Karena setiap kepala OPD telah menandatangani kontrak kinerja.
Tim penguji pejabat Pemprov Bengkulu.-Istimewa/Bengkulu Ekspress -
"Intinya sangat objektif," ungkap Isnan.
Isnan menyatakan, hasil uji kompetensi itu akan menjadi gambaran kinerja pemerintah ke depan.
Apalagi Gubernur dan Wagub Bengkulu telah menekankan agar kinerja OPD bisa cepat.
Tentunya mampu merealisasikan semua program yang sudah teranggarkan.
OPD bisa tetap fokus pada target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen evaluasi pemerintah daerah. Terutama terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh masing-masing OPD.
"Sesuai arahan Pak gubernur, kita harus kerja cepat. Agar program pemerintah itu bisa direalisasikan di tengah-tengah masyarakat," tandas Isnan.
Kontrak Kerja Jangan Formalitas
Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah menandatangani kontrak kerja yang disaksikan oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Dr H Rosjonsyah dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri SSos MKes, di Lapangan Apel Kantor Gubernur Bengkulu, Senin, 29 Januari 2024 lalu.
Menyikapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler SIP MAP menegaskan penandatanganan kontrak kerja itu merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wagub Bengkulu.
"Kontrak kerja jangan sebatas formalitas. Harus direalisasikan sesuai dengan komitmen. Program yang teranggarankan harus direalisasikan," tegas Dempo, kepada BE, Selasa 30 Januari 2024.
Dempo mengatakan, jika kepala OPD tidak mampu merealisasikan program sesuai dengan komitmen dalam kontrak kerja, maka gubernur harus mengevaluasi kinerja pimpinan OPD tersebut.
Jika program tidak direalisasikan, maka percepatan pembangunan di Bengkulu tidak akan mampu direalisasikan.
"Percepatan pembangunan daerah itu tergantung kerja OPD. Percuma program dianggarkan, kalau tidak dilaksanakan. Maka saya tegaskan, silakan gubernur evaluasi kepala OPD, yang kerjanya lambat," tuturnya.
Dempo menambahkan, DPRD Provinsi Bengkulu akan terus mengawasi kinerja pemerintah. Tentu langkah itu, untuk memastikan bahwa program-program yang telah dianggarkan dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.