"DPRD akan terus mengawasi kinerja pemerintah. Kami ingin memastikan bahwa program-program yang telah dianggarkan dapat terealisasi dengan baik," ungkap Dempo.
Di sisi lain, Dempo menilai penandatanganan kontrak kerja ini merupakan langkah yang positif.
Tentunya untuk meningkatkan kinerja OPD dan percepatan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Untuk itu, OPD dapat bekerja dengan maksimal dan mewujudkan program-program yang telah dicanangkan oleh Pemprov Bengkulu pada tahun 2024 ini.
"Apalagi saat ini, kerja pemerintah sudah banyak gunakan sistem digitalisasi. Maka tidak ada alasan lagi OPD kerja lambat," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah telah menekankan kepada semua kepala OPD untuk mempercepat kinerja. Apalagi tahun ini merupakan tahun terakhir, dirinya bersama Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah mengakhiri masa jabatannya.
Maka kegiatan yang sudah masuk dalam prioritas dan telah teranggarkan, jangan sampai tidak direalisasikan.
"Banyak sekali agenda besar yang akan kita hadapi, sementara ini adalah tahun terakhir untuk mewujudkan program saya bersama Bapak Wakil Gubernur," ujar Rohidin.
Untuk mempercepat kinerja pemerintah, lanjut Rohidin, pada sistem pengadaan program fisik maupun non fisik, harus menggunakan e-katalog. Agar proses lelang berjalan dengan efisien dan transparan.
"Utamakan sebisa mungkin secara keseluruhan e-katalog," tutur Rohidin.
Rohidin juga mengingatkan kepada seluruh OPD untuk bekerja dengan cepat dan tepat waktu.
"Jangan sampai ada program yang terhambat karena proses lelang yang lambat," tandasnya.