Kelas 1,2, dan 3 BPJS Resmi Dihapus, Ini Penggantinya

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Senin , 13 May 2024 - 14:16

Sistem kelas BPJS kesehatan resmi dihapus-istimewa/bengkuluekspress-

8. Kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 (empat) tempat tidur, dengan jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter

9. Tirai/partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung

10. Kamar mandi dalam ruang rawat inap

11. Kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas

12. Outlet oksigen

Penerapan fasilitas ruang perawatan pada layanan rawat inap kelas standar nantinya bisa diterapkan di seluruh fasilitas RS maupun sebagian fasilitas.

Selanjutnya, ditargetkan sistem KRIS akan dilaksanakan di seluruh rumah sakit sebelum tanggal 30 Juni 2025.

Oleh karenanya, dalam masa transisi ini, pihak rumah sakit diperbolehkan melaksanakan sistem KRIS secara sebagian.

Menteri Kesehatan, diminta mengevaluasi untuk melihat efektivitas penerapan Jaminan Kesehatan Nasional dengan standar baru.

Hasil dari evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar penetapan resmi manfaat, tarif, iuran BPJS Kesehatan dengan KRIS yang paling lambat ditetapkan 1 Juli 2025

Pembayaran tarif oleh BPJS Kesehatan dilakukan sesuai tarif kelas rawat inap rumah sakit yang menjadi hak peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (**)

kelas 1,2, dan 3 bpjs resmi dihapus,  ini penggantinya                             harianbengkuluekspress.id- presiden joko widodo (jokowi) resmi menghapus kelas  1,2 dan 3  bpjs kesehatan.
penghapusan tersebut, seiring dengan telah diterbitkannya peraturan presiden republik indonesia (perpres)  nomor 59 tahun 2024, perubahan atas perpres nomor 82 tahun 2018,  pada 8 mei 2024 lalu. 
dalam pasal 103 a dan 104 pada perpres tersebut, pemerintah akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar (kris).
sebagai  ganti sistem kelas 1,2, dan 3,  fasilitas kelas rawat inap standar memiliki 12 syarat . 
12 syarat fasilitas kelas rawat inap standar  tersebut meliputi:
1. komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi
2. ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 (enam) kali pergantian udara per jam
baca juga:pendaftaran taruna/taruni poltekim dan poltekip 2024 dibuka, kuota 400 orang, berikut syaratnya
baca juga:rekrutmen casn 2024 segera digelar, 6 honorer ini prioritas diangkat jadi pppk
3. pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur
4. kelengkapan tempat tidur berupa adanya 2 (dua) kotak kontak dan nurse call pada setiap tempat tidur
5. adanya nakas per tempat tidur
6. dapat mempertahankan suhu ruangan mulai 20 sampai 26 derajat celcius
7. ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (infeksi dan non infeksi)
8. kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 (empat) tempat tidur, dengan jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter
9. tirai/partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung
10. kamar mandi dalam ruang rawat inap
11. kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas
12. outlet oksigen
baca juga:pt pelni buka lowongan kerja, usia 58 tahun bisa daftar, berikut syaratnya
baca juga:women's asean cup 2024 u17, 3 kali tanding, timnas indonesia kebobolan 27 gol
penerapan fasilitas ruang perawatan pada layanan rawat inap kelas standar nantinya bisa diterapkan di seluruh fasilitas rs maupun sebagian fasilitas. 
selanjutnya, ditargetkan sistem kris akan dilaksanakan di seluruh rumah sakit sebelum tanggal 30 juni 2025.
oleh karenanya, dalam masa transisi ini, pihak rumah sakit diperbolehkan melaksanakan sistem kris secara sebagian. 
menteri kesehatan, diminta  mengevaluasi untuk melihat efektivitas penerapan jaminan kesehatan nasional dengan standar baru. 
hasil dari evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar penetapan resmi manfaat, tarif, iuran bpjs kesehatan dengan kris yang paling lambat ditetapkan 1 juli 2025
pembayaran tarif oleh bpjs kesehatan dilakukan sesuai tarif kelas rawat inap rumah sakit yang menjadi hak peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (**)