Pemkab Kepahiang Perketat Aturan Disiplin ASN, Ini Tujuannya

Harianbengkuluekspress.id - Wacana pemangkasan alokasi anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam APBD Kabupaten Kepahiang 2026 semakin mencuat. Kebijakan itu dilakukan karena adanya pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, sehingga postur APBD Kabupaten Kepahiang sangat tercekik dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang harus memutar otak untuk dapat memenuhi kebutuhan belanja tahun depan.

Terkait dengan informasi pemangkasan TPP, Sekda Kabupaten Kepahiang, Dr Hartono SPd SH MPd MH mengatakan, hingga Selasa 11 November 2025 alokasi dana TPP dalam RAPBD 2026 masih aman. Karena ada beberapa pertimbangan opsi yang akan diambil TAPD agar tidak memangkas dana TPP.

"Masih aman, ada opsi lain yang jadi pertimbangan yakni melakukan pengetatan anggaran. Dengan mempertegas aturan disiplin, jadi jika ASN nakal TPP tidak dicairkan," tegas Hartono.

BACA JUGA: Distankan Rejang Lebong Siapkan Agrowisata Terpadu, Ini Tujuannya

BACA JUGA:Menenangkan Serta Meningkatkan Kosentrasi, Kenali Manfaat Aromaterapi Untuk Kesehatan

Meskipun demikian, Hartono mengakui, jika saat ini pembahasan RAPBD 2026 belum rampung. Karena ada beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang seperti revitalisasi Taman Kota (Tamkot) dan rehab kantor Pemkab dan DPRD Kabupaten Kepahiang yang membutuhkan biaya cukup besar tinggal puluhan miliar.

"Masih tahap pembahasan dan prioritas pembangunan fisik seperti taman kota dan rehab bangunan kantor yang mengalami kerusakan," ungkap Hartono.

Sekadar informasi dalam ekspose Masterplan Taman kota Kepahiang beberapa waktu lalu. Dalam perencanaannya pembangunan  di pusat perkotaan Kabupaten Kepahiang ini memerlukan dana mencapai Rp 18 miliar. Sedangkan infrastruktur lainnya diperkirakan akan menyedot APBD mencapai Rp 10 miliar lebih. (doni)