Orang Tua Wajib Tahu, Berikan Hadiah Pada Guru Saat Kenaikan Kelas, Potensi Gratifikasi, Ini Penjelasan KPK

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Minggu , 16 Feb 2025 - 12:01

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana dan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam High level meeting bertajuk "Kolaborasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi"-tangkaplayar/Bengkuluekspress.id--

Harianbengkuluekspress.id- Jelang kenaikan kelas sudah menjadi pemandangan biasa, walimurid memberikan hadiah kepada guru.

Biasanya, hadiah ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan usaha guru dalam mengajar serta membimbing siswa selama setahun ajaran.

Hadiah ini bisa berupa barang, uang tunai, atau bahkan ucapan terima kasih yang disampaikan secara langsung oleh siswa dan orang tua.

Data Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2023 menunjukkan berbagai permasalahan terkait integritas di dunia pendidikan.

Salah satunya yakni 65% sekolah masih memiliki kebiasaan memberikan hadiah kepada guru saat kenaikan kelas atau hari raya, yang berpotensi menjadi praktik gratifikasi.

Terkait hal itu, Komisis Pemberantasan Korupsi mengupas tentang tantangan integritas di dunia pendidikan, dalam high Level meeting bertajuk " Kolaborasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi" yang digelar di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 14 Februari 2025.

Acara itu dihadiri Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana; dan Ketua KPK, Setyo Budiyanto

Dikatakannya

Untuk memperkuat integritas di sektor pendidikan, KPK bekerja sama dengan enam kementerian untuk memperkuat kurikulum pendidikan mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi.

Keenam kementerian tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas.

Pimpinan KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di sektor pendidikan membutuhkan dukungan dari semua sektor, terutama kementerian dan lembaga terkait.

orang tua wajib tahu,  berikan hadiah pada guru saat kenaikan kelas, potensi gratifikasi, ini penjelasan kpk                             harianbengkuluekspress.id- jelang kenaikan kelas sudah menjadi pemandangan biasa, walimurid memberikan hadiah kepada guru. 
biasanya, hadiah ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan usaha guru dalam mengajar serta membimbing siswa selama setahun ajaran. 
hadiah ini bisa berupa barang, uang tunai, atau bahkan ucapan terima kasih yang disampaikan secara langsung oleh siswa dan orang tua.
data survei penilaian integritas (spi) pendidikan 2023 menunjukkan berbagai permasalahan terkait integritas di dunia pendidikan. 
salah satunya yakni 65% sekolah masih memiliki kebiasaan memberikan hadiah kepada guru saat kenaikan kelas atau hari raya, yang berpotensi menjadi praktik gratifikasi.
terkait hal itu, komisis pemberantasan korupsi mengupas tentang tantangan integritas di dunia pendidikan, dalam high level meeting bertajuk " kolaborasi implementasi pendidikan antikorupsi"  yang digelar di gedung merah putih kpk, jakarta, jumat 14 februari 2025. 
baca juga:jangan diabaikan, kenali 8 gejala sakit kepala ini mengindikasikan adanya penyakit serius.
baca juga:efisiensi anggaran hingga pelaksanaan wfh, kemdiktisaintek terbitkan surat edaran resmi, begini instruksinya 
acara  itu dihadiri deputi  bidang pendidikan dan peran serta masyarakat kpk, wawan wardiana; dan ketua kpk, setyo budiyanto
dikatakannya 
untuk memperkuat integritas di sektor pendidikan, kpk bekerja sama dengan enam kementerian untuk memperkuat kurikulum pendidikan mulai dari paud hingga perguruan tinggi.
keenam kementerian tersebut adalah kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, kementerian agama, kementerian pendidikan dasar dan menengah.
kementerian pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kementerian dalam negeri, serta kementerian perencanaan pembangunan nasional dan bappenas.
pimpinan kpk setyo budiyanto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di sektor pendidikan membutuhkan dukungan dari semua sektor, terutama kementerian dan lembaga terkait. 
ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di sektor pendidikan membutuhkan dukungan dari semua sektor, terutama dari kementerian dan lembaga terkait. 
"upaya pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga melalui edukasi dan pencegahan. pendidikan merupakan kunci utama untuk membangun budaya antikorupsi sejak dini, dan pemerintah saat ini harus semakin fokus untuk meningkatkan pendidikan di berbagai jenjang, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan integritas,"ujarnya. 
wawan wardana menambahkan bahwa meskipun nilai rata-rata integritas di sektor pendidikan indonesia cukup tinggi, namun masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi.
baca juga:pt ssl seluma diminta segera lakukan penghijauan di kolam limbah cpo 
baca juga:dugaan guru aniaya siswa diproses, begini penjelasan kapolresta bengkulu
tantangan tersebut antara lain ketidak komprehensifan kebijakan, kurangnya regulasi yang komprehensif, belum adanya standar kompetensi guru, keterbatasan data, sumber daya manusia, dan kurangnya monitoring dan evaluasi serta dukungan anggaran.
"kpk terus bekerja sama untuk mengimplementasikan budaya pendidikan karakter dan antikorupsi melalui sembilan nilai inti (kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, keberanian, kerendahan hati, kasih sayang, kedisiplinan, keadilan, dan ketekunan). 
"hingga saat ini, sudah 83% daerah yang telah memiliki perda pendidikan antikorupsi," jelas wawan seraya menambahkan bahwa kpk berharap melalui kerja sama ini, kesadaran akan bahaya korupsi akan semakin tinggi di kalangan pelajar, tenaga pendidik, dan seluruh elemen masyarakat.
dengan demikian, dunia pendidikan dapat terbebas dari praktik-praktik korupsi, melahirkan generasi yang jujur dan berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa. 
"pendidikan adalah investasi masa depan dan menjadi tugas kita semua untuk memastikan bahwa generasi penerus bangsa tumbuh dengan nilai-nilai antikorupsi yang kuat," tandas wawan. (**)