Banyak PMI Bengkulu Telantar di Jepang Belum Ditangani, Dewan Usulkan Anggaran untuk Tim Investigasi

Harianbengkuluekspress.id -  Kasus kematian Adela Meysa (23), Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Seluma di Prefektur Ibaraki, Jepang, pada Sabtu 8 November 2025 lalu, menjadi perhatian banyak pihak.

Penyelidikan awal ditemukan masih banyak korban lain asal Bengkulu yang saat ini telantar di Jepang dengan modus serupa. 

Namun, upaya penyelamatan dan penegakan hukum terkendala masalah klasik yakni ketiadaan anggaran operasional bagi Tim Gabungan yang dibentuk oleh Gubernur Bengkulu H Helmi Hasan SE lewat Surat Perintah Tugas Nomor 500.15/1725/DKKTRANS-03/2-25 tertanggal 11 November 2025.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi menegaskan, kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini melibatkan jaringan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terduga pelakunya berada di luar negeri. Sehingga penanganannya membutuhkan sumber daya besar. 

Sebab, meninggalnya Adela menjadi pintu masuk terungkapnya nasib PMI lain yang diberangkatkan secara non-prosedural.

BACA JUGA:Pejabat Eselon 2 Diduga Terlibat Korupsi Bedah Rumah, Pemprov Bengkulu Minta Polda Tegakkan Aturan

BACA JUGA:Jembatan Tebeng Ditargetkan Tuntas Akhir November 2025, Dinas PUPR Optimis Banjir Teratasi

Namun sayangnya, tim tersebut belum dibekali anggaran operasional. Padahal, tugasnya mencakup investigasi lintas negara hingga upaya pemulangan korban.

"Sangat menyesalkan ya, baru tahu kalau Satgas ini tidak ada anggarannya. Kenapa tidak diajukan ketika dibentuk? Padahal di diktum terakhir SK Gubernur biasa disebutkan biaya ditanggung APBD. Tidak mungkin mereka menggunakan dana operasional dari instansi masing-masing karena ini lintas sektoral, ada Polda, ada Dinas Tenaga Kerja, dan lainnya," tegas Edwar, Rabu, 19 November 2025.

Politisi PDI Perjuangan ini membandingkan dengan Satgas Saber Pungli atau Satgas Percepatan Pendapatan Daerah yang memiliki pos anggaran jelas di Kesbangpol atau instansi terkait agar bisa bekerja maksimal. 

Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), Edwar menegaskan, DPRD Provinsi Bengkulu siap menyetujui anggaran tersebut asalkan pihak eksekutif segera mengajukan kebutuhan anggaran.

"Kita tidak masalah berapa anggarannya, yang penting wajar. Saya siap membantu menganggarkan itu. Ini penting supaya Satgas bisa bekerja maksimal, baik untuk mencari korban lain maupun menangkap terduga pelaku TPPO yang berada di luar negeri," ujarnya.

Sementara itu, Edwar menegaskan, kasus Adela menjadi yang terakhir dari jebakan dengan dalih PMI. Sehingga tidak ada korban lain, khususnya di Provinsi Bengkulu.

"Sebenarnya ini kejadian berulang, kita sangat prihatin. Harapan kita ini yang terakhirlah," tutur Edwar.