harianbengkuluekspress.id - Upaya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Drs Rachmat Riyanto ST MAP memperjuangkan penambahan formasi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2024 membuahkan hasil.
Dengan demikian, Pemda Benteng resmi mendapat tambahan formasi untuk seleksi P3K.
Penambahan formasi P3K bertujuan untuk mengakomodir para tenaga honorer yang mengabdi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Benteng. Baik itu tenaga kebidanan, perawat, dokter dan lainnya.
"Ya, Alhamdulillah Pemda Benteng mendapat tambahan formasi P3K sebanyak 285 orang," kata Rachmat.
Senada disampaikan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Benteng, Apileslipi SKom MSi mengungkapkan hal yang sama.
Apileslipi menjelaskan, Pemda Benteng saat ini telah mendapatkan bocoran tentang rincian formasi seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024.
Secara keseluruhan, jumlahnya mencapai 2.294 formasi.
Rinciannya, sebanyak 314 formasi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan sebanyak 1.980 formasi untuk P3K.
"Rincian formasi seleksi CASN sudah ada. Namun, formasi yang sudah diserahkan Menteri PANRB baru 314 formasi CPNS. Penyerahan formasi P3K menyusul," terang Apileslipi.
Apileslipi menerangkan, usulan CASN yang disampaikan disesuaikan dengan jumlah honorer dan analisa kebutuhan pegawai di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Khusus untuk tenaga guru, formasi tak bisa diubah dan disesuaikan dengan jumlah honorer yang sudah terdaftar di Dapodik Kemendikbud RI.
Sedangkan, untuk tenaga kesehatan, usulan CASN disesuaikan dengan rencana kebutuhan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
"Kami mengimbau agar seluruh honorer dapat mempersiapkan diri secara maksimal, ikuti tahapan tes (seleksi) dan berdoa agar lulus. Semuanya gratis alias tak dipungut biaya. Sebab itulah, para honorer diimbau untuk tak percaya dengan janji manis oknum yang bisa menjanjikan kelulusan," terangnya.
Ditanya mengenai jadwal dan tahapan seleksi CASN, Apileslipi masih enggan membeberkan secara gamblang dengan alasan masih menunggu surat resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
"Sampai saat ini, kita masih menunggu surat dari BKN tentang teknis pendaftaran dan jadwal pendaftaran," pungkas Apileslipi.(bakti)