahkan lppdk tersebut ke kantor akuntan publik (kap) untuk dilakukan audit dana kampanye. dalam proses audit ini akan memakan waktu 30 hari, dan tim audit akan melakukan pemeriksaan terkait indikasi pelanggaran-pelanggaran. adapun jenis pelanggaran yakni menerima sumbangan dari perusahaan asing atau melebihi batas dana kampanye yang ditetapkan dalam pkpu. 
"selesai diaudit kap nanti akan diserahkan kembali ke kpu untuk diumumkan, jika nantinya ada temuan atau melebihi batas dana yang ditetapkan maka parpol wajib untuk mengembalikan," pungkasnya. (medi)