Harian Bengkulu Ekspress

Seluruh Sekolah di Rejang Lebong Diupayakan Terima Ini

Plt Kepala Disdikbud Rejang Lebong, Zakaria Efendi MPd--

Harianbengkuluekspress.id - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rejang Lebong terus memacu upaya mendapatkan bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat. Seluruh sekolah, mulai dari PAUD hingga SMP diusulkan agar dapat menikmati program perbaikan fasilitas tersebut.

Plt Kepala Disdikbud Rejang Lebong, Zakaria Efendi MPd mengungkapkan, bahwa tahun ini sebanyak 60 sekolah sudah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp 34 miliar. Bantuan tersebut menyasar TK/PAUD, SD hingga SMP.

"Tahun depan kita akan lebih agresif mencari dana pusat untuk revitalisasi. Proposal untuk 194 SD sudah kita ajukan, menyusul 17 SMP dan 17 PAUD," terang Zakaria.

BACA JUGA: Pemkab Kepahiang Genjot Pelayanan Kesehatan Primer, Ini Tujuannya

BACA JUGA:Warga Seginim Geger, Temuan Mayat Pria Tinggal Seorang Diri di Rumahnya

Meski begitu, Zakaria menyampaikan, bahwa bantuan yang diterima tahun ini baru mencakup sekitar 20–25 persen dari total 340 sekolah negeri maupun swasta di Rejang Lebong. Ia menilai, kebutuhan perbaikan masih jauh dari tercukupi.

"Sudah sangat membantu, walaupun porsinya baru 20–25 persen. Ini masih jauh, dan inilah yang terus kita perjuangkan. Saat ini mayoritas masih rehab sedang. Untuk 2026 kita akan mengejar rehab berat," terang Zakaria.

Hasil inventarisasi menunjukkan sekitar 35 persen sekolah di Rejang Lebong berada dalam kondisi rusak berat. Sekolah-sekolah tersebut umumnya berada di wilayah pelosok dan masih menggunakan bangunan lama peninggalan era Orde Baru.

"Banyak sekolah di pelosok yang bangunannya masih memakai bidai atau dinding bambu. Harapan kita, sekolah yang masih menggunakan bidai ini bisa kita rombak menjadi bangunan permanen," kata Zakaria.

Untuk mempercepat pemenuhan target revitalisasi, ia meminta, seluruh kepala sekolah melakukan pembenahan data pokok pendidikan (Dapodik), terutama pada bagian sarana dan prasarana.

"Dapodik harus valid, karena Kementerian Dikdasmen melihat acuan dari sana. Jika datanya benar, peluang mendapatkan bantuan akan semakin besar," unkap Zakaria.(ari)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan