KOTA MANNA, BE – Ketua KPU Bengkulu Selatan (BS), M Arif Luthfi MPd menyampaikan KPU telah melakukan beauty kontes pemilihan bank mitra KPU pada 26 dan 27 Oktober lalu. Bagi bank pemenang dari kontes nanti di KPU BS nomor rekeningnya dituangkan pada Naskah Perjanjian Hibah (NPHD). Bank pemenang kontes tersebut adalah yang akan memberikan pelayanan prima bagi KPU BS. Bahkan KPU memfokuskan bagi bank yang menang kontes tersebut dapat mendukung kegiatan KPU tanpa adanya kendala penganggaran di setiap tahapan yang ada.
Arif menjelaskan, “Paling lambat NPHD tersebut dilakukan pada 10 November mendatang. Bank pemenang kontes difokuskan bagaimana jika KPU menjalankan tahapan kegiatan dan jadwal itu tidak terkendala dalam anggaran. Tentunya ini nantinya yang akan kami prioritaskan untuk bank yang terpilih.”
Lebih lanjut, Arif menerangkan, KPU belum melakukan pleno pemenang kontes bank. Hal tersebut dikarenakan KPU BS masih melihat poin-poin penting dari peserta kontes bank yang paling unggul dan dari masukan yang ada.
“Kenapa belum diputuskan, karena kemarin saya langsung ke Jakarta ada acara rakor untuk finalisasi dan verifikasi daftar pemilih tetap (DCT). Sehari atau dua hari ini pemenang kontes akan diputuskan,” terangnya.
Untuk peserta kontes tersebut ada 7 bank dan satu diantaranya mengundurkan diri. Ketujuh bank tersebut, yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank BSI, Bank BTN, Bank Mualamat, Bank Bengkulu dan Bank Mandiri mengundurkan diri. Arif juga mengungkapkan dana hibah Pilkada yang berjumlah Rp 25 miliar tersebut memang dari pusat tidak menunjuk satu bank tertentu untuk menampung dana tersebut, seperti bank pemerintah daerah (BPD) yaitu Bank Bengkulu.
“Sesuai dengan juknis dari KPU RI itu tidak ada menunjuk ke bank tertentu sebagai bank penampung untuk pelaksanaan Pilkada. Nah jika bank yang ikut kontes tersebut dapat memberikan pelayanan prima maka akan kami tunjuk sebagai bank penampung, tidak menutup kemungkinan bank tersebut bank daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk penggunaan anggaran sebesar Rp 25 Miliar dari hibah daerah untuk pilkada tersebut dengan gambaran sebesar Rp 13 miliar untuk dana gaji Badan ADHOC. Selebihnya yang ada akan digunakan untuk menjalankan semua tahapan, seperti pengadaan surat suara, sosialisasi dan pencalonan pasangan kepala daerah.
“Calon kepala daerah akan dianggarkan untuk 6 pasangan dan semua itu memerlukan biaya bagi mereka untuk semua tahapan seperti kesehatan. Terus untuk ATK KPU juga harus disediakan dan paling banyak adalah dana pembuatan surat suara,” pungkasnya. (117)